Jakarta, 3/12 (ANTARA) - Lembaga swadaya masyarakat asal Amerika
Serikat, Human Right Watch (HRW) melaporkan tindak pidana
korupsi pada sektor kehutanan sebesar Rp2 triliun per tahun di
Indonesia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Perilaku korupsi yang terjadi pada sektor kehutanan di Indonesia
telah merugikan pemerintah sebesar 2 miliar dolar Amerika setiap
tahunnya," kata Wakil Direktur HRW, Joseph Saunders saat
mendatangi kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis.
Saunders mengatakan tindakan yang merugikan keuangan pemerintah
tersebut membuat Indonesia tidak mampu memenuhi kewajibannya
dalam memberikan hak ekonomi dan sosial kepada rakyat.
Indonesia menurut Saunders tidak bisa diandalkan sebagai mitra
perdagangan karbon karena pengawasan yang kurang dan adanya
pertentangan kepentingan, padahal perdagangan karbon merupakan
topik penting pada Konferensi Perubahan Cuaca Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), 7 Desember 2009 di Kopenhagen, Denmark.
Saunders membuat laporan setebal 75 halaman yang berjudul "Dana
Liar : Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor
Kehutanan Indonesia pada Hak Asasi Manusia.
Pada laporan itu, HRW menemukan lebih dari 50 persen hasil kayu
tebangan di Indonesia, merupakan pembalakan liar dan tidak
dikenakan pajak sejak tahun 2003 hingga 2006.
Saunders mengungkapkan pemerintah mengalami kerugian akibat
adanya subsidi "siluman" termasuk penetapan harga kayu dan
pemerintah sengaja menentukan nilai tukar mata uang agar lebih
rendah dari harga riil, serta pihak eksportir yang menghindari
pembayaran pajak.
"Eksportir menghindari pajak dengan menggunakan taktik 'harga
transfer' yang semakin membesar kerugian," ungkap Saunders.
Saunders menuturkan tindak pidana korupsi pada sektor kehutanan
itu berdampak terhadap masyarakat yang berada di daerah terpencil
tidak dapat merasakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan
kesejahteraan rakyat lainnya.
Padahal menurut HRW Indonesia termasuk salah satu negara yang
memiliki wilayah hutan terbesar di dunia, namun sebagai negara
dengan tingkat penggundulan hutan yang paling tinggi.
Indonesia juga memiliki keuntungan sekitar 6,6 milar dolar
Amerika dari hasil ekspor perkayuan atau menduduki posisi kedua
setelah Brazil atau lebih besar dari keuntungan ekspor di negara
gabungan benua Afrika dan Amerika Tengah.
wassalam
andi - ANTARA
Let's visit the most credible news portal
www.antaranews. com. One click away, Indonesia!
Rating: 5
Reviewer: Info Petani -
ItemReviewed: HRW LAPORKAN KORUPSI KEHUTANAN RP2 TRILIUN - 9756people
Serikat, Human Right Watch (HRW) melaporkan tindak pidana
korupsi pada sektor kehutanan sebesar Rp2 triliun per tahun di
Indonesia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Perilaku korupsi yang terjadi pada sektor kehutanan di Indonesia
telah merugikan pemerintah sebesar 2 miliar dolar Amerika setiap
tahunnya," kata Wakil Direktur HRW, Joseph Saunders saat
mendatangi kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis.
Saunders mengatakan tindakan yang merugikan keuangan pemerintah
tersebut membuat Indonesia tidak mampu memenuhi kewajibannya
dalam memberikan hak ekonomi dan sosial kepada rakyat.
Indonesia menurut Saunders tidak bisa diandalkan sebagai mitra
perdagangan karbon karena pengawasan yang kurang dan adanya
pertentangan kepentingan, padahal perdagangan karbon merupakan
topik penting pada Konferensi Perubahan Cuaca Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), 7 Desember 2009 di Kopenhagen, Denmark.
Saunders membuat laporan setebal 75 halaman yang berjudul "Dana
Liar : Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor
Kehutanan Indonesia pada Hak Asasi Manusia.
Pada laporan itu, HRW menemukan lebih dari 50 persen hasil kayu
tebangan di Indonesia, merupakan pembalakan liar dan tidak
dikenakan pajak sejak tahun 2003 hingga 2006.
Saunders mengungkapkan pemerintah mengalami kerugian akibat
adanya subsidi "siluman" termasuk penetapan harga kayu dan
pemerintah sengaja menentukan nilai tukar mata uang agar lebih
rendah dari harga riil, serta pihak eksportir yang menghindari
pembayaran pajak.
"Eksportir menghindari pajak dengan menggunakan taktik 'harga
transfer' yang semakin membesar kerugian," ungkap Saunders.
Saunders menuturkan tindak pidana korupsi pada sektor kehutanan
itu berdampak terhadap masyarakat yang berada di daerah terpencil
tidak dapat merasakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan
kesejahteraan rakyat lainnya.
Padahal menurut HRW Indonesia termasuk salah satu negara yang
memiliki wilayah hutan terbesar di dunia, namun sebagai negara
dengan tingkat penggundulan hutan yang paling tinggi.
Indonesia juga memiliki keuntungan sekitar 6,6 milar dolar
Amerika dari hasil ekspor perkayuan atau menduduki posisi kedua
setelah Brazil atau lebih besar dari keuntungan ekspor di negara
gabungan benua Afrika dan Amerika Tengah.
wassalam
andi - ANTARA
Let's visit the most credible news portal
www.antaranews. com. One click away, Indonesia!
Info Petani -