OIE Listed Diseases

Multiple species diseases Anthrax Aujeszky's disease Bluetongue Brucellosis (Brucella abortus) Brucellosis (Brucella melitensis) Brucellosis (Brucella suis) Crimean Congo haemorrhagic fever Echinococcosis/hydatidosis Epizootic haemorrhagic disease Equine encephalomyelitis (Eastern) Foot and mouth disease Heartwater Japanese encephalitis New world screwworm (Cochliomyia hominivorax) Old world screwworm (Chrysomya bezziana) Paratuberculosis Q fever Rabies Rift Valley fever Rinderpest Surra (Trypanosoma evansi) Trichinellosis Tularemia Vesicular stomatitis West Nile fever	Cattle diseases Bovine anaplasmosis Bovine babesiosis Bovine genital campylobacteriosis Bovine spongiform encephalopathy Bovine tuberculosis Bovine viral diarrhoea Contagious bovine pleuropneumonia Enzootic bovine leukosis Haemorrhagic septicaemia Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis Lumpky skin disease Theileriosis Trichomonosis Trypanosomosis (tsetse-transmitted)
Sheep and goat diseases Caprine arthritis/encephalitis Contagious agalactia Contagious caprine pleuropneumonia Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis) Maedi-visna Nairobi sheep disease Ovine epididymitis (Brucella ovis) Peste des petits ruminants Salmonellosis (S. abortusovis) Scrapie Sheep pox and goat pox	Equine diseases African horse sickness Contagious equine metritis Dourine Equine encephalomyelitis (Western) Equine infectious anaemia Equine influenza Equine piroplasmosis Equine rhinopneumonitis Equine viral arteritis Glanders Venezuelan equine encephalomyelitis
Swine diseases African swine fever Classical swine fever Nipah virus encephalitis Porcine cysticercosis Porcine reproductive and respiratory syndrome Swine vesicular disease Transmissible gastroenteritis	Avian diseases Avian chlamydiosis Avian infectious bronchitis Avian infectious laryngotracheitis Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum) Avian mycoplasmosis (M. synoviae) Duck virus hepatitis Fowl typhoid Highly pathogenic avian influenza and low pathogenic avian influenza in poultry as per Chapter 10.4. of the Terrestrial Animal Health Code Infectious bursal disease (Gumboro disease) Newcastle disease Pullorum disease Turkey rhinotracheitis
Lagomorph diseases Myxomatosis Rabbit haemorrhagic disease	Bee diseases Acarapisosis of honey bees American foulbrood of honey bees European foulbrood of honey bees Small hive beetle infestation (Aethina tumida) Tropilaelaps infestation of honey bees Varroosis of honey bees
Fish diseases Epizootic haematopoietic necrosis Epizootic ulcerative syndrome Infection with Gyrodactylus salaris Infectious haematopoietic necrosis Infectious salmon anaemia Koi herpesvirus disease Red sea bream iridoviral disease Spring viraemia of carp Viral haemorrhagic septicaemia	Mollusc diseases Infection with abalone herpes-like virus Infection with Bonamia exitiosa Infection with Bonamia ostreae Infection with Marteilia refringens Infection with Perkinsus marinus Infection with Perkinsus olseni Infection with Xenohaliotis californiensis
Crustacean diseases Crayfish plague (Aphanomyces astaci) Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis Infectious myonecrosis Necrotising hepatopancreatitis Taura syndrome White spot disease White tail disease Yellowhead disease	Amphibians Infection with Batrachochytrium dendrobatidis Infection with ranavirus
Other diseases Camelpox Leishmaniosis

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: OIE Listed Diseases - 9756people
Info Petani -

Propinsi Sumsel, Bengkulu, Lampung dan Babel Bebas Brucellosis

Menteri Pertanian Suswono telah menetapkan empat Propinsi di wilayah kerja BPPV Regional III Lampung sebagai Propinsi bebas Penyakit Brucellosis. Surat Keputusan menteri Pertanian tertanggal 30 Desember 2011.

Sebagai penghargaan atas prestasi yang diraih oleh ke empat propinsi tersebut diserahkan piagam penghargaan Menteri Pertanian kepada Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Bengkulu, Gubernur Lampung dan Gubernur Bangka Belitung atas kerja kerasnya dalam mempersiapkan pembebasan penyakit Brucellosis selama 5 tahun.

Penghargaan Menteri Pertanian diberikan juga kepada Kepala BPPV Lampung Drh. Syamsul Ma'arif atas kerja keras dalam memimpin BPPV Lampung melaksanakan Surveilans Penyakit Brucellosis.

Penyerahan Penghargaan dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2012 di Dining Hall Wisma Atlit Jakabaring Sport City, Palembang. Ikut menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Kesehatan Hewan, dan para Pejabat Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian.

Dengan meningkatnya status kesehatan hewan ini merupakan suatu prestasi dalam mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2014.

Sapi yang masuk daerah bebas Brucellosis ini harus berasal dari Zona bebas Brucellosis atau kelompok bebas Brucellosis, tidak divaksinasi Brucellosis.

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: Propinsi Sumsel, Bengkulu, Lampung dan Babel Bebas Brucellosis - 9756people
Info Petani -

Rekomendasi Rakor Penanggulangan Penyakit Hewan Menular dan Kesmavet

Rapat koordinasi penanggulangan penyakit hewan menular dan kesmavet 1-3 Maret 2011 di Surakart6a diikuti oleh Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Perbibitan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, BBVet, Balai Karantina Pertanian, Pusvetma, BIB Lembang, BIB Singosari, BET Cipelang, BBPTU Sapi Perah Baturraden, BBalitvet, Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan UNAIR, Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan Propinsi Jawa Timur, JawaTengah, dan DI Yogyakarta, Puskeswan, Lab Keswan / Kesmavet. Setelah mengikuti danmencermati pengarahan dan paparan dari berbagai narasumber, pendapat, saran masukan serta diskusi yang berkembang maupun paparan lainnya selama pertemuan maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Program Kesehatan Hewan tahun 2011 difokuskan pada :

a. Pengendalian dan Pemberantasan PHMS Prioritas Nasional (Rabies, Avian

Influenza, Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera, Jembrana)

b. Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan

c. Penguatan Puskeswan

d. Penanggulangan Gangguan Reproduksi (mendukung PSDS/K)

e. Pengawasan Obat Hewan

f. Penguatan Pengujian dan Penyidikan Veteriner

2. Pengendalian dan Pemberantasan PHMS harus diarahkan pada upaya pembebasan

penyakit secara bertahap per tahun per wilayah berdasarkan situasi epidemiologis

penyakit dan geografis wilayah. Untuk itu sangat diperlukan dukungan anggaran dan

komitmen semua pihak terkait, khususnya Direktorat Kesehatan Hewan, Balai Besar

Veteriner Wates Jogjakarta/BPPV, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan

Kesehatan Hewan, serta Karantina Hewan.

3. Berdasarkan hasil surveilans beberapa penyakit hewan strategis yang berkaitan dengan

Program PSDS/K termasuk penyakit parasiter dan gangguan reproduksi ternyata masih

cukup tingginya angka kasus di lapangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian

ekonomi yang sangat besar oleh karena itu pengendalian dan penanggulangannya

dilaksanakan lebih intensif dengan meningkatkan dukungan anggaran pelaksanaannya

baik di pusat maupun di daerah.

4. Direktorat Kesehatan Hewan perlu melakukan bimbingan analisis resiko kepada Provinsi

dan Kabupaten/Kota, dan UPT bidang perbibitan dalam rangka penyelenggaraan

Otoritas Veteriner antara lain pengaturan lalu lintas hewan dan pembebasan,

pengendalian dan penanggulangan penyakit dengan pendekatan perwilayahan (zoning).

5. Diperlukan inisiatif spesial/khusus dalam penanggulangan reproduksi (diklat sterility

control) secara terstruktur dan terencana yang merupakan salah satu faktor penting

dalam rangka mendukung Program PSDS/K yang diwujudkan dalam suatu rincian

kegiatan dan kebutuhan anggaran pada setiap Dinas Daerah, UPT Kesehatan Hewan

dan UPT Perbibitan baik Pusat maupun Daerah.

6. Untuk mendukung pelaksanaan Sistem Layanan Kesehatan Hewan dan keberhasilan

Program PSDS/K sangat memerlukan optimalisasi peran Puskeswan dengan

menerapkan metode PDSR sebagai ujung tombak kesehatan hewan di lapangan, sangat

memerlukan penganggaran dari Pusat dan Daerah.

7. UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan seperti : BPPV/BBVet dan

PUSVETMA (khusus PMK) yang didukung oleh Dinas Peternakan dan Dinas yang

membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memprioritaskan kegiatan

surveilans yang sesuai kaidah epidemiologi di wilayah masing – masing, dan kerjasama

yang solid dengan BBALITVET dan BBPMSOH. Kegiatan – kegiatan pengendalian PHM

selama ini belum berdasarkan hasil kajian epidemiologi sehingga sangat minim upaya

pengukuran penyakit (disease measurement) yang dilakukan secara benar sehingga

tidak diketahui secara tepat sejauh mana status penyakit di daerah akibatnya tidak dapat

diukur secara valid derajat keberhasilan Program pengendalian PHM di suatu daerah.

Untuk itu Balai Besar Veteriner lebih meningkatkan kualitas surveilans yang benar –

benar dirancang dan dilaksanakan sesuai kaidah epidemiologi yang benar sehingga

hasil yang didapatkan bisa dipertanggung jawabkan dan mengedepankan pendekatan

epidemiologi analitik untuk setiap kegiatan surveilans.

8. Penanganan AI diprioritaskan di daerah padat penduduk dan unggas. Faktor – faktor

resiko terjadinya penularan pada manusia diminimalisasi seperti : Tempat penampungan

unggas, pasar – pasar tradisional yang menjual unggas hidup, tempat pemotongan

unggas tradisional, masih berkeliarannya unggas dipemukiman dan masih rendahnya

pemahaman masyarakat tentang penyakit AI dan resikonya.

9. Kejadian kasus Anthrax di Sragen dan Boyolali agar dijadikan perhatian dan terus

dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Dinas Propinsi Kabupaten/Kota, BBVet,

dan masyarakat agar penyakit Anthrax dapat dikendalikan dan tidak menyebar ke daerah

lain dan sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya penyakit Anthrax. BBVet Wates

agar melakukan surveilans post vaksinasi Anhrax di Boyolali dan sekitarnya guna

mengetahui efektivitas vaksin.

10. Pemanasan global berdampak pada lingkungan, kesehatan manusia, dan kesehatan

hewan. Dampak pada kesehatan hewan antara lain munculnya penyakit baru (new

emerging disease) dan merebaknya penyakit hewan menular yang telah lama tidak

muncul (re-emerging disease) termasuk penyakit zoonosis. Untuk menghadapi situasi

yang crusial tersebut diperlukan penguatan Sistem Kesehatan Hewan.

11. Untuk mendukung program pemerintah dalam Swasembada daging sapi dan kerbau

BBVet meningkatkan kegiatan surveilans penyakit Brucellosis terutama di kantung –

kantung ternak sapi dan kerbau. Serta Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota agar terus

mengupayakan penyelamatan sapi betina produktif. Sampai saat ini, status Brucellosis di

pulau Jawa terutama Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta masih

ditemukan walau hanya pada sapi perah. Mulai tahun ini BBVet merencanakan kegiatan

surveilans dalam rangka pembebasan pulau Madura dari penyakit Brucellosis.

12. Dinas Peternakan dan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan

Hewan memberikan advokasi pada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran

pelatihan ATR, bagi petugas di RPH, UPTD, dan dokter hewan Puskeswan.

13. Untuk mendukung Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY mempertahankan bebas

rabies maka mutlak dibentuk immuno belt rabies di kabupaten Banyuwangi, Situbondo,

Brebes dan Cilacap (wilayah perbatasan).

14. Guna mendukung pencapaian status bebas Brucellosis di Jawa Tahun 2014 diharapkan

program kegiatan “test and slaughter” dapat berjalan lancar, untuk itu diharapkan Pusat,

Daerah dan stake holder (GKSI) dapat membantu dari segi pengadaan dana

kompensasi.

15. Dinas Peternakan dan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan

Hewan Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Lab. Tipe B dan Tipe C diminta secara aktif

dan rutin untuk mengirimkan laporan situasi PHM (formulir E1, E29, dan pelaporan

terjadinya wabah) di tingkatkan di daerah masing – masing kepada Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan dan tembusan ke Balai Besar Veteriner Wates. Agar

engalokasian dana ke Daerah memiliki justifikasi yang kuat.

Sumber: Ditkeswan, DItjen PKH, Kemtan

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: Rekomendasi Rakor Penanggulangan Penyakit Hewan Menular dan Kesmavet - 9756people
Info Petani -