728x90 , banner , kackdir , space iklan space banner
728x90 , banner , kackdir , space iklan space banner
 
Talas Jepang Satoimo
Awal keberadaan Talas Jepang Satoimo di Indonesia adalah pada masa pendudukan Jepang. Talas Jepang dikenal oleh masyarakat di Toraja dengan nama TALAS BITHEK, dan di Buleleng Bali dikenal dengan KELADI SALAK karena rangkaian umbinya seperti buah salak (LIPI, 2002)

Konsorsium Satoimo Indonesia-Jepang bekerjasama dengan KADIN Indonesia, telah mulai melakukan Pengembangan Budidaya Satoimo di Indonesia sejak tahun 2003. Hingga akhirnya pada 16 Februari 2006 hingga saat ini satoimo dari Indonesia telah diekspor ke Jepang.

POTENSI PASAR

50 % penduduk Jepang yang berjumlah ± 120 juta orang, mengkonsumsi Talas Jepang sebagai makanan pokok selain beras. Sehingga saat ini kebutuhan Jepang mencapai ± 360.000 ton pertahun (Otsubo,1996), sedangkan kapasitas produksi di Jepang terus menurun hingga 250.000 ton pertahun, karena keterbatasan lahan dan faktor iklim yang tidak memungkinkan untuk bertani sepanjang tahun (JETRO, 1994).

Kekurangan pasokan satoimo sebagaian besar diimpor Jepang dari China, yaitu mencapai ± 55.000 ton s/d 60.000 ton (JAPAN IMPORTS/EXPORTS). Oleh karena itu Jepang masih kekurangan pasokan satoimo sebesar ± 40.000 ton s/d 45.000 ton pertahun. Indonesia berpotensi untuk memenuhi kekurangan pasokan satoimo ke Jepang, karena merupakan negara agraris dengan dua musim yang dapat mendukung kegiatan pertanian sepanjang tahun.

MANFAAT

UMBI SEGAR: Sumber Calsium dan Kalori yang tinggi, tetapi kandungan karbonhidratnya rendah sehingga dapat dikonsumsi sebagai makanan DIET juga baik untuk penderita DIABETES

PATI/POWDER: sebagai bahan produksi makanan/minuman sehat; seperti pengental (starch), bubur bayi makanan orang tua, bahan baku kue dan roti, pencampur tepung terigu sebagai pengganti kentang. Farmasi/obat-obatan: sebagai pengisi kapsul dan tablet.

SERAT/FIBRE : Sebagai bahan campuran pembuatan JELLY, Ice Cream biscuit filling, preparat sup, minuman berserat, pudding, makanan dan minuman diet dan penderita diabetes, dll.

PEMBIBITAN

Secara konvensional bibit tanaman Satoimo adalah berasal dari umbi . Selama ini, umbi untuk bibit tersebut diimpor dari Negara China, dengan resiko yang ditanggung:

1. Kadang2 umbi yang sudah diterima sudah busuk hinggga 25%
2. Membawa hama penyakit dari China yang berbahaya
3. Umbi gagal disemai
4. Kualitas Umbi beragam, baik ukuran maupun umur
6. Karena hasil impor, harga Umbi lebih mahal.

Oleh karena itu Lab kultur jaringan SEAMEO BIOTROP Sejak tahun 2006 mulai memproduksi bibit Talas Jepang melalui teknik kultur jaringan, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Petani akan bibit Talas Jepang /Satoimo berkualitas, bebas penyakit dengan harga terjangkau.

PERSYARATAN TEMPAT TUMBUH

1.Tanaman talas menyukai tanah yang gembur, kaya akan bahan organik atau humus.

2.Tanaman ini dapat tumbuh pada daerah dengan berbagai jenis tanah, misalnya tanah lempung yang subur dan coklat, tanah vulkanik, andosol, tanah latosol.

3.Untuk mendapatkan hasil yang tinggi, harus tumbuh di tanah drainase baik dan PH 5,5-6,5. Bila PH dibawah 5,0 tanah harus diberi perlakuan kapur 1 ton/HA.

4.Tanaman ini membutuhkan tanah yang lembab dan cukup air. Apabila tidak tersedia air yang cukup atau mengalami musim kemarau yang panjang, tanaman talas sulit tumbuh.

5.Selama pertumbuhan tanaman ini menyukai tempat terbuka dengan penyinaran penuh serta pada lingkungan dengan suhu 25-30 °C dan kelembaban tinggi.

CARA BUDIDAYA

1.Penataan lahan ( pembuatan guludan /bedengan ) Ukuran panjang guludan/bedengan dapat disesuiakan dengan luasan lahan yang ada, sedangkan lebar 120 cm dan tingginya 15 cm. pembuatan lobang tanam dengan jarak 60 cm x 40 cm dengan diameter lobang 25 cm dan kedalaman 15 cm.

2.Pemberian KOMPOS 400-500 gr, pupuk NPK ( 15-15-15 ) 5 gr, dan 2 gr furadan pada setiap lubang tanam, kemudian DIADUK secara merata dengan tanah yang ada dilobang dan disiram air secukupnya, selanjutnya didiamkan selama 2 s/d 4 hari sebelum mulai tanam.

3.Umbi yang telah tumbuh berdaun dua dan telah berakar (kondisi sehat), diletakkanpada lobang tanam dengan kedalaman dari permukaan maksimum 10 cm. Selanjutnya ditimbun dengan tanah disekitar lobang dan disiram.

4.Penyiraman setiap hari pagi dan sore jika diperlukan sesuai dengan kondisi kelembaban tanah disekitar tanaman.

5.Pemberian pupuk NPK ( 15-15-15 ) 5 gr setiap tanaman pada umur tanaman 1 bulan setelah tanam yang ditaburkan 10 cm – 20 cm dari batang tanaman (melingkar) dan langsung ditimbun tanah sekitarnya,

6.Pembersihan gulma dan pembumbunan tanah, tingginya bumbunan 5 s/d 10 cm dari pangkal batang tanaman itu sendiri, juga dilakukan kalau terjadi erosi karena hujan.

7.Panen dapat dilakukan setelah tanaman berumur antara +/-5 bulan setelah tanam.

ANALISA USAHA (1 HA, 6 bulan)

I. BIAYA

1. Sewa lahan (6 bulan) = Rp. 1.000.000,-
2. Persiapan dan Pengolahan Lahan = Rp. 2.500.000,-
3. Bibit 25.000 umbi @ Rp.300,- = Rp. 7.500.000,-
4. Kompos 10 ton @ Rp.500,-/kg = Rp. 5.000.000,-
5. Pupuk NPK 250 kg @ Rp4.000 = Rp. 1.000.000,-
6. Obat-obatan/pestisida = Rp. 1.000.000,-
7. Upah Tenaga Kerja
a. Pembibitan 25 HOK @ Rp.15.000,- = Rp. 375.000,-
b. Penanaman 25 HOK @ Rp.15.000,- = Rp. 375.000,-
c. Pemeliharaan 25 HOK @ Rp.15.000,-(3 x) = Rp. 1.125.000,-
d. Panen 50 HOK @ Rp.15.000,- = Rp. 750.000,-
e. Pasca panen 50 HOK @ Rp.15.000,- = Rp. 750.000,-
Total Biaya Langsung = Rp. 21.375.000,-
8. Biaya Modal 18% per tahun (6/12 x 18% x Rp.21.375.000) = Rp. 1.923.750,-
Total Biaya = Rp. 23.298.750,-

II. PENDAPATAN (Asumsi Hasil Panen 20.000 Kg/HA;Harga Satoimo Rp.2000/kg)
20.000 Kg x Rp. 2.000,- = Rp. 40.000.000,-

III. KEUNTUNGAN (per HA) = Rp. 16.701.250,-


Sumber : Website Services Laboratory - SEAMEO BIOTROP
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: Talas Jepang Satoimo - 9756people
Info Petani -
WTO members set to agree on regionalization, improved SPS transparency
WTO members have reached an apparent consensus on two sets of procedures aimed at strengthening their work on sanitary and phytosanitary measures (SPS, ie, food safety and animal and plant health). One is on recognizing that regions (within a country or spanning borders) are free from diseases or pests, the other is on improving the information they share with each other, a crucially important part of member governments’ work in the WTO. Both were approved conditionally in the WTO SPS Committee’s 2–3 April 2008 meeting, and will be adopted if no one objects within the next few weeks. They encourage WTO members also to notify when they adopt international standards. (If the “regionalization” guidelines are not adopted, their transparency provisions will be inserted into this text.)

Meanwhile, information is increasingly being made available through on-line technology. Members were briefed on further enhancements to the WTO’s SPS Information Management System, a searchable database for all notifications, specific trade concerns raised in the committee and other information, the FAO’s International Portal on Food Safety, Animal and Plant Health and a similar “portal” of the International Plant Protection Convention.

Specific trade concerns (STCs)

Code numbers, eg, “STC229”, identify particular issues and can be used to search the WTO’s SPS Information Management System.

Specific trade concerns: resolved

Canada’s restrictions on enoki mushrooms (STC229): Chinese Taipei said Canada has allowed imports to resume following consultations and Canadian officials’ visits to production sites.

Japan’s import suspension on Chinese heat-processed straw and forage for feed (STC222): China said Japan’s ban has been lifted following consultations and site visits.

Specific trade concerns: new

The EU’s proposed maximum residue levels for ethephon in pineapple: Ecuador, Also discussed were a number of concerns members raised about specific measures other governments have introduced, including some related to issues that have been raised several times before such as avian influenza (“bird flu”), foot and mouth disease, and BSE (“mad cow disease”).

And the meeting heard a warning that standards set by private bodies could undermine the science-based and democratically agreed standards of multilateral organizations and cause difficulties for developing countries.

The caution came from Dr Bernard Vallat, director-general of the World Organization for Animal Health (OIE) in the latest of a series of discussions about standards set by the private sector, in particular supermarket chains and bodies representing them.

This was the first time the head of the OIE has attended a WTO SPS Committee meeting. The multilateral standard-setting organizations he had in mind are in particular, the OIE and the SPS Committee’s two other “sisters” — Codex Alimentarius, which deals with food safety, and the International Plant Protection Convention.

The week began with a workshop on SPS capacity evaluation tools organized under the jointly-run Standards and Trade Development Facility.

The SPS Committee comprises all WTO members and is responsible for overseeing the implementation of the WTO SPS Agreement.

Regionalization

The key concept here is recognition that an exporting region (part of a country or a border-straddling zone) is disease-free or pest-free (or has a lower incidence). When importing countries recognize different situations in different regions, their restrictions on products from areas with disease do not apply to whole countries. It is often raised as a specific trade concern as well as being discussed as a subject in its own right.

The text that members conditionally adopted comes from the work of a small group of countries, coordinated by New Zealand and is a compromise after about one year of work within the group and five years of discussion in the SPS Committee. It has been circulated in document G/SPS/W/218, as non-binding guidelines for implementing regionalization. These include various recommended steps to be taken by an importing and an exporting country discussion a region’s status.

In an informal meeting on 1 April, some countries involved in the group signalled their disappointment that the guidelines are not stronger in trying to avoid “undue delays” in recognizing a region’s status. But others urged them to accept the compromise so that what has been agreed so far can be implemented; the guidelines can be revised in the future on the basis of experience, they said.

The committee formally agreed that if no member objects by 15 May, the guidelines will be adopted. (Officially, the committee has adopted the guidelines “ad referendum")

Transparency

Also adopted provided no one objects — this time by 30 May — are revised recommendations on how governments provide information on new or proposed measures they take on food safety and animal and plant health.

Sharing and commenting on this information is one of the SPS Committee’s most important tasks — members use the committee to ensure that SPS measures comply with the WTO agreement, meaning they are based on science or international standards and are not protectionism in disguise.

The new recommendations will be a third revision of the present set, G/SPS/7/Rev.2. They include new procedures and forms for notifications, details of new on-line databases where the notifications and other relevant information is compiled, and supported by Costa Rica, said the EU’s proposed new maximum residue level of 0.5mg/kg for this plant growth regulator is too low, not based on science and stricter than the international standard of Codex Alimentarius. The EU replied that its own producers would also have to meet the proposed new limit and are also concerned, and invited the two countries to provide scientific evidence to show that the proposed new limit is too strict.

Malaysia’s charges for on-site inspection missions: Brazil — supported by the EU, Australia and New Zealand — complained that Malaysia’s new charge of $30,000 per establishment is exorbitant, particularly since the results are only valid for a year, requiring annual inspections for approvals to be extended. Malaysia said that the costs of inspecting on SPS and Halal grounds has risen considerably, but that the new costs are not in place yet. The comments will be transmitted to Kuala Lumpur, Malaysia said.

US regulatory process, including need for economic analysis: Brazil questioned whether SPS regulations should also require economic analysis and whether this would delay or disrupt approval for imports. The US replied that the requirement applies to all new regulations so that the government can assess the economic impact, but that SPS measures are only based on science and risk assessment.

Specific trade concerns: unresolved

Among the issues that have been raised before and remain unresolved.

India’s restrictions on animal products (STC185): This is an on-going concern related to avian influenza raised by the EU, supported by Australia and the US. The EU said although some restrictions have been relaxed, others remain, even though they are not based on science or the standards of the World Organization for Animal Health (OIE). For example India should not restrict imports of heat treated products, where any virus would have been destroyed, and pigmeat, the EU said. India said the measures are necessary because of the huge risks to livestock and humans on small farms. (The EU had a similar concern over Egypt’s restrictions on heat-treated products)

Private sector standards

Following OIE Director-General Bernard Vallat’s comments on private sector standards, members agreed to consider setting up a small group to work on this issue — they will discuss this in June.

Uruguay and Egypt led a group of developing countries highly critical of private sector standards on the grounds that the standards are arbitrary and can be difficult for developing countries to meet. They said the SPS Agreement obliges governments to ensure non-governmental bodies also respect the agreement. Others said that like it or not, the private sector will continue to set these standards for a variety of issues, ranging from sustainability and organic production to animal welfare. The World Bank, an observer, said research shows that meeting private standards does not always penalize developing countries and in some cases helps them to export.

However members generally agreed with Dr Vallat that the SPS Committee’s focus should be on health and safety issues.

Private sector entities setting up their own standards include supermarket chains and “GLOBALGAP”, previously the Euro-Retailer Produce Working Group’s EurepGap — GAP is “good agricultural practices”.

When first raised in 2005, this issue took the SPS Committee into comparatively new territory — the committee generally deals with standards set by international standards-setting bodies and those imposed by governments. Private sector standards were first raised in June 2005 by St Vincent and the Grenadines, because of private standards for bananas. St Vincent and the Grenadines complained that private standards are often more rigid than international standards, causing small farmers to suffer.

Since then the issue has been raised regularly in the SPS Committee, and a workshop on private and commercial standards was organized by the WTO and UNCTAD on Monday 25 June 2007.

Sources : 2008 WTO NEWS ITEMS on 2 and 3 April 2008
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: WTO members set to agree on regionalization, improved SPS transparency - 9756people
Info Petani -
THL On Mobile
Selamat datang dan terimakasih atas respon positif dari rekan-rekan THL se-nusantara terhadap kehadiran unofficial weblog THL TBPP. Berita-berita terkini mengenai THL TB Penyuluh Pertanian dan dunia Pertanian akan terus kami sajikan.
Untuk menambah interaktif blog ini telah tersedia Buku Tamu, Forum THL dan Kotak Pesan (ShoutMix) agar rekan-rekan dapat menjalin komunikasi dengan rekan-rekan THL di seluruh penjuru nusantara. Rekan-rekan juga bisa saling kirim Kartu Ucapan dengan memanfaatkan E-Greeting dari blog kita ini.
Menyikapi kegiatan/tugas THL yang mobile, thl-tbpp.blogspot.com kini bisa diakses dari handphone. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, pastikan parameter setting GPRS/3G telah benar dan aktif. Rekan-rekan tinggal ketik: thl-tbpp.blogspot.com dan GO!!! Jika ingin menghemat biaya GPRS/3G, rekan-rekan bisa menggunakan opera mini yang bisa diunduh di www.getjar.com atau www.operamini.com ikuti instruksinya, install di handphone dan Lets surf....
Kiriman berita dan informasi teknologi dari rekan-rekan juga terus kami nanti. Saatnya berbagi untuk kemajuan Pertanian Indonesia.
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: THL On Mobile - 9756people
Info Petani -
Prosedur Pemasukan Benih Tumbuhan ke Indonesia
PROSEDUR TETAP TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN BENIH TUMBUHAN KEDALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Setiap benih tumbuhan yang dimasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

a. Dilengkapai sertifikat kesehatan tumbuhan (Phytosanitary Certificate) dari Negara Asal dan Negara Transit;
b. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya;
c. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan

2. Untuk penerbitan Surat Ijin Pemasukan (SIP) benih Tumbuhan, Menteri Pertanian atau Pejabat yang mengatasnamakannya akan memperhatikan persyaratan teknis karantina dan kelengkapan dokumen yang ditetapkan berdasarkan Analisis Resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT).

3. Analisis Resioko Organisme Pengganggu Tumbuhan dilaksanakan dengan berpedoman kepada standar internasional pengaturan Fitosanitari (International Standar for Phytosanitary Measures) yang diterbitkan oleh Sekretariat IPPC (International Plant Protection Convention).

4. Kajian analisis resiko organisme pengganggu tumbuhan meliputi :

a. Kajian awal tentang informasi pengelolaan sertifikasi benih dan sertifikasi kesehatan benih serta situasi organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) di Negara Asal;
b. Hasil kajian AROPT merupakan rekomendasi tentang persyaratan teknis yang dikenakan terhadap benih tumbuhan yang akan diimpor dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan Surat Ijin Pemasukan (SIP).

5. Pemeriksaan Karantina di negara asal dilakukan berdasarkan pertimbangan kesulitan teknis dilakukannya tindakan karantina di tempat pemasukan dan/atau analisis resiko organisme pengganggu tumbuhan di negara asal yang merupakan daerah sebar organisme pengganggu tumbuhan karantina yang beresiko tinggi.

6. Pemeriksaan di negara asal dilakukan oleh petugas Karantina Tumbuhan dan petugas ahli lainnya yang diperlukan.

7. Apabila diperlukan Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan kerjasama bilateral dengan negara pengirim benih, melalui program klarifikasi (pre clearance program).

8. Pemasukan benih tumbuhan yang tidak memenuhi ketentuan dalam prosedur tetap ini ditolak pemasukannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Sumber : Keputusan Kepala badan Karantina Pertanian Nomor : 152/Kpts/PD.540/L/8/03 tanggal 8 Agustus 2003
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: Prosedur Pemasukan Benih Tumbuhan ke Indonesia - 9756people
Info Petani -
Prosedur Pemasukan Hasil Tumbuhan ke Indonesia
THE STANDARD PROCEDURES OF PLANT QUARANTINE MEASUREMENT FOR THE ENTRY OF PLANT PRODUCTS INTO THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

1. Any importation of plant products is subject to the following conditions:
a. Importation must be made through designated points of entry;
b. Accompanied by Phytosanitary Certificate issued by the Plant Quarantine Service of the Country of Origin and Country/countries where the consignments are transit;
c. Notified and submitted to Plant Quarantine Inspectors upon arrival of the consignment for quarantine actions

2. Notwithstanding to general condition mentioned above, the importation of the particular plant products are subjected to specific condition based on the Pest Risk Analyzes (PRA).

3. The result of the PRA will determine the status of the introduction and technical requirements which will be needed to the importation of plant products.

4. The plant quarantine inspections in the country of origin (pre-shipment inspection system) will be held based on the technical difficulties of implementation of quarantine action in the entry points and/or the result of PRA shows that the country origin is determined as distribution area of harmful plant pests.

5. The plant quarantine inspections in the country of origin will be performed by the Indonesian Plant Quarantine Inspectors.

6. If needed, the Government of the Republic of Indonesia could make a bilateral cooperation with the exportation country through classified program (pre clearance program).

7. The importation of plant products which are not fullfiled the requirement of the standard procedure should be refused entry into the territory of the Republic of Indonesia.



PROSEDUR TETAP TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.Setiap hasil tumbuhan yang dimasukan ke dalam wilayah negara Asal Republik Indonesia wajib :

a.Dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal dan negara transit;
b.Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
c.Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

2.Dalam hal tertentu, terhadap pemasukan hasil tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat dikenakan kewajiban tambahan berdasarkan analisis resiko organisme pengganggu tumbuhan.

3.Hasil analisis resiko organisme pengganggu tumbuhan akan menentukan status pemasukan dan persyaratan teknis yang diperlukan terhadap pemasukan hasil tumbuhan.

4.Pemeriksaan karantina di negara asal di lakukan berdasarkan pertimbangan kesulitan teknis dilakukannya tindakan karantina di tempat pemasukan dan/atau analisis resiko organisme pengganggu tumbuhan negara asal merupakan daerah sebar organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) yang beresiko tinggi.

5.Pemeriksaan di negara asal dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

6.Apabila diperlukan pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan kerjasama bilateral dengan negara pengirim hasil tumbuhan, melalui program klarifikasi (pre clearance program)

7.Pemasukan hasil tumbuhan yang tidak memenuhi ketentuan dalam prosedur tetap ini ditolak pemasukannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Sumber : Keputusan Kepala badan Karantina Pertanian Nomor : 152/Kpts/PD.540/L/8/03 tanggal 8 Agustus 2003.
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: Prosedur Pemasukan Hasil Tumbuhan ke Indonesia - 9756people
Info Petani -
728x90 , banner , kackdir , space iklan space banner
 
5 Info Petani © 2012 Design Themes By Blog Davit