Inspeksi Peternakan Ayam Akita terhadap Flu Burung

Pada 30 April 2008 Prefektur Akita telah melakukan inspeksi setempat terhadap peternakan ayam dekat danau Towada setelah virus flu burung galur H5N1 dideteksi pada angsa yang ditemukan di kota pinggir danau.

Pegawai pemerintah daerah bersama-sama dengan pegawai pusat pelayanan kesehatan hewan menginstruksikan kepada peternak agar mensterilisasi perlatan kandang ayam dan juga menggunakan jaring pengaman kandang ayam untuk mencegah burung liar masuk kedalam peternakan.

Pada 29 April 2008 sebuah kajian dari National Institute of Animal Health menyatakan bahwa virus yang mematikan ini telah dideteksi pada tiga dari empat ekor unggas yang ditemukan mati pada tanggal 21 april 2008 didekat danau di kota Kosaka.

Inspeksi ini dilakukan terhadap 42.000 ayam pada 15 peternakan dalam radius 30 km dimana angsa tersebut ditemukan.

Prefektur Akita menginspeksi peternakan ayam di dekat kota Kosaka dan Kazuno pada 30 April 2008. Inspeksi selanjutnya pada 1 Mei dilakukan pada peternakan di odate.

Pemerintah prefektur telah membuat kantor Pengaturan Krisis pada tanggal 30 April 2008 dan telah melakukan pertemuan untuk mendiskusikan tata cara mendeteksi virus yang mematikan tersebut.

Selama ini telah dikonfirmasi tidak terdapat ayam yang terinfeksi dengan virus H5N1 di prefektur tersebut. Insefeksi ini dilakukan berdasarkan permintaan dari Kementrian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Prefektur disebelahnya yaitu Aomori dan Iwate juga melakukan infeksi yang sama. Menurut Prefektur Aomori angsa yang kurus telah ditangkap dekat sebuah hotel di kota Towada pada tanggal 18 April 2008. Angsa tersebut mati dua hari kemudian dan penyebab kematiannya tidak diketahui kata pegawai Kantor Prefektur.

Pada konferensi berita di Tokyo, Menteri Lingkungan Hidup Mr. Ichiro Kamoshita berkata bahwa kementriannya mengirim pegawainya ke Prefektur Hokaido, Akita dan Aomori untuk mengumpulkan kotoran ayam dan mengujinya terhadap adanya virus H5N1.

“Sejak tidak terdapat pengaruh virus ini pada peternakan domestik, kita akan menguji pengaruhnya pada burung liar secara akurat” kata Mr Kamoshita. Virus ini telah ditemukan di Danau Towada tetapi bisa terjadi ditempat lain di Jepang.

Wabah H5N1 pertama kali di jepang terjadi Maret 2007, dimana virus tersebut ditemukan pada burung elang di Sagara Prefektur Kumamoto.

Galur H5N1 yang ganas ini telah menyebar pada unggas di wilayah bagian barat laut Korea Selatan sejak April dan yang diduga menyebabkan burung migrasi telah membawa virus ke jepang.

Sumber Japan Times 1 Mei 2008.

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: Inspeksi Peternakan Ayam Akita terhadap Flu Burung - 9756people
Info Petani -

Isu illegal logging pertemuan menteri G8 di Kobe

Bahasan masalah yang perlu dipersiapkan untuk mendorong aksi memerangi illegal logging dan menurunkan penggundulan hutan pada pertemuan menteri G8 di Kobe pada bulan Mei 2008:

1. Jenis insentif apa yang dapat diciptakan dan diaplikasikan untuk mendorong aksi memerangi illegal logging dan menurunkan penggundulan hutan dan degradasi hutan di negara bekembang?

2. Bagaimana caranya kita dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan hutan dan bagaimana mendeteksi dan mencegah secara efektif kegiatan-kegiatan illegal logging di negara-negara produsen kayu?

3. Bagaimana caranya kita dapat memperbaiki dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah dan swasta dalam mencegah masuknya kayu dan produk kayu hasil illegal logging ke pasaran?

4. Bagaimana caranya kita dapat memperluas partisipasi negara produsen dan pengekspor kayu untuk menggunakan framework verifikasi legalitas termasuk skema sertikasi hutan dan VPA melalui pengembangan skema verifikasi regional atau global?

5. Bagaimana caranya kita dapat mendiskusikan secara efektif isu illegal logging dalam diskusi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing countries (REDD)?

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: Isu illegal logging pertemuan menteri G8 di Kobe - 9756people
Info Petani -

ITU/MIC Kyoto Symposium on ICTs and Climate Change 15-16 April 2008

Chairman’s Report (Final, 24 April)

1. The issue of global warming needs to be tackled from a global perspective, because its impact affects the entire planet and it is growing more serious every year. Estimates from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) showed that global greenhouse gas (GHG) emissions, the primary cause of global warming, have risen by 70 per cent since 1970. In Kyoto, in December 1997, the world took concrete steps to mitigate global warming with an international agreement to limit and reduce GHG emissions. The first commitment period set out in the Kyoto Protocol began in 2008. In the intervening decade, the number of users of information and communication technologies (ICTs) worldwide has tripled. Kyoto is therefore the best place to launch a new work programme aimed at investigating the role that ICTs play in causing global warming, but also in monitoring, mitigating and adapting to climate change. The timing of this symposium is also highly appropriate because global measures under discussion at the symposium can be forwarded for appropriate action at the G8 Summit, to be held at Lake Toya, Hokkaido Prefecture in July 2008 and at other relevant occasions.

2. On this basis, the International Telecommunication Union (ITU) and the Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) of the government of Japan co organized the Kyoto Symposium on ICTs and Climate Change, at the Kyoto International Conference Centre, on April 15 16, 2008. The symposium was chaired by Mr. Takahashi Hanazawa of Senior Vice President and Director of R&D Planning Dept, Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) with approximately 260 participants, including those participating remotely, drawn from a wide range of organizations including the private sector, research institutes, international organizations and governments.

3. The Symposium had six substantive sessions: “Climate change: ICTs to the rescue?”, “Corporate responsibility: Towards a climate neutral ICT Sector”, “ICTs for monitoring climate change”, “ICTs as a clean technology”, “Towards a high band width, low carbon future” and “Adapting to climate change”.

4. In these sessions, it was recognized that the following aspects are vital to realizing a climate neutral, low carbon emission information society through the use of ICTs.

5. Climate change: ICTs to the rescue?
5.1 The ICT sector is experiencing rapid growth.
5.2 It is noted that the use of ICTs can help reduce GHG emissions indirectly through their application in other sectors of the economy, whereas the reduction of GHG emissions of ICT itself is also noted for careful consideration.
5.3 To promote the best use of ICTs, the following points were recognized:
- the positive economic benefits for the ICT sector that can be gained through an environmentally friendly approach to business;
- the need for exchange of views/information on policy development at national, regional, and global levels;
- the establishment of common approaches at the international levels to evaluate CO2 emissions;
- the development of policies to create an appropriate incentive mechanism; and
- the importance of awareness and pro environmental behaviour of individual ICT users.

6. Corporate responsibility: Towards a climate neutral ICT Sector
6.1 Each country should promote initiatives toward energy saving for ICT equipment and systems and encourage the adoption and use of energy saving.
6.2 There is also a corporate responsibility to achieve climate neutral status, in which public private partnership is essential. Creating the right environment, with appropriate incentives, is an important part of this process. To get this process moving, the following points were recognized:
- a positive outlook on environmental issues: not as a cost but as a business opportunity; and
- respect should be given to Corporate Social Responsibility (CSR) and increased awareness among company executives.

7. ICTs for monitoring climate change
7.1 ICTs play a vital role in monitoring and addressing climate change by exploiting the experiences of basic science which has helped bring the issue of global warming into the public domain and to raise awareness of future challenges.
7.2 ICTs—used for instance in remote sensing, climate forecasting and environmental monitoring—can also help in mitigating and adapting to climate change.
7.3 To promote remote sensing utilizing ICTs, the following points were recognized:
- a cooperative relationship including the private sector at the international level;
- the efficient use of spectrum; and
- the greater use of observational data and a focus on efficient ways to distribute information such as disaster warnings.

8. ICTs as a clean technology
8.1 Each country should consider promoting the use of e government from national to local level, as well as the implementation and adoption of ICTs in various social systems, such as medical care, education, business and employment support system, in order to achieve a further reduction of GHGs through the use of ICTs.
8.2 ICTs can also be used by companies and individuals, for instance to substitute for travel, or for “dematerialization” of goods and services by replacing transport of “atoms” by the transport of “bits”.
8.3 From the viewpoint of ICTs as the means of helping developing countries, the importance of establishing monitoring systems, using ICTs, to forecast and monitor the impact of natural and manmade disasters is recognized.
8.4 Strengthening the capacity of developing countries to use ICTs for sustainable development is acknowledged.

9. Towards a high band width, low carbon future
9.1 ITU should take the initiatives that may be required for energy saving systems and applications where there is a requirement for standardization and the development of ITU Recommendations.
9.2 The positive benefits of ICTs with respect to climate change should be actively promoted to other sectors of the economy.
9.3 ITU should also work on the standardization of methodologies for the analysis, evaluation and quantification of the GHG reductions that may be achieved through the use of ICTs. It was proposed that ITUT establish a Focus Group, open to nonmembers. The Focus Group can be an appropriate place to discuss the role of ITUT toward a reduction in GHG emissions to be achieved through the implementation of ITU Recommendations.
9.4 Energy Saving measures are imperative in the development of ICTs, specifically for next generation networks, both wired and wireless, and for terminals and network infrastructure.
9.5 The possibility of applying the Clean Development Mechanism (CDM) under the Kyoto Protocol to assist developing countries in making GHG reductions using ICTs could be studied.

10. Adapting to climate change
10.1 ITU should assist countries, particularly developing ones, and should show how ICTs can help with disaster preparedness against the risks associated with climate change, for instance in rising sea levels, extreme weather conditions, droughts etc.
10.2 The following issues were recognized as being of importance for adaptation:
- disaster preparedness;
- actions on food insecurity;
- use of remote sensing;
- assistance to rural communities; and
-coordinated actions to assist the most vulnerable countries.

11. Based on this analysis, we recognize the vitally important role that ICTs can play in developing a coherent global response to the challenge of climate change.
12. This chairman’s report will be forwarded to the London Symposium on ICTs and Climate Change (1718 June 2008), which is expected to build upon the outcome of this symposium, as a step towards preparing for the ITU World Telecommunications Standardization Assembly (WTSA08), to be held in Johannesburg in October 2008. At the Assembly, a draft Resolution on ICTs and climate change, as well as specific study questions on standardization, for the next study period (20092012) will be discussed, based on contributions from the ITU membership.
13. Based on this understanding, we confidently expect that the importance of efforts to use ICTs in combating climate change will be further recognized at other relevant meetings in the future, including the London symposium, the APEC TelMin meeting, the OECD Ministerial Meeting, to be held in Seoul in June 2008, and the G8 Summit.

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: ITU/MIC Kyoto Symposium on ICTs and Climate Change 15-16 April 2008 - 9756people
Info Petani -

Biodiesel Jarak Pagar (Jatropha curcal) Jadi Proyek Nasional

Jarak pagar (Jatropha curcas L., Euphorbiaceae) merupakan tumbuhan semak berkayu yang banyak ditemukan di daerah tropik. Tumbuhan ini dikenal sangat tahan kekeringan dan mudah diperbanyak dengan stek. Walaupun telah lama dikenal sebagai bahan pengobatan dan racun, saat ini ia makin mendapat perhatian sebagai sumber bahan bakar hayati untuk mesin diesel karena kandungan minyak bijinya. Peran yang agak serupa sudah lama dimainkan oleh kerabat dekatnya, jarak pohon (Ricinus communis), yang bijinya menghasilkan minyak campuran untuk pelumas.

Berdasarkan pengamatan terhadap keragaman di alam, tumbuhan ini diyakini berasal dari Amerika Tengah, tepatnya di bagian selatan Meksiko, meskipun ditemukan pula keragaman yang cukup tinggi di daerah Amazon. Penyebaran ke Afrika dan Asia diduga dilakukan oleh para penjelajah Portugis dan Spanyol berdasarkan bukti-bukti berupa nama setempat.

Kemampuan untuk diperbanyak secara klonal menyebabkan keanekaragaman tumbuhan ini tidak terlalu besar. Walaupun demikian, karena ia termasuk tumbuhan berpenyerbukan silang maka mudah terjadi rekombinasi sifat yang membawa pada tingkat keragaman yang cukup tinggi.

Biji (dengan cangkang) jarak pagar mengandung 20-40% minyak nabati, namun bagian inti biji (biji tanpa cangkang) dapat mengandung 45-60% minyak kasar. Berdasarkan analisis terhadap komposisi asam lemak dari 11 provenans jarak pagar, diketahui bahwa asam lemak yang dominan adalah asam oleat, asam linoleat, asam stearat, dan asam palmitat. Komposisi asam oleat dan asam linoleat bervariasi, sementara dua asam lemak yang tersisa, yang kebetulan merupakan asam lemak jenuh, berada pada komposisi yang relatif tetap (Heller 1996).

Jarak pagar dipandang menarik sebagai sumber biodiesel karena kandungan minyaknya yang tinggi, tidak berkompetisi untuk pemanfaatan lain (misalnya jika dibandingkan dengan kelapa sawit atau tebu), dan memiliki karakteristik agronomi yang sangat menarik.

Tanah tandus bisa menyelamatkan kesulitan negeri ini dalam menyediakan bahan bakar minyak (BBM) untuk rakyat. Dari sekitar 13 juta hektare lahan tandus di seluruh Indonesia, bila ditanami pohon jarak pagar dapat menghasilkan lebih dari 400 ribu barel solar per hari. Dengan produksi ini, pemerintah tak perlu pusing mengutak-atik RAPBN menyusul fluktuasi harga minyak.

Badan Pusat Statistik menyebutkan, semester I tahun ini, Indonesia mengimpor minyak senilai US$ 28,37 miliar. Nilai tersebut lebih besar dari periode sama tahun sebelumnya, yang mencapai US$ 20,96 miliar. Salah satu jenis BBM yang banyak dikonsumsi adalah solar. Sampai kini, konsumsi solar 460 ribu barel, atau 73.140.000 liter per hari. Tingginya angka penggunaan solar, sejatinya tidak harus ditutup melalui impor. Ada beberapa sumber energi alternatif yang bisa disubstitusikan sebagai pengganti solar. Salah satunya energi biodiesel berbahan dasar minyak jarak.

Pembuatan energi alternatif, kini mulai menggejala di berbagai belahan dunia. Sebagian negara ada yang mengembangkan biodiesel, sebagian lainnya mengaktifkan bioetanol. Ini berarti, Indonesia tidak sendirian ketika mencari sumber energi alternatif. Buktinya, negara sekelas Amerika Serikat saja, masih sibuk menggali sumber energi baru. Pekan pertama, Agustus ini, Presiden AS George W Bush menandatangani RUU Energi (Energy Bill) yang khusus mengatur Bio Fuel. Gejala serupa juga muncul di kalangan perusahaan minyak dunia. Misalnya, North Dakota Biodiesel Inc yang menginvestasikan US$ 50 juta untuk proyek biodiesel di Minot, North Dakota, USA. Biodiesel ini berbasis pada tanaman canola (sejenis gandum). Ini lah proyek terbesar di wilayah Amerika Utara, dengan produksi 100 ribu ton BBM.

Biodiesel yang dihasilkan dari 144 ribu hektar kebun canola. Produsen minyak kelapa sawit di Malaysia, IOI Corp dan Kuok Oil & Grains membangun dua penyulingan minyak kelapa sawit di Roterdam yang memproduksi lebih dari satu juta ton minyak kelapa sawit dalam satu tahun. Industri ini berencana memenuhi kebutuhan biodiesel di Eropa pada masa depan. Sementara itu, perusahaan minyak raksasa Brazil, Petrobras akan meningkatkan ekspor etanol sampai 9,4 miliar liter pada 2010, dari dua miliar liter tahun 2005.

Saat ini, Japan Mitsui & Co dan Vale do Rio Doce (CVRD) turut mendukung rencana Petrobras melalui studi peningkatan ekspor etanol Brazil. Perusahaan dunia tersebut bukan tanpa alasan bila menjatuhkan pilihan kepada biodiesel. Apalagi secara prinsip kimia, penemuan energi alternatif berbeda tipis dengan penemuan energi konvensional (minyak bumi). Sebab, kata Direktur PT Rekayasa Industri Triharyo Soesilo, keduanya sama-sama mengaktifkan energi matahari. “Hanya saja, minyak bumi terjadi karena dipress sekian lama (di perut bumi). Namun energi itu bisa disimulasi di dalam tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan,” tambahnya.

Proses simulasi energi ini lah yang menghasilkan bahan bakar biodiesel. Sayangnya sebagai negara katulistiwa, Indonesia belum maksimum mengonversi energi matahari. Berbeda faktanya dengan negara lain yang sama-sama negara khatulistiwa. Brazil, misalnya. Negeri Samba ini sukses mengonversi energi matahari yang tersimpan di dalam gula. Kini, Brazil sudah menghasilkan Bioetanol yang dijual US$ 25 per barel. “Ada sebuah teori yang mengatakan, nanti dunia ini ketika minyak bumi habis, tanahnya akan dibagi dua. Tanah lahan subur untuk makanan, tanah tidak produktif untuk bahan bakar melalui biodiesel, bioetanol, dan lain sebagainya,” papar Triharyo. Dari 13 juta hektare lahan kering di seluruh tanah air, kurang dari 10% yang sudah dan akan dipakai.

Ini ironi, karena pertumbuhan pohon jarak justru sempurna bila ditanam di lahan kering. Jika Indonesia baru memanfaatkan kurang dari 10%, itu mengisyaratkan belum optimalnya pemanfaatan lahan kering. Saat ini, kata Triharyo, ada tiga lembaga yang menanam jarak. Pertama, perkebunan milik PT Rekayasa Industri dan Institut Teknologi Bandung (ITB) berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) seluas 12 ha dengan 30 ribu pohon. Kedua, perkebunan milik PT Energi Alternatif Indonesia (ada 48 ribu pohon). Ketiga, Departemen Pertanian (3 ribu pohon) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) juga berencana menanam jarak pagar di 2000-2500 ha lahan gundul di Purwakarta, Oktober mendatang. Sebelumnya, RNI sudah menanam di Indramayu seluas 850 ha. Di Bireun, Nanggroe Aceh Darussalam, ITB, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Departemen Sosial (Depsos) bekerja sama menghidupkan 400 ha lahan kritis. Tiga bulan lagi, kata Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB Rohmin Dahuri, hasil budidaya pohon jarak sudah bisa dinikmati.

Solar yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan 200 kapal, satu pabrik es, satu cool storage, serta satu unit pembangkit listrik tenaga diesel. “Yang lebih indah bagi nelayan. Harganya Rp 2.000-2.500 per liter. Yang sebenarnya Rp 1.500 kembali ke dia karena jarak yang dikelola dari pabrik inti dibeli dari mereka,” jelas Rohmin.

Menurut perhitungan PT Rekayasa Industri, dari tiga juta ha lahan kering akan dihasilkan 92 ribu barel solar per hari. Untuk memenuhi lahan tersebut diperlukan sekitar 7,5 miliar bibit. Bila dari seluruh tanah tandus seluas 13 juta ha ditanam jarak pagar, solar yang dihasilkan lebih dari 400 ribu barel, Kendati sudah ditanam di beberapa tempat, budidaya jarak belum terkoordinasi secara nasional. Ini ironis, mengingat besarnya potensi di belakangnya.

Bayangkan, proyek percontohan di NTB dan Cilacap (Jawa Tengah), kata Tutik Herlina Mahendrato, business manager PT Rekayasa Industri, sudah dilirik sejumlah investor. Pada saat bersamaan, PT Energi Alternatif Indonesia sudah mengembangkan biodiesel buah jarak ke dalam skala industri. Sebuah pabrik dengan kapasitas produksi 1.000 liter solar/hari, kini berdiri di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Produk biodiesel sudah dijual kepada pengusaha asal Jepang, serta sejumlah SPBU lokal.

Gerakan Nasional Ada banyak pertimbangan menjadikan biodiesel sebagai proyek nasional. Selain potensi bisnis, juga penuntasan beragam kendala di belakangnya. Harus ada yang bisa menjawab kenapa 13 juta ha lahan kering se-Indonesia tidak digarap sebagaimana mestinya. Lahan-lahan yang tersebar di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Jawa bagian selatan, serta Papua tersebut dibiarkan terkapar.

Nasibnya tidak berbeda dengan pesakitan yang menunggu ajal. “Menurut saya, pemerintah harus mengambil inisiatif,” ujar Rohmin. Sementara Triharyo mengatakan, presiden harus segera mengeluarkan peraturan khusus. Seluruh Departemen harus dikondisikan untuk mendukung dan mengampanyekan pembuatan dan pemakaian biodiesel.

Ketua Forum Biodiesel Indonesia (FBI) Tatang Soerawidjaja, menyoroti komunikasi masing-masing institusi. Pengembangan biodiesel terkesan jalan sendiri-sendiri karena komunikasi antar pakar, industriawan, serta pemerintah belum berjalan. Namun untungnya, Pertamina sebagai personifikasi pemerintah sudah membuka diri. “Bila Pertamina sudah ikut main maka pengembangan biodiesel sudah tidak ada masalah lagi,” tegasnya.

Sumber : Investor Daily Online (27/8/05)

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: Biodiesel Jarak Pagar (Jatropha curcal) Jadi Proyek Nasional - 9756people
Info Petani -

Petani Muda Magang di Gunma selama setahun

Pada tanggal 25 April 2008 telah dilakukan acara penerimaan 11 petani muda magang asal Indonesia melakukan pelatihan di Gunma Prefecture. Salah satu petani muda tersebut I Ketut Suartika yang berasal dari Sangeh, Bali akan menimba teknik peternakan sapi di Gunma sejak April 2008. Baru selesai mengikuti pembekalan selama 10 hari di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Gunma Sdr. Ketut memperoleh kesempatan rileks sejenak di Taman Bunga Misato Shibazakura Koen yang letaknya tidak jauh dari SPMA Gunma (Gambar sebelah). Taman ini menyajikan pemandangan indah berupa hamparan aneka warna bunga Shibazakura yang dapat bertahan hidup selama sebulan. Taman dibuka untuk umum dari tanggal 5 April sampai dengan 6 Mei 2008.




Selama setahun Sdr. Ketut akan menimba teknik bertani ala Jepang, belajar beternak sapi di peternakan milik Mr. Morita. Sapi jenis ini setelah berumur 20 bulan berat-badannya bisa mencapai rata-rata 800 kg per ekor, harganya sekitar 450-500 yen per kg berat hidup. Sapi yang dipelihara sekarang tinggal separuhnya yaitu 150 ekor. Mr. Morita sengaja menurunkan jumlah sapi yang dipelihara karena harga makanan sekarang sangat tinggi, terutama jagung sebagai salah satu bahan makanan utamanya. Dia menduga harga jagung yang meningkat ini disebabkan jagung juga diserap pasar sebagai bahan pembuatan biofuel.








Fasilitas di kandang sapi
1.Tempat pemberian makanan sapi
2.Tempat minum sapi secara otomatis.
3.Terlihat Bahan makanan sapi dari jerami.
4.Tempat penyimpanan makanan.
5.Terlihat makanan dengan bahan pokok berasal dari jagung.
6.Tempat pengolahan kotoran menjadi kompos.
7.Bahan alas kandang sapi dari gergajian kayu.
8.Terlihat sapi berumur 8 bulan (gambar tengah)
9.Sapi berumur 20 bulan (gambar bawah) dengan berat 800 kg per ekor siap untuk dijual.

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: Petani Muda Magang di Gunma selama setahun - 9756people
Info Petani -