728x90 , banner , kackdir , space iklan space banner
728x90 , banner , kackdir , space iklan space banner
 
POLA HUJAN KE DEPAN DI JAWA DAN BALI BERUBAH : PETANI CABE PERLU MENYESUAIKAN

Diperkirakan awal musim hujan di Jawa dan Bali cenderung mundur dan berakhir Iebih cepat, dan intensitas hujan MH (Musim Hujan) cenderung meningkat hingga tahun 2050. Para petani cabe diharapkan bisa menyesuaikan dengan perubahan pola hujan tersebut.

Hal itu dikatakan Rizaldi Boer dari Pusat Kajian Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim di Asia Tenggara dan Pasifik, Institut Pertanian Bogor pada Workshop Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura Ramah Lingkungan di Jakarta.
Diperkirakan awal musim hujan di Jawa dan Bali cenderung mundur dan berakhir Iebih cepat, dan intensitas hujan MH (Musim Hujan) cenderung meningkat hingga tahun 2050. Para petani cabe diharapkan bisa menyesuaikan dengan perubahan pola hujan tersebut.

Hal itu dikatakan Rizaldi Boer dari Pusat Kajian Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim di Asia Tenggara dan Pasifik, Institut Pertanian Bogor pada Workshop Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Hortikultura Ramah Lingkungan di Jakarta.

Menurutnya kemampuan kita memprediksi iklim, khususnya awal musim hujan dan sifat hujan musim kemarau pada beberapa wilayah khususnya wilayah hujan bertipe moonson seperti Jawa, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Indonesia Bagian Timur sudah tinggi, sayangnya belum dimanfaatkan dengan baik.

Untuk mengatasi perubahan iklim ini Rizaldi Boer menyarankan agar pemerintah melakukan pemberdayaan petani melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) dan penguatan kelembagaan petani dan memberikan perlindungan petani melalui pengembangan sistem asuransi iklim.

Perubahan iklim menurutnya telah menyebabkan terjadinya perubahan jenis hama dan penyakit dominan. Diungkapkannya penyakit gemini pada cabe yang disebabkan oleh virus dan ditularkan oleh kutu kebul (Hemisia tabaco) dalam lima tahun terakhir juga sudah menyerang di pusat produksi cabe di Jawa seperti Bagor, Cianjur, Brebes, Wonosobo, Magelang, Klaten, Boyolali, Kulonprogo, Blitar dan Tulungagung. "Sementara riset tentang penyakit ini masih sangat terbatas," tuturnya.

Petani cabe di Jonggol, Kabupaten Bogor, Wayan Supadno mengatakan penyakit pada tanaman cabe yang disebabkan oleh virus telah menjadi ancaman yang paling serius dan belum ada obatnya. "Butuh tindakan preventif dan profilaksis imunitas sedini mungkin, bukan terapi (kuratif) karena virus belum ada obatnya," tutur Wayan Supadno.

Hal senada juga diungkapkan Dadi Suriana, Ketua Asosiasi Agribisnis Cabe Indonesia (AACI). Menurutnya untuk penanganan OPT cabe perlu dikembalikan ke yang ramah lingkungan dengan mengutamakan pencegahan. "Selain itu, juga harus ada informasi ramalan cuaca semusim, 6 bulanan dari BMKG yang disebarluaskan kepada para petani ," tambah Dadi.

Rizaldi Boer menambahkan perubahan iklim ini punya dampak langsung dan tidak langsung kepada petani. yang semakm sering tidak menentu karena pola perubahan iklim yang tidak sama antar wilayah atau antar negara. tidak langsung kepada petani. Dampak langsungnya adalah bisa terjadi gagal panen karena kekeringan dan banjir, penurunan hasil karena kondisi cuaca yang sering kurang menguntungkan; misalnya pada kentang turunnya viabilitas benih karena hujan tipuan (false rain) yang semakin sering terjadi.

Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah meningkatnya serangan hama dan penyakit, ketersediaan input (kompetisi dengan komoditi lain), perubahan hargayang semakin sering tidak menentu karena perubahan pola iklim yang tidak sama antar wilayah atau antar negara.

Informasi iklim lainnya yang perlu diketahui petani adalah kejadian awal hujan yang tidak sesungguhnya (false rain). Dia contohkan hujan pada awal September atau Oktober memicu petani kentang di Pangalengan, Jawa Barat mulai tanam karena berasumsi MH sudah mulai, padahal belum, sehingga pertumbuhan awal terganggu. "Kalau awal MH mundur dan tidak terjadi false rain, benih dari musim ceboran tersimpan terlalu lama (lebih dari 3 bulan) sehingga viabilitas turun," jelasnya.
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: POLA HUJAN KE DEPAN DI JAWA DAN BALI BERUBAH : PETANI CABE PERLU MENYESUAIKAN - 9756people
Info Petani -
Participatory Rural Appraisal
Participatory Rural Appraisal adalah Penilaian/pengkajian/penelitian (keadaan)
desa secara partisipatif ( harafiah) Cara pengkajian PRA ini digunakan untuk memahami kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Karena perlu dilakukan pengakajian PRA ini disebabkan selama ini bahwa :
a. Banyak hasil- pembangunan tidak menyentuh kebutuhan – kebutuhan yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat.
b. Keterlibatan masyarakat hanyalah sebagai pelaksana, masyarakat bukan sebagai pemilik, sehingga dukungan masyarakat terhadap program bersifat pura-pura.
c. Keterlibatan masyarakat kurang mendidik dan kurang menjamin keberlanjutan program, karena prakarsa dan ketrampilan hanya dimiliki orang luar.

Muncul Pemikiran Tentang Pendekatan Partisipatoris adalah karena Perlunya membanding pendekatan program yang bersifat top down dengan pendekatan program secara partisipatif (bottom-up), Sebagai variabel pembanding antara lain : unsur manajemen, pendekatan, model, tujuan, strategi, sumber informasi, peran penyuluh, kedudukan pelaku utama, pendanaan, program penyuluhan, materi penyuluhan, metode pembelajaran, serta untuk Menemukan cara untuk mewujudkan pendekatan yang partisipatif secara praktis dilapangan

2. Unsur – unsur metode PRA
Adapun unsur – unsur yang ada di dalam penyusunan PRA adalah sebagai berikut :
a. Proses Belajar
- Berbagai pengetahuan dan pengalaman peserta belajar
- Saling bertukar pengalaman dan pengetahuan

b. Alat Belajar
- Metode, teknik dan peralatan

c. Hasil Belajar atau Output Belajar
- Tujuan jangka pendek yaitu rencana program serta
- Tujuan jangka panjang yaitu pemberdayaan masyarakat dan , perubahan sosial
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: Participatory Rural Appraisal - 9756people
Info Petani -
PEMBAYARAN/PENGEMBALIAN HONORARIUM DAN BOP THL TBPP ANGKATAN I, II, DAN III TAHUN 2010
PENGUMUMAN
PEMBAYARAN/PENGEMBALIAN HONORARIUM DAN BOP
THL-TB PENYULUH PERTANIAN ANGKATAN I, II, DAN III TAHUN 2010
NOMOR: 01/SM.600/J.2/02/2011

Dalam Rangka Penyelesaian Pembayaran Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian Angkatan I, II dan III Tahun 2010, baik yang masih aktif dan atau yang telah mengundurkan diri sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian, dengan ini kami informasikan:
1. Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian angkatan II, Dan III Tahun 2010 dibayarkan selama 10 (Sepuluh);
2. Honorarium dan BOP THL-TB Penyuluh Pertanian angkatan I Tahun 2010, dibayarkan selama 5 (lima) bulan 15 Hari.
3. Bagi THL-TB Penyuluh Pertanian angkatan I, II dan III yang belum menerima Honorarium dan BOP sesuai dengan masa tugasnya, dapat mengajukan pembayaran Honorarium dan BOP paling lambat 15 Pebruari 2010 dengan mengirimkan:
A. Kontrak Kerja Tahun 2010;
B. Surat Pernyataan belum menerima Honorarium dan BOP (berapa bulan), pengusulannya harus diketahui oleh Instansi Pembina di Kabupaten/Kota tempat bertugas (tidak melalui SMS);
C. Foto copy buku tabungan BRI (print out) sebagai bukti belum menerima transfer dari BRI;
D. Berkas (A), (B) dan (C) di Fax ke nomor (021) 7826084/7804386;
4. Apabila THL-TB Penyuluh Pertanian angkatan I, II, dan III yang belum menerima Honorarium dan BOP, tidak melaporkan sampai batas waktu yang ditentukan oleh KPPN, anggaran Honorarium dan BOP akan dikembalikan ke Kas Negara.
5. Bagi THL-TB Penyuluh Pertanian angkatan I, II dan III Tahun 2010 yang mengundurkan diri, pada saat masih dalam kontrak dan masih menerima Honorarium dan BOP harus mengembalikan sisa Honorarium dan BOP ke Kas Negara melalui BRI setempat, jika tidak akan mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Demikian penyampaian kami, mohon kiranya Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Provinsi dan Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota serta THL-TB Penyuluh Pertanian angkatan I, II dan III dapat memakluminya.

Jakarta, 01 Pebruari 2011
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
ttd.
Momon Rusmono
NIP.196105241986031003
(sumber: www.deptan.go.id)
File Pengumuman Bisa didownload DISINI
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: PEMBAYARAN/PENGEMBALIAN HONORARIUM DAN BOP THL TBPP ANGKATAN I, II, DAN III TAHUN 2010 - 9756people
Info Petani -
KEMENTRIAN PERTANIAN SIAP CETAK SAWAH 50.000 HA/TAHUN

Kementrian pertanian siap melakukan pencetakan sawah baru seluas 50 ribu hektar (ha) per tahun untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Mentri Pertanian Suswono di Jakarta, mengatakan, Percetakan sawah baru tersebut bisa memanfaatkan lahan-lahan terlantar ataupun areal yang tidak dimanfaatkan.

Kementrian pertanian siap melakukan pencetakan sawah baru seluas 50 ribu hektar (ha) per tahun untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Mentri Pertanian Suswono di Jakarta, mengatakan, Percetakan sawah baru tersebut bisa memanfaatkan lahan-lahan terlantar ataupun areal yang tidak dimanfaatkan.

“Kami akan mencetak sekitar 50.000 hektare sawah baru per tahun, dan langkah itu untuk mendukung percetakan area baru, selain untuk padi juga untuk kedelai dan jagung. Program ini akan didukung pemberian benih ke kedelai gratis,: katanya di sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI Suswono.

Saat ini, tambahnya, menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdapat lahan terlantar luasnya lebih dari dua juta hektar, sehingga bisa dimanfaatkan untuk percetakan sawah baru.

“Kami juga telah melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan meminta agar segera memfungsikan sekitar dua juta hektar lahan terlantar di luar Pulau Jawa sehingga Kementrian Pertanian dapat memanfaatkan lahan terlantar itu menjadi sawah baru,: katanya.

Menurut dia, selain meningkatkan produksi pangan nasional pencetakan baru tersebut juga untuk memperluas kepemilikan lahan oleh petani yang saat ini rata-rata hanya kurang dari 1 ha.

Dengan lahan yang hanya 0,3 ha, tambahnya, tidak mungkin mampu meningkatkan kesejahteraan petani, terlebih lagi mereka selama ini juga menjadi konsumen pangan, terutama beras.

Pencetakan sawah baru tersebut menurut Suswono untuk mendukung swasembada beras, sedangkan untuk mendukung swasembada kedelai akan dibangun berbagai sentra kedelai seperti yang dilakukan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Timur.

Dikatakannya, untuk mendapatkan lahan sawah baru tersebut nantinya petani bisa ditransmigrasikan ke luar Jawa ataupun dengan memanfaatkan lahan Perhutani.

Sementara itu Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Kementrian Pertanian Hilman Manan menyatakan, pada 2009 pemerintah telah melakukan perluasan lahan pertanian seluas 12.157 ha atau 89.52 persen dari target 14.383 ha tersebar di 27 propinsi pada 138 kabupaten.

Sedangkan realisasi program optimalisasi lahan pertanian mencapai 17.431 ha atau 98.58 persen dari sasaran 17.680 ha. Selain itu, selama 2009 Kementrian Pertanian juga mampu merealisasikan pembangunan jaringan irigasi pedesaan (Jides) mencapai 43.599 ha dari rencana 47.460 ha, Jalan usaha tani sepanjang 483 km dari target 498 km di 31 provinsi 125 kabupaten.

Sementara realisasi pembangunan jaringan irigasi usaha tani mencapai 71.805 ha atau 93,3 persen dari target 2009 di 32 provinsi pada 286 kabupaten.

Pembangunan Tata air Mikro (TAM) seluas 10.800 ha dari rencana 11 ribu ha dan jalan produksi terealisasi 678 km dari rencana 682 km.
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: KEMENTRIAN PERTANIAN SIAP CETAK SAWAH 50.000 HA/TAHUN - 9756people
Info Petani -
PENGUMUMAN MENGENAI KONTRAK THL TBPP TAHUN 2011
I. Diharapkan kepada seluruh FK THLTBPP Provinsi dan FK THLTBPP Kabupaten untuk mengecek dan memastikan rekomendasi kinerja baik THLTBPP sudah dikirim ke Pusbangluhtan Kementrian Pertanian, Gedung D lt.5 atau di fax: (021)7804366 / 7826084, paling lambat 31 Januari 2011.

 II. Masih ada 165 Kab / Kota yang rekomendasinya belum masuk. Hal tsb mengakibatkan SK Menteri belum bisa dikeluarkan dan pada akhirnya menghambat pengiriman surat kontrak dan penandatanganan kontrak di daerah. Namun bukan berarti kontraknya mundur, kontrak terhitung sejak bulan Januari s.d Agustus 2011. Bagi kabupaten / kota yang belum memasukkan rekomendasi s.d 31 Januari 2011, kemungkinan akan terdiskualifikasi atau gugur sehingga tidak akan keluar honornya.
  
III. Beberapa daerah yang belum mengirimkan rekomendasi THLTBPP ke Pusbangluhtan Kementrian Pertanian:
1. Prov. Aceh (Aceh Besar)
2. Prov. Riau (Rokan Hulu, Dumai)
3. Prov. Bengkulu (Bengkulu Utara)
4. Prov. Lampung (Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, dan Tulang Bawang)
5. Prov. Bangka Belitung (Tj. Pinang)
6. Prov. Kep. Riau (Natuna, Kep. Anambas)
7. Prov. DIY (Sleman, Gunung Kidul)
8. Prov. Jawa Timur (Lumajang, Probolinggo)
9. Prov. NTT (Sumba Tengah)
10. Prov. Kalimantan Barat (Sekadau, Kubu Raya, Sintang)
11. Prov. Kalimantan Tengah (Kapuas, Murung Raya, Sukamara, Seruyan)
12. Prov. Kalimantan Timur (Bulungan)
13. Prov. Sulawesi Utara (Sitaro)
14. Prov. Sulawesi Tengah (Parigi Mountong)
15. Prov. Sulawesi Selatan (Selayar, Goa)
16. Prov. Sulawesi Tenggara (Kolaka, Buton)
17. Prov. Gorontalo (Gorontalo Utara)
18. Prov. Sulawesi Barat (Majene)
19. Prov. Maluku (Aru)
20. Prov. Maluku Utara (Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Sula)
21. Prov. Papua Barat (Fak fak, Wondana, Raja Ampat, Maebrat)
22. Prov. Papua (Nabire, Yapen Waropen, Puncak Jaya, Paniai, Sarmin Yokohimi, Waropen, Bovendigul, Supiori, Dogiai, Puncak)
  
VI. Mengenai 4 bulan di luar kontrak agar FK THLTBPP Provinsi dan FK THLTBPP Kabupaten bekerja sama untuk memperjuangkan melalui APBD, sedangkan FK THLTBPP Nasional akan memperjuangkan ke Kementrian Pertanian melalui APBN-P.
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: PENGUMUMAN MENGENAI KONTRAK THL TBPP TAHUN 2011 - 9756people
Info Petani -
728x90 , banner , kackdir , space iklan space banner
 
5 Info Petani © 2012 Design Themes By Blog Davit