BUAH MANGGA

Buah mangga memang tidak asing lagi diantara kita yang berada di kawasan katulistiwa. Buah mangga ditengarai berasal dari sekitar perbatasan India dengan Burma, mangga telah menyebar ke Asia Tenggara sekurangnya semenjak 1500 tahun yang silam. Dan saat ini Indonesia menjadi salah satu lumbung buah mangga di dunia. Buah mangga terutama dihasilkan secara berurutan dari yang terbesar oleh negara-negara India, Tiongkok, Meksiko, Thailand, Pakistan, Indonesia,
Brasil, Filipina, dan Bangladesh. Total produksi buah mangga dunia di tahun ‘80an sekitar 15 juta ton, namun hanya sekitar 90.000 ton (1985) yang diperdagangkan di tingkat dunia. Artinya, sebagian besar buah mangga dikonsumsi secara lokal. Sementara itu pasar utama mangga adalah Asia Tenggara, Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Singapura, Hong Kong dan Jepang merupakan pengimpor yang terbesar di Asia.
Tetapi jangan keburu bangga dulu dengan peringkat produksi mangga Indonesia di atas. Indonesia memang menempati urutan kelima sebagai negara penghasil mangga di dunia, periode 2003-2005, akan tetapi tidak termasuk 10 besar pengekspor mangga dunia. Ini patut kita pertanyakan, kenapa bisa demikian???
Yeah, jawabannya bisa beragam. Mungkin karena tingkat konsumsi buah mangga dalam negeri besar, maka sebagian besar produksi mangga terserap pasar dalam negeri. Yang ini positif lah, biar rakyat Indonesia tercukupi vitaminnya dari buah mangga. hehe..
Kemungkinan kedua, produk buah mangga Indonesia tidak bisa bersaing dengan luar negeri. Kalo yang ini negatif.., tetapi saya yakin varietas dalam negeri bisa bersaing dengan luar, lha wong saya cinta produk dalam negeri je.. hehe... lagi!
Kemungkinan karena tanaman mangganya jarang dipupuk dan dirawat dengan intensif, jadinya produksi minimalis. Ditambah lagi faktor pengemasan yang kurang canggih mungkin. Ditambah lagi tengkulak yang maunya untung sendiri, jadinya petani males ngurusi tanaman mangganya. Kalo yang ini sih lebih kepada tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari syaiton-syaiton yang terkutuk.
Ah, kok jadi nglantur nulisnya.
Yang penting sekarang berfikir positif untuk kemajuan petani di Indonesia. Kami titipkan bangsa ini kepadamu Pengusaha. haha..
Ada cerita ni tentang buah mangga. Ada beberapa teman dari eropa yang kebetulan ngangsu kaweruh di kampus tua, sangat doyan makan buah mangga. Mereka sering memborong buah mangga dan memakannya rame-rame di kos-kosan 'tuna asmara'.  Maklumlah, buah mangga jarang yang bisa berbuah di daerah subtropis, sehingga harus ngimpor dari luar dan harganya selangit. Berbanding terbalik dengan kita disini, Buah mangga yang sangat istimewa ini akan anjlok harganya disaat panen raya seperti ini. Perlu penanganan pengemasan dan distribusi yang serius agar buah mangga mendapatkan nilai yang sesuai dengan keistimewaannya.
Bayangkan, berbeda jauh dengan mangga yang satu ini, buah mangga ini disebut mangga Miyazaki, karena berasal dari propinsi Miyazaki. Kalau mangga yang biasa diimpor Jepang harga per satu kilogramnya berkisar 820 yen sampai 2.250 yen, mangga Miyazaki, atau disebut juga mangga merah, karena mirip warna merah buah apel, bisa mencapai 11.371 yen sekilonya atau setara Rp 830.000,-.  Harga tersebut ditawarkan di sebuh supermarket di kawasan Meguro.
Busyett, mahal banget ya mangga ini. Itulah kawan-kawan, satu pelajaran dari negri sakura ini, sesuatu kalau dilakukan dengan serius, akan menghasilkan buah yang bernilai tinggi. Tidak hanya petaninya yang serius, pemerintahnya serius, pengusahanya juga serius, marketingnya juga serius, forwardingnya juga serius. Semua-mua serius deh!
selamat malam,

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: BUAH MANGGA - 9756people
Info Petani -

PRODUK DOMESTIK BRUTO SEKTOR KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF PENDAPATAN NASIONAL BERKELANJUTAN

Lebih dari 20 tahun, politik pembangunan ekonomi Indonesia menekankan pada eksploitasi sumberdaya alam untuk pembiayaan pembangunannya (Warsito, 1994). Penerimaan dari produksi ekstraksi tambang (berua minyak, gas, dan mineral) dan hasil hutan terutama kayu, telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembiayaan pembangunan dan pengeluaran rutin. Nilai ekspor nasional industri hasil hutan (plywood, furniture dan pulp) meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar $200 juta (dua ratus juta dolar AS) per tahun pada sekitar tahun 1980 menjadi lebih dari $9 milyar (sembilan milyar dolar AS) per tahun pada tahun 1990-an.

Pada tahun 1997, saat Indonesia mulai mengalami krisis ekonomi, total output dari aktivitas kehutanan adalah sekitar $20 milyar (dua puluh milyar dollar AS) atau sekitar 10% dari GDP Indonesia (World Bank, 2001). Sektor pertambangan mineral (emas, perak, tembaga, nikel, timah dan batubara) memberikan kontribusi sebesar 8,2% dari penerimaan ekspor Indonesia tahun 1996, 7,9% tahun 1997 dan 14,0% tahun 1998. Selama beberapa periode tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat 7% dan GDP per kapita (berdasar harga konstan 1995) naik dari sekitar $ 248/kapita pada tahun 1960 menjadi $ 1.011/kapita pada tahun 2001 (WDI, 2002). Beberapa indikator ekonomi makro lainnya menunjukkan hal yang relatif sama, yaitu angka kemiskinan turun dari 70% pada tahun 1965 menjadi 11% pada tahun 1996 dan tingkat inflasi berada pada tingkat dibawah 10% (Lubis, 1997).

Indikator ekonomi yang sekilas nampaknya cukup baik tersebut, dilain pihak ternyata diikuti dengan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam yang digunakan untuk penciptaan pendapatan nasional itu sendiri, serta degradasi lingkungan. Dalam periode tersebut, terjadi pengurangan luas hutan di Indonesia rata-rata sebesar 1,7 juta hektar per tahun. Angka tersebut telah melebihi taksiran tingkat deforestrasi yang dapat diterima yaitu berkisar antara

----------------------------

*) Paper dipresentasikan dan didiskusikan dalam Seminar Mengukur Perhitungan Produk Domestik Bruto, Kementrian Kehutanan RI di jakarta 28 April 2011. Paper ini merupakan editan paper penulis yang sama, yang didiskusikan dalam Semiloka PDRB Hijau di Universitas Sriwijaya bekjerjasama dengan PT Sinar Mas, Palembang tanggal 12 April 2011

**) Sofyan P.Warsito, Ph.D, adalah staf akademik Fakultas Kehutanan UGM, Lab Ekonomi Sumber Daya Hutan.

0,6–1,3 juta hektar per tahun (World Bank, 1994). Kerusakan lahan akibat pertambangan mencapai 59.090 ha dan baru seluas 7.743 ha yang telah direklamasi (Lubis, 1997).   

Berdasarkan pengalaman pembangunan ekonomi yang terjadi di kebanyakan negara sedang berkembang, pada dekade terakhir ini banyak negara mulai memikirkan tentang konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pemikiran ini berdasar pada laporan Burndtland Commission tahun 1987 yang menyatakan bahwa pilihan pembangunan saat ini dengan eksploitasi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan, dimungkinkan akan mengurangi kualitas kehidupan generasi mendatang (World Bank, 1997). Hal ini dipertegas lagi dengan adanya Konferensi Rio de Janeiro tahun 1992 yang menyarankan tentang perlunya indikator untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan dan atau memelihara kekayaan. Kekayaan (wealth) dalam konteks ini adalah mencakup aset produksi, sumber daya alam, kualitas lingkungan dan sumberdaya manusia yang seharusnya digunakan sebagai indikator pembangunan. Sampai sejauh ini, instrument untuk menilai keberhasilan pembangunan di Indonesia yang selama ini digunakan adalah Pendapatan Nasional, Domestik Bruto (PDB).

Demikian halnya di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Indikator kinerja pembangunan yang digunakan adalah berupa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).  Namun pada kenyataannya indikator nilai PDB maupun PDRB ini belum mampu mencerminkan hakekat tujuan pembangunan yang diharapkan dan tidak dapat dipakai untuk mengetahui tingkat keberlanjutan (sustainability) pembangunan, karena belum memasukkan unsur deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan. Itulah sebabnya PDB dan PDRB belum dapat digunakan untuk mengetahui pola (pattern) keberlanjutan pembangunan suatu Negara/daerah.

Salah satu indikator yang dianggap lebih mampu memberikan gambaran tingkat kesejahteraan yang sebenarnya dan relatif lebih mampu memberikan gambaran keberlanjutan pembangunan perekonomian, adalah apa yang dikenal sebagai Pendapatan Domestik Bruto Hijau (PDBH) pada tingkat nasional dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Hijau (PDRBH) pada tingkat regional. Indikator ini dianggap lebih mampu menggambarkan keberlanjutan pembangunan suatu wilayah karena telah memasukkan unsur nilai deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan dalam pendekatan perhitungannya.

Berdasarkan berbagai kondisi seperti diuraikan tersebut dimuka, penerapan PDBH/PDRBH sebagai indikator pembangunan di Indonesia adalah perlu untuk dilakukan. Pemikiran ini didasarkan pada kenyataan bahwa peningkatan Gross Domestic Product (GDP) dari sebesar 1.280 trilyun rupiah pada tahun 2000 menjadi sebesar ± 1.480 trilyun rupiah pada tahun 2001 ternyata pada periode yang sama terjadi pengurangan stock (sediaan) sumber daya alam, antara lain perngurangan luas areal hutan ± 1,6 juta hektar per tahun, emisi karbon sebesar 296 juta ton per tahun, dan eksploitasi sumberdaya alam seperti minyak, emas, tembaga, nikel, batubara dan lain sebagainya (World Bank, 2001).

Pendapatan Nasional (termasuk Produk Domestik Bruto) adalah merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian yang menunjukkan capaian pendapatan finansial dari setiap sektor usaha yang juga merupakan penjumlahan dari seluruh pendapatan setiap unit usaha perekonomian. Termasuk di dalamnya adalah pendapatan usaha yang diperoleh unit-unit pengusahaan hutan dalam satu tahun, baik hutan tanaman maupun hutan alam. Dengan mengabaikan indikator perekonomian lainnya, terdapat asumsi bahwa semakin Tinggi pendapatan Nasional suatu Negara, adalah didambakan karena semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya.

Pendapatan (income) dan Kekayaan (aktiva)

Secara matematis, Pendapatan Nasional Bruto (PNB dan PDB) sebenarnya sama dengan jumlah pendapatan seluruh penduduk suatu Negara dalam setahun. Jadi, kalau pendapatan setiap individu penduduk Indonesia dalam tahun tertentu dijumlahkan, akan sama dengan PNB atau PDB. Dalam praktek Kalau data angka PNB atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dalam tahun yang sama akan ditemukan angka pendapatan rata-rata per-kapita. Dikarenakan tingkat pendapatan juga merupakan salah satu indikator perekonomian, pembangunan ekonomi juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dalam praktek, pendekatan untuk memperkirakan pendapatan Nasional digunakan beberapa macam metoda. Yang bertugas untuk perhitungan pendapatan nasional adalah Biro Pusat Statistik (BPS).

Selain pendapatan, ada lagi indikator perekonomian lainnya yakni kekayaan (asset atau aktiva). Nilai Aktiva (kekayaan) yang dimiliki oleh badan usaha, pemerintah maupun private individual adalah merupakan pasangan komplementer Pendapatan, karena asset adalah sumber daya yang menghasilkan pendapatan. Semakin kaya seseorang (perusahaan, maupun Negara) semakin tinggi juga harapan pendapatan yang diperolehnya. Sebaliknya, apabila kekayaan (aktiva) semakin rendah, semakin rendah pula pendapatan yang bisa diperoleh. Jadi boleh dikatakan bahwa pendapatan adalah fungsi kekayaan. Sebaliknya, semakin tinggi pendapatan seseorang, badan, atau pemerintah, akan memungkinkan semakin kaya, apabila mampu menyisakan dari konsumsi yang diperlukan (tidak habis dikonsumsi).

Sebaliknya, apabila sebagian aktiva yang ada kemudian terus menerus diambil untuk kepentingan konsumsi, maka nilai aktiva yang dimilikinya akan menurun, yang berlanjut ke arah penurunan pendapatan, yang disebut sebagai bergerak kearah yang lebih miskin. Negara kaya, sebenarnya bukanlah Negara yang hanya berpendapatan tinggi, melainkan juga Negara yang memiliki asset yang juga tinggi. Negara bisa berpendapatan tinggi, tetapi apabila pengeluaran belanja rutin yang harus dibayarnya lebih besar dari perolehan pendapatannya, maka harus ditutup oleh cadangan aktiva yang  tersedia. Apabila hal tersebut terus menerus terjadi maka seluruh aktiva akan habis (miskin).

Dalam unit ekonomi (Nasional, Badan Usaha, maupun Private Individual) aktifitas perekonomian didukung oleh dua kelompok besar Sumber Daya (Aktiva) Ekonomi, yakni aktiva yang berupa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). SDA itu sendiri terdiri dari (1) SDA dalam arti sempit (yaitu SDA yang masih dalam bentuk, sifat, dan lokasi deposit aslinya) maupun (2) SDA yang sudah berubah lokasi maupun bentuk dan sifatnya (juga disebut sebagai man–made capital atau MMC). Kekayaan Negara adalah nilai seluruh SDA yang dimiliki yang adalah merupakan jumlah nilai SDA maupun MMC dimaksud.

Indonesia, sebagai Negara yang pendapatan ekonominya masih sangat tergantung kepada SDA (natural resources dependent country atau NRDC) adalah contoh ekstrim, bahwa capital (sumber daya) untuk memperoleh pendapatan nasional (bukan hanya pendapatan pemerintah saja) adalah dihasilkan dengan cara ekstraksi sumber daya alam baik yang terbarukan (sektor kehutanan, pertanian, perikanan, perkebunan dsb) maupun yang tidak terbarukan (sektor pertambangan) pada level yang paling primer (hulu).

Sebagai NRDC, tingkat pendapatan nasional yang dicapainya, sangat tergantung kepada derajat ekstraksi yang dilaksanakan Negara ini. Semakin besar ekstraksi sumber daya alam yang dilaksanakan, akan semakin tinggi pula anggapan tentang pendapatan nasional yang diperolehnya. Bisa dimaklumi bagaimana di masa orde baru Indonesia menggalakkan roda perekonomiannya dengan cara ekstraksi besar-besaran terhadap hutan (untuk memperoleh pendapatan dari hasil hutan kayu) dan minyak bumi. Kemudian, saat ini juga bisa dijumpai perkembangan yang pesat terhadap ekstraksi barang tambang yang berupa mineral dan batubara. Di banyak daerah, bisa ditunjukkan bagaimana pemerintah menggalakkan perolehan pendapatan dari sektor pertambangan besar-besaran. Semakin tinggi fisik maupun nilai produk tambang yang diekstrak dari depositnya dianggap sebagai yang semakin baik. Tidak disadari, bahwa pengurasan (ekstraksi) SDA terutama yang tak terbarukan, akan berarti merupakan pengurangan stock dalam depositnya, yang suatu saat akan habis. Nantinya, pada saat deposit seluruh unit pertambangan habis, maka pada saat itu pula akan tidak ada lagi arus pendapatan yang bisa diperoleh dari ekstraksi deposit tambang. Beberapa Negara bisa dijadikan contoh (negeri Solomon misalnya) ketika tambang kuningan diekstrak habis-habisan, negeri ini cukup kaya yang kemudian kembali relatif miskin setelah deposit tambang kuningan yang dimilikinya habis (Repetto, 1990). Nah, jadi apa yang bisa dikaji dari kejadian tersebut.

Kriteria Kelestarian Pembangunan Ekonomi

Perekonomian dianggap lestari (sustainable) apabila kondisi stock SDA miliknya sepanjang tahun adalah tidak menurun, agar pendapatan yang diperoleh dari SDA yang ada adalah juga lestari. Dalam aturan akuntansi, seluruh badan usaha diwajibkan untuk membuat laporan pada setiap akhir tahun kerja usahanya, yakni berupa laporan neraca aktiva (balance sheet statement) dan laporan laba rugi (income statement). Kekayaan (aktiva) suatu badan usaha maupun prifat dikatakan sebagai yang meningkat (semakin kaya), adalah apabila indikator nilai aktiva di akhir tahun menunjukkan angka yang lebih besar daripada nilai aktiva di awal tahun dalam tahun yang sama, yang adalah semakin miskin apabila sebaliknya.

Kinerja perekonomian akan semakin membaik, apabila seluruh penerimaan (revenue) yang diperoleh tidak seluruhnya digunakan untuk keperluan konsumsi rutin, tetapi sebagian ada yang digunakan untuk (1) investasi (memperbesar aktiva),  dan (2) untuk mengganti aktiva yang aus atau rusak (depresiasi), serta sisanya untuk (3) dinikmati dalam bentu konsumsi (belanja rutin termasuk pembayaran gaji dsb).

Negara sebagai lembaga yang memiliki asset dan income, semestinya juga memberlakukan pelaporan seperti yang dilakukan badan-badan usaha ataupun perseorangan, yakni melaporkan tentang nilai stock asset di awal dan akhir tahun serta pelaporan tentang rincian arus pendapatan neto keuangan Negara. Sebenarnya Pemerintah selama ini juga memiliki data kekayaan Pemerintah, namun tidak memiliki data kekayaan di sektor SDA yang masih berada dalam stock aslinya (deposit tambang, stock tegakan hutan, stock ikan dsb). Akibatnya, kekayaan Negara yang nampak adalah seolah hanya berupa asset yang non aktiva SDA aslinya. Dalam laporan tiap tahun oleh Badan Pusat Statistik dikenal juga angka depresiasi capital, tetapi baru berupa SDA yang sudah menjadi man-made capital (barang modal) saja, belum memasukkan angka stock SDA yang masih berupa stock di alam (baik hutan maupun tambang). Stok kayu produksi hasil hutan kayu misalnya dalam system akuntansinya, seluruh unit produksi hanya melaporkan tentan stock produksi kayu yang sudah ditebang dan sudah diangkut tempat penimbunan kayu (TPK), stock tegakan yang ada di hutan tidak diwajibkan untuk dilaporkan, termasuk juga yang diberlakukan di BUMN Kehutanan. Juga dalam laporan keuangan di sektor pertambangan, yang dalam system akuntansinya hanya melaporkan stock di tempat penimbunan produksi, tidak mencakup stok deposit tambang yang ada dalam areal tambangnya.

Sebagai akibat sistem akuntasi seperti itu (tidak mencakup pelaporan stock deposit SDA), maka pelaporan yang dibuat pada tingkat nasional tidak akan mampu menunjukkan arah kelestarian perekonomian Negara. Perhutani misalnya, bisalah kaya raya karena pendapatan dari sektor produksi kayu per tahunnya misalnya besar. Tetapi dikarenakan stok tegakan hutan sebagai penghasil kayu tidak diketahui, bisa saja dalam tahun yang sama telah terjadi penurunan aktiva stok aktiva berupa volume (dan nilai) tegakan hutan sebagai sumber utama pendapatan perusahaan ini. Apabila itu terjadi, tentu nilai laba yang dilaporkan perusahaan harus dikurangi nilai volume tegakan yang terdeplesi (depleted atau depreciated) tersebut. Kalau tidak dikoreksi, maka pendapatan perusahaan akan terus menurun sejalan perjalanan waktu sehubungan dengan penurunan aktiva tegakan hutan (Sumber Daya Hutan) sebagai penghasil pendapatan utama mereka.

 Sebagai contoh berat lagi, adalah pendapatan nasional dari sektor kehutanan yang dihasilkan oleh ekstraksi kayu bundar di masa orde baru. Dalam periode Orde Baru, hutan alam tropic Indonesia menghasilkan pendapatan nasional yang cukup besar melalui produksi tebangan yang dihasilkannya, dan sering dibanggakan oleh lembaga pengelola kehutanan saat itu, bahwa pembangunan kehutanan berperanan cukup besar dalam pembangunan. Mungkin betul itu, sektor kehutanan menyumbang besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, sayangnya kondisi penghasil kayu (stock tegakan hutan) itu sendiri tidak diketahui, apakah tidak terjadi kemerosotan stock tegakan hutan Indonesia ? Hutan adalah SDA yang renewable, oleh karena itu kalau mau lestari, sebenarnya tingkat ekstraksi kayu dari hutan harus bisa pada tingkat yang tidak menurunkan stock tegakan hutan. Apa yang terjadi, di saat masa orde baru ditinggalkan, ternyata kemudian banyak unit-unit perusahaan pengusahaan hutan yang berhenti bekerja, yang disebabkan tidak memiliki stock tegakan hutan yang bisa ditebang lagi. Data ini menunjukkan bahwa di masa Orde Baru telah terjadi ekstraksi kayu pada tingkat yang melebihi kemampuan hutan untuk menghasilkan kayu yang layak tebang. Demikianlah, maka saat sekarang generasi yang ada merasakan dampaknya, yakni pendapatan dari sektor kehutanan merosot tajam yang diakibatkan terjadinya kemerosotan tegakan hutan sebagai penghasil kayu. Bahkan sebenarnya, norma produksi di sektor kehutanan tidak harus negatip, melainkan bisa positif yakni stok volume tegakan bisa meningkat, sejalan dengan waktu apabila manajemen usaha kehutanan mampu melaksanakannya. Apabila demikian, maka yang terjadi bukanlah harus berupa depresiasi (negatif) stock tegakan hutan melainkan terjadi apresiasi stock tegakan hutan (positif). Inventarisasi tegakan secara periodic (berkala) tentu sangat dibutuhkan, untuk mendampingi data produksi yang dihasilkannya.

Untuk sektor yang mirip dengan sektor kehutanan misalnya adalah sektor perikanan. Namun, untuk sektor perkebunan karena tidak produksinya tidak dilakukan dengan menabang pohon, maka kelestarian produksinya bisa lebih kuat dibandingkan dengan kelestarian produksi kayu.

Lain halnya dengan criteria kelestarian sektor tambang. Sektor ini tidaklah terbarukan (unrenewable), yang tentunya suatu saat akan habis apabila depositnya sudah ditambang seluruhnya. Kriteria kelestarian di sektor tambang, adalah bukan pada produksi tambang itu sendiri melainkan diukur dari penggunaan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor ini, yang mestinya tidak digunakan untuk keperluan rutin (konsumsi) pemerintah, melainkan untuk keperluan pembangunan di sektor lain non tambang. Oleh karena itu, norma yang diberlakukan adalah, bahwa penambangan tidak dilakukan membabi buta yakni semestinya dengan tingkat ekstraksi yang melebihi kemampuan pemerintah untuk membangun sektor yang renewable (misalnya industry) sehingga begitu sektor pertambangan kehilangan stock deposit tambang) maka sektor penggantinya (industry misalnya) sudah siap mengganti peranan tambang dalam pembentukan pendapatan nasional. Apabila norma ini tidak diterapkan, maka begitu stock tambang habis, maka pendapatan nasional dari sektor pertambangan akan ikut merosot (nol) karena kehilangan stok deposit tambang tanpa penggantinya. Oleh karena itu, dalam perhitungan pendapatan nasional lestari (hijau), nilai produksi tambang tidak masuk ke dalam data Pendapatan Nasional. Sehingga dikenal terminologi pendapatan nasional di luar tambang dan migas.

Kelestarian pembangunan ekonomi berkelanjutan juga harus ditandai dengan  tidak merosotnya nilai lingkungan yang terutama menimbulkan bencana baik bencana perekonomian maupun nyawa manusia. Apabila terjadi kemerosotan lingkungan, maka kemerosotan nilai dalam tahun berjalan harus dinilai, sebagai koreksi terhadap pendapat nasional.

Implikasi

Angka Pendapatan Nasional (atau PDB dan PDRB) Hijau (lestari), sebenarnya memang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk segera dilaksanakan negeri ini. Tentu saja, diperlukan dukungan data dari sektor-sektor usaha yang ada, karena BPS tentu tidak akan mampu melaksanakannya. Data yang diperlukan selain data yang yang secara rutin dikumpulkan oleh BPS terutama adalah data inventarisasi SDA yang masih dalam bentuk depositnya (termasuk inventarisasi tegakan hutan). Data inventarisasi SDA dan Mutu Lingkunan (baik berupa depresiasi maupun apresiasi) digunakan untk koreksi terhadai angka Pendapatan Nasional.

Oleh:

Sofyan P.Warsito **)

  REFERENSI

BALANGUE, TONIE O., 1991. Natural Resource Accounting: Dipterocarp Forests. Technical Report No.1, Natural Resources Accounting Project, National Institute of Geological Sciences, U.P. Dilliman, Quezon City, The Philippines.

COLBY, M. 1989. Evolution of Paradigms of Environmental Management in Development. Washington D.C.: The World Bank, Strategic Planning and Review Dept. (Discussion paper no.1).

DALY, HERMAN E., 1989. Steady-State versus Growth Economics: Issues for the Next Century. Paper for the  Hoover Institution Conference on Population, Resources and Environment, Stanford University, February 1-3, 1989

DALY, HERMAN E., 1981. Three Vision of The Economic Process. Paper dalam seminar "Environmentally Sustainable Strategies for Economic Development. World Bank, Washington, D.C.

DALY, HERMAN E. 1989. Sustainable Development: From concept and theory towards operational principles. Population and Development Review. Special Issue on the 1989 Hoover Institution Conference.

EL SERAFY, S. 1989. The proper calculation of income from depletable natural resources. In: AHMED, Y., EL SERAFY, S. and LUTZ, E. 1989. Environmental Accounting for Sustainable Development. Washington: The World Bank. Selected papers from UNEP- World Bank Symposium.

GEORGESCU-ROEGEN, NICOLAAS, 1971. The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge, MA.

HICKS, J.R. 1946. Value and Capital. 2nd ed. Oxford University Press.

HUETING, R. 1989. Correcting National Income for Environmental Losses: Toward Practical Solution. Dalam: AHMED, Y., EL SERAFY, S. and LUTZ, E. 1989. Environmental Accounting fo Sustainable Development. Washington: The World Bank. Selected papers from a UNEP-World Bank Symposium.

MARGRATH, WILLIAM and ARENS, PETER., 1989. The Costs of Soil Erosion on Java: A Natural Resource Accounting Approach. The World Bank: Policy Planning and Research Staff, Washington D.C.

PESKIN, HENRY M., 1989. Accounting for Natural Resources Depletion and Degradation in Developing Countries. Environment Department Working Paper, The World Bank Policy Planning and Staff, Washington D.C.

PESKIN, HENRY M., 1991. Environmental Accounting in Indonesia: Towards A Comprehensive System. Paper prepared for Chemonics Inc. for Natural Resources Management Project 467-0262.

REPETTO, ROBERT., MARGRETH, WILLIAM., WELLS, MICHAEL., BEER, CHRISTINE., and ROSSINI, FABRIZIO. 1989.  Wasting Assets: Natural resources in the National Income Accounts. World Resources Institute.

WARSITO, SOFYAN P. 1994. Natural Resources Depletion  in Indonesia: A Natural Resource Accounting Approach. Unpublished Dissertation. University of The Philipllines.

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: PRODUK DOMESTIK BRUTO SEKTOR KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF PENDAPATAN NASIONAL BERKELANJUTAN - 9756people
Info Petani -

MENYUSUN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN

1.        Latar Belakang

Salah satukegiatan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah penyampaianinformasi dan teknologi pertanian kepada penggunanya. Informasi dan teknologipertanian tersebut sering kita sebut sebagai pesan penyuluhan atau materipenyuluhan pertanian. Materi penyuluhan pertanian yang akan  disampaikan penyuluh kepada pelaku utama danpelaku usaha pertanian diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepadapeningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya didalam memilih materipenyuluhan haruslah benar-benar sesuai dengan kebutuhan sasaran dalam hal inipelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Oleh karena itu maka materi penyuluhanpertanian yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertaniantersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang dibidang penyuluhan pertanian. Verifikasi materi penyuluhan pertanian tersebutdimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian sosial ekonomi, lingkungan hidupdan kesehatan masyarakat. Dengan demikian materi penyuluhan pertanian yangbelum diverifikasi dilarang untuk disampaikan kepada pelaku utama dan pelakuusaha pertanian.

2.        Tinjauan Umum MateriPenyuluhan Pertanian

a.     Pengertian

Menurut pengertian bahasa materi berarti segala sesuatu yangtampak. Dalam pengertian yang lebih luas materi sering diartikan sesuatu yangmenjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, ataudisampaikan. Dibidang penyuluhanpertanian materi penyuluhan diartikan sebagai pesan yang akan disampaikanoleh penyuluh kepada sasaran penyuluhan. Pesan penyuluhan dapat berupa pesankognitif, afektif, psikomotorik maupun pesan kreatif. Pesan penyuluhan ada yangbersifat anjuran (persuasif),larangan (instruktif), pemberitahuan(informatif) dan hiburan (entertainment). Dalam bahasa teknis penyuluhan, materi penyuluhanseringkali disebut sebagai informasi pertanian (suatu data/bahan yangdiperlukan penyuluh, petani-nelayan, dan masyarakat tani). Materipenyuluhan antara lain dapat berbentuk pengalaman misalnya pengalamanpetani yang sukses mengembangkan komoditas tertentu, hasil pengujian/hasilpenelitian, keterangan pasar atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.  Menurut UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang SistemPenyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, materi penyuluhan pertaniandidefinisikan sebagai bahan penyuluhanyang akan  disampaikan oleh para penyuluhkepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputiinformasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarianlingkungan.

b.     Tujuan

Materipenyuluhan pertanian dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pelakuutama dan pelaku usaha pertanian dengan memperhatikan pemanfaatan danpelestarian sumberdaya pertanian.  Karena itu materi penyuluhan pertanian yangakan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian tersebut harusdiverifikasi terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang di bidang penyuluhanpertanian. Verifikasi materi penyuluhan pertanian tersebut dimaksudkan untukmencegah terjadinya kerugian sosial ekonomi, lingkungan hidup dan kesehatanmasyarakat. Dengan demikian materi penyuluhan pertanian yang belumdiverifikasi dilarang untuk disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usahapertanian.

c.      Ruang Lingkup

Dalamproses komunikasi antara penyuluh dengan sasaran, penyuluh pertanian akanmenyampaikan segala sesuatu yang menyangkut ilmu (teori) dan teknologi(praktis) pertanian, kesemuanya itu disebut materi penyuluhan. Dapat dikatakanbahwa materi penyuluhan pertanian adalah segala isi (content) yang terkandung dalam setiap kegiatan penyuluhan pertanian(Samsudin, 1987 dan Kartasapoetra, 1988). Jadi, ilmu sebagai materi penyuluhan yang disampaikan kepada petanidapat berupa pengetahuan, misalnya pemberian informasi tentang perkembanganpertanian, atau informasi tentang varietas dari suatu komoditi yang sifatnyahanya untuk diketahui, sedangkan yang bersifat praktis, misalnya materi tentangbudidaya tanaman seperti, cara memilih benih, cara mengolah tanah, caramemupuk, atau dalam bidang peternakan, seperti cara melakukan vaksinasi,pembuatan pakan dan teknologi yang berhubungan dengan kegiatan petani.  Dengan demikian, informasi teori sifatnyamemberikan motivasi, merangsang, dan memperluas wawasan petani terhadapperkembangan dunia luar, sedangkan informasi teknologi menyangkut cara-carayang sifatnya membimbing dan mengajarkan petani agar terampil mengerjakanmateri yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan.  Secara rinci bahan atau materi penyuluhanpertanian yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanianmeliputi:

·        Segala informasi pertanian yang mencakup :

1)   Pengalaman praktek para petani yang "lebih"berhasil baik dari wilayah yang bersangkutan maupun dari luar wilayahnya yangmempunyai kondisi agroklimat yang (hampir) serupa;

2)   hasil-hasil pengujian, terutama dari pengujian lokal (local verification trials);

3)   Saran rekomendasi yang telah ditetapkan oleh instansiyang berwenang;

4)   Keterangan pasar seperti : catatan harga hasil-hasilpertanian, penawaran dan atau permintaan akan sarana produksi dan hasil-hasilpertanian, dan lain-lain;

5)   Berbagai kebijaksanaan dan atau peraturan-peraturan yangdikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah setempat yang berkaitan dengansektor pertanian seperti kebijaksanaan harga-dasar, peraturan tentangpermohonan dan pengembalian kredit, dan lain-lain.

·        Latihan keterampilan tentang :

1)    teknis pertanian seperti penggunaan alat-alat/mesinpertanian, teknik/cara memupuk, menggunakan sprayer, dan lain-lain;

2)    mengelola usahatani berupa mengerjakan soal-soal latihananalisa usahatani, pengumpulan informasi pasar dan lain-lain.

·        Dorongandan atau rangsangan menuju swakarsa, swakarya, dan swadaya masyarakat berupa :

1)    perlunya berusahatani secara berkelompok, pembentukanorganisasi dan atau lembaga-Iembaga pelayanan seperti koperasi, kios produksi,perkreditan, transportasi, dan lain-lain;

2)    menciptakan berbagai kemudahan fasilitas yang diperlukanseperti penyediaan alat-alat/mesin pertanian, perlengkapan rumah-tangga untukyang punya hajat, dan lain-lain.

Ditinjaudari subject-matter (materi pokok)yang harus diberikan sebagai bahan penyuluhan pertanian, pada dasarnya materipenyuluhan pertanian dapat dikelompokkan dalam:

·        llmuTeknik Pertanian yang tidak hanya mencakup mengenai apa yang harusdilakukan, tetapi juga mengapa, bagaimana, kapan dan di mana harusdilaksanakan. Materi yang diberikan harus dlkaitkan dengan pengalaman yangdimiliki petani setempat dan harus disertai kepercayaan kepadarealitas-realitas yang ditemui di lapangan. Termasuk dalam materi tentangteknik pertanian adalah :

1)    kegiatan pra panen yang meliputi: (a) pola bertanam danteknik pertanamannya. (b) pemupukan yang efektif. (c) pemanfaatan air secaraefisien. (d) perlindungan tanaman secara terpadu dengan menerapkan teori ambangekonomi. (e) penggunaan varietasunggul;

2)    kegiatan pascapanen meliputi : (a) panen perontokan (b) pengangkutan (c) pengeringan (d)pengolahan dan (e) penyimpanan.

·        Ilmu Ekonomi Pertanian yang terutama diarahkan kepada usaha pengelolaanusahatani yang lebih bermanfaat secara ekonomis maupun non ekonomis.  Termasuk dalam materi ilmu ekonomi pertanianadalah :

1)    pengelolaanusahatani yang lebih efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip optimisasi yakni: (a) hasil fisik yang maksimum (b) keuntungan optimum (c) penekanan biaya(masukan);

2)    penguasaan dan pemasaran hasil-hasil pertanian;

3)    penggunaan atau pemanfaatan kemudahan kredit produksipertanian;

4)    kelembagaan ekonomi pertanian : koperasi dan lain-lain.

Dalampenyampaian ilmu ekonomi pertanian harus selalu menerapkan pendekatan multi disiplindengan analisis interdisiplin yang tidak hanya bagi usaha menaikkan pendapatandan atau keuntungan usahatani dalam waktu terbatas tetapi juga memperhatikanprinsip-prinsip perluasan lapangan dan kesempatan kerja serta usaha pelestarianlingkungan hidup.

·        IlmuTatalaksana Rumah Tangga Petani, mengingat bahwa kegiatan usahatanidalam kenyataannya adalah merupakan bagian dari kegiatan rumah tangga petanisecara keseluruhan, maka untuk menuju efisiensi pengelolaan usahatani harusselalu dilakukan kegiatan penyuluhan mengenai tatalaksana rumah tangga petani.Termasuk dalam materi untuk bidang tatalaksana rumah tangga petani adalah :

1)    Pengenalan tentang makna usahatani bagi rumahtanggapetani yang dapat diresapi;

2)    Proses manajemen secara keseluruhan yang mencakup :

(a)     Pembuatan atauinventarisasi sumber-sumber

(b)     Penetapantujuan berikut skala prioritasnya

(c)      Penetapan masalah berikut skala prioritasnya

(d)     Studi tentangalternatif-alternatif yang mungkin tentang:

-        apa yangdiinginkan;

-        apa yang akandibayar;

-        apa yang lebihbaik dibayar;

-        dapatdilaksanakan.

(e)     Mengembangkanperencanaan anggaran, meliputi kebutuhan uang yang diperlukan, pola pertanaman,produksi yang diharapkan, kemungkinan besarnya pengeluaran (pembiayaan) danpenerimaan yang diharapkan;

(f)       Perencanaanikutan tentang catatan singkat yang dapat dipergunakan untuk pemeriksaankekayaan, pendapatan, dan lain-lain hal yang tercakup di dalam perencanaananggaran;

(g)     Evaluasi hasilyang dapat dipergunakan sebagai umpan balik bagi kegiatan berikutnya yang akandiulangi;

3)    Persiapananggaran berupa analisis usahatani per tahun;

4)    Penerapan perencanaan tatalaksana rumahtangga danusahataninya.

·        DinamikaKelompok, kegiatan penyuluhan pertanian pada hakikatnya adalah suatukegiatan yang selalu berurusan dengan "manusia" petani yang harusdapat diajak mengubah sikapnya, cara bertindak, cara bekerja, bahkan jugapolapikirnya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi melalui usahamenaikkan produktivitas dan pendapatan/keuntungan usahataninya. Tetapi, jikaharga diri mereka direndahkan, jika potensi yang terpendam di dalam diri tidakdigali dan dikembangkan, perubahan yang diharapkan itu tak akan mungkinterjadi. Sehubungan dengan itu, mengingat petani adalah golongan masyarakatyang sangat erat ikatan kelompoknya, maka kepada mereka disamping materipenyuluhan pertanian yang lain perlu diberi materi tentang dinamika kelompok.Termasuk di dalam materi ini antara lain :

1)    dasar-dasarpengertian tentang dinamika kelompok;

2)    makna daridinamika kelompok;

3)    beberapalatihan pengembangan dinamika kelompok seperti : diskusi, kegiatan-latihangotong-royong untuk mengerjakan sesuatu, dan lain-lain;

4)    dorongan untukselalu bekerja dan bereksperimen (trialsand error).

·        PolitikPembangunan Pertanian, di samping pokok-pokok materi yang telahdisebutkan di atas, maka dalam penyuluhan pertanian perlu juga diberikan pokokmateri tentang politik pembangunan pertanian yang sedang menjadi programpemerintah. Hal ini penting, sebab tujuan usahatani tidak hanya untuk menujukesejahteraan orang seorang atau bagi petani saja, melainkan mempunyai tugasyang penting bahkan sangat penting arti dan peranannya bagi kesejahteraanmasyarakat dan bangsa pada umumnya. Tidak saja untuk mencukupi kebutuhan pokok,tetapi juga peran dan artinya ditinjau dari martabat bangsa, dari segikeamanan, dan stabilitas nasional dalam arti yang sangat luas. Termasuk dalammateri ini adalah:

1)    makna pertanian atau usahatani bagi kehidupan manusia;

2)    makna usahatani bagi stabilitas nasional;

3)    makna usahatani bagi kehidupan umat manusia;

4)    berbagai peraturan dan atau kebijaksanaan  “baru” dari pemerintah pusat dan daerah

3.         Sumber-Sumber MateriPenyuluhan Pertanian

Mardikanto (1993) menyebutkan bahwa sumber materipenyuluhan pertanian dapat kelompokkan menjadi:

a.     Sumber resmi dari instansi pemerintah,seperti :

·        Kementerian /dinas-dinas terkait

·        Lembaga penelitian dan pengembangan

·        Pusat-pusat pengkajian

·        Pusat-pusat informasi

·        Pengujian lokal yang dilaksanakan olehpenyuluh

b.    Sumber resmi dari lembaga-lembagaswasta/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang penelitian, pengkajiandan penyebaran informasi

c.     Pengalaman petani, baik pengalamanusahataninya sendiri atau hasil dari petak pengalaman yang dilakukan secarakhusus dengan atau tanpa bimbingan penyuluhnya.

d.    Sumber lain yang dapat dipercaya, misalnya:informasi pasar dari para pedagang, perguruan tinggi dan lain-lain.

Sehubungan dengan adanya beragam materi tersebut, makakiranya perlu diingat bahwa :

·        Materi yang berasal dari lembaga-lembagaresmi (pemerintah dan atau swasta) seringkali tidak sesuai dengan kondisipengguna, meskipun telah teruji melalui metode ilmiah tertentu. Hal inidisebabkan karena, baik lingkungan fisik maupun sumberdaya yang digunakan tidakselalu sama seperti yang dimiliki atau yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, khususnyayang berkaitan dengan: peralatan yang digunakan, pengetahuan dan ketrampilanyang dikuasai dan tersedianya modal yang terbatas, sehingga tidaklahmengherankan jika materi-materi yang disampaikan seringkali :

a.       Secara teknis tidak dapat dilaksanakan

b.      Secara ekonomis tidak menguntungkan

c.       Secara politis dan sosial budaya setempattidak dapat diterapkan

·        Materi yang berasal dari pengalaman petaniseringkali masih diragukan keterandalannya (ketepatan dan ketelitiannya),karena sering tidak memperhatikan metode ilmiah tertentu yang telah dibakukan.

·        Materi yang berasal dari sumber lain,seringkali kurang jujur, karena dari padanya melekat kepentingan-kepentingantertentu yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kepenitngan penggunamaupun masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karenaitu, seyogyanya agar setiap pengguna inovasi selalu bersikap hati-hati, denganselalu mencoba terlebih dahulu dalam skala usaha yang relatif kecil sebagaipetak pengalaman atau dengan melakukan pengujian lokal (local ferification trials). Penerapan langsung setiap inovasi dalamskala luas hanya dapat diterima manakala pengguna telah memiliki pengalamanyang “baik” dengan setiap sumber materi yang diterimanya.

4.        Penyiapan Bahan MateriPenyuluhan Pertanian

Bahan untukpenyusunan materi penyuluhan pada dasarnya harus relevan dengan kebutuhansasaran yang teridentifikasi. Tujuannya yaitu agar materi yang tersusun menjadiefektif, dalam arti sesuai kebutuhan sasaran dan mampu menyelesaikanpermasalahan aktual yang dihadapi petani sasaran.

Berkaitandengan itu, syarat-syarat bahan untuk penyusunan materi yang tepat diantaranya:

-    Relevan dengan kebutuhan sasaran

-    Berasal dari sumber yang jelas dan dapatdipertanggungjawabkan

-    Dapat diakses dengan baik

5.        Pemilihan MateriPenyuluhan Pertanian

a.    RagamMateri

Apapun materi penyuluhan yangdisampaikan oleh seorang penyuluh, pertama-tama harus diingat bahwa materitersebut harus senantiasa mengacu kepada kebutuhan yang telah dirasakan olehmasyarakat sasarannya. Tetapi didalam praktiknya seringkali penyuluh menghadapi kesulitan untuk memilih danmenyajikan materi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sasarannya. Halini disebabkan oleh karena keragaman sasaran yang dihadapi, sehingga menuntutkeragaman kebutuhan yang berbeda atau keragaman materi yang harus disampaikanpada saat yang sama. Kesulitan lain juga dapat muncul manakala pemahaman tentang sasaran danwaktu menjadi pembatas.

Sehubungandengan hal tersebut, Arboleda (1981) dalam Mardikanto (1993) memberikan acuanagar setiap penyuluh mampu membeda-bedakan ragam materi penyuluhan yang ingindisampaikan pada setiap kegiatannya ke dalam :

·        Materi Pokok (Vital)

Materi pokok merupakan materi yang benar-benardibutuhkan dan harus diketahui oleh sasaran utamanya. Materi pokok sedikitnyamencakup 50 persen dari seluruh materi yang disampaikan.

·        Materi Penting (Important)

Materipenting berisi dasar pemahaman tentang segala sesuatu yang berkaitan dengankebutuhan yang dirasakan oleh sasarannya. Materi ini diberikan sekitar 30persen dari seluruh materi yang disampaikan.

·        Materi Penunjang (Helpful)

Materi penunjang masih berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan yang sebaiknyadiketahui oleh sasaran untuk memperluas cakrawala pemahamannya tentangkebutuhan yang dirasakannya itu. Materi ini maksimal 20 persen dari seluruhmateri yang disampaikan.

·        Materi Mubazir (Super flous)

Materi inisebenarnya tidak perlu dan tidak ada kaitannya dengan kebutuhan yang dirasakan oleh sasaran. Karena itu dalam setiapkegiatan penyuluhan sebaiknya justru dihindari penyampaian materi seperti ini.

Selanjutnya, materi penyuluhan pertanian juga dapat dikelompokkanberdasarkan jenis usaha tani,kelompok sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai

-          Materi penyuluhan berdasarkanjenis usaha tani: pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan),peternakan, atau usaha tani off farmdan on farm.

-          Materi penyuluhan berdasarkankelompok sasaran: pelaku utama dan pelaku usaha

-          Materipenyuluhan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai,yaitu materi dikelompokkan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkandalam programa penyuluhan dan rencana kegiatan penyuluhan (pelajari modul tentang menyusun programa penyuluhan pertanian).

b.    PertimbanganMemilih Materi

Agar materi yang akan kita sampaikanbenar-benar  efektif (sesuai dengankebutuhan sasaran), maka dalam melakukan pemilihan materi penyuluhan pertanianhendaknya mempertimbangkan  hal-halberikut ini :

·        Profitable, memberikankeuntungan yang nyata kepada sasaran.

·        Complementer, dapat melengkapikegiatan yang ada sekarang, atau mengisi waktu luang di antara kegiatan saatini.

·        Compatibility, tidakbertentangan dengan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat.

·        Simplicity, sederhana mudahdilaksanakan, tidak memerlukan keterampilan yang terlalu tinggi.

·        Availability, pengetahuan,biaya dan sarana yang diperlukan, dapat disediakan oleh sasaran.

·        Immediate Aplicability, dapatdimanfaatkan dan segera memberikan hasil yang nyata.

·        In expensiveness, tidakmemerlukan ongkos tambahan yang terlalu mahal.

·        Low risk, tidak mempunyairesiko yang besar dalam penerapannya.

·        Spectaculer impact, impact dari penerapannyamenarik dan menonjol.

·        Expandible, dapat dilakukandalam berbagai keadaan dan mudah diperluas  dalam kondisi yang berbeda-beda.

6.        Penyusunan MateriPenyuluhan Pertanian

a.    PenyusunanSinopsis

Ringkasan dari materi penyuluhan pertanian perlu disiapkan dan dituangkandalam bentuk “sinopsis”. Sinopsis berasal dari kata synopical  yang artinya ringkas. Berdasarkan asal katatersebut, sinopsis diartikan: ringkasan suatu materi tulisan yang panjang (baikfiksi maupun non-fiksi) dan sinopsis itu sendiri ditulis dalam bentuk narasi.

Tujuan penyusunan sinopsis yaitu untuk meringkasbahan-bahan materi penyuluhan sehingga menjadi lebih singkat, padat, mudahdipahami, dan terhindar dari bahan-bahan yang kurang relevan dengan topik yangtelah ditetapkan.

Sinopsis terdiri dari dua versi, yaitu:

·        Sinopsisyang ditulis untuk meringkas karya yang sudah ada atau sudah ditulis secaralengkap.

·        Sinopsisyang ditulis untuk persiapan menulis suatu gagasan yang akan dituangkan dalambentuk fiksi maupun non-fiksi.

Langkah-langkahmembuat sinopsis karya yang sudah ada adalah:

·        Membacamateri dengan seksama dan penuh konsentrasi;

·        Menyediakanwaktu khusus untuk membaca;

·        Membacadalam kondisi rileks – tanpa tekanan;

·        Pahamimateri;

·        Pikirkansinopsis yang akan ditulis siapa pembacanya?;

·        Tulissinopsis dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Sedangkan langkah-langkah membuat sinopsis untuk menyampaikan ide ataugagasan, adalah:

·        Pemetaan materi yang akan disampaikan: siapasasarannya?;

·        Sinopsis yang telah ditulis perlu disertailembar-lembar presentasi detail gagasan sebagai pendukungnya;

·        Siap menerima kritikan dan melakukan revisi(apabila dianggap perlu) bahkan mungkin merombak (re-writing);

·        Mempertimbangkansegi ekonomi;

·        Siap mempresentasikansinopsis.

Contoh formatsinopsis:

SINOPSIS

Judul  Materi: ---------------------------------

                      Bagian awal  --------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

                  
                     Bagian utama  -------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Bagian akhir  -------------------------------------

------------------------------------------------------------------

                       Tempat dan Tanggal Penyusunan Sinopsis

       Penyuluh,

                                     Nama dan Tanda tangan

b.    PenyusunanLPM

Materi yang telah dipilih untukdisampaikan kepada sasaran selanjutnya disusun dalam Lembar Persiapan Menyuluh(LPM). LPMyaitu lembar persiapan menyuluh setidaknya berisi: Judul; Tujuan; Metode;Media; Waktu; Alat Bantu; Uraian Kegiatan; dan Estimasi Waktu pelaksanaanpenyuluhan.

Penyusunan LPM dimaksudkan untukmemudahkan Penyuluh menyampaikan materi penyuluhannya, karena di dalam LPMdicantumkan hal-hal yang akan digunakan dan disampaikan kepada sasaran terkaitdengan materi penyuluhan. Berikut adalah contoh format LPM:

Lembar Persiapan Menyuluh (LPM)

Judul        :    ……………………………………

Tujuan      :    …………………………………..

Metode     :    ……………………………………

Media       :    ……………………………………

Waktu       :    …………………………………..

Alat Bantu :    …………………………………..

Pokok Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu	Keterangan
Pendahuluan
Isi / Materi
Pengakhiran

                                           Tempat dan Tanggal  Penyusunan LPM
                                                             Penyuluh,

                                                  Namadan Tanda tangan

Sumber Tulisan : Bahan Diklat Sertifikasi Penyuluh Pertanian Level Supervisor Bapeltan Jambi 2011

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: MENYUSUN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN - 9756people
Info Petani -