Info Petani -
Kepada seluruh rekan-rekan THL-TBPP seperjuangan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya, diberikan kesehatan kemurahan rejeki dan kemudahan dalam berikhtiar untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi kita sebagai Penyuluh Pertanian. Kami sampaikan lagi hasil pertemuan Sosialisasi Penanganan THL-TB Penyuluh Pertanian gelombang II pada tanggal 12 s/d 14 November 2010 di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Kami berharap semoga rumusan gelombang II ini menjadi gambaran dan masukan yang bisa di sempurnakan lagi untuk rumusan RTL pada gelombang ke III yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 Nopember 2010.
Berikut hasil rumusan RTL Sosialisasi Penanganan THL-TB Penyuluh Pertanian pada gelombang II, diantaranya:
TOPIK I: KEBIJAKAN THL-TB PENYULUH PERTANIAN
Nara Sumber: Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
Tanggapan THL-TBPP:
1. Tanda tangan kontrak THL TBPP mohon dimulai bulan Januari 2011
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
TOPIK II: PERSPEKTIF FORMASI CPNS SEKTOR PERTANIAN/PENYULUH PERTANIAN
Nara sumber: Deputy Bidang Aparatur, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi
Tanggapan THL-TBPP:
1. Sudah sejauh mana progres pembuatan payung hukum perubahan status dari THL-TBPP menjadi PTT Penyuluh Pertanian
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
TOPIK III: IMPLEMENTASI FORMASI CPNS SEKTOR PERTANIAN/ PENYULUH PERTANIAN
Nara Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Tanggapan THL-TBPP
1. Formasi Pengangkatan Penyuluh masih dibutuhkan
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
TOPIK IV: ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN
Nara Sumber: Pejabat Badan Meteorologi Klimatologi dan Giofisika (BMKG) &
Direktur Perlindungan Tanaman Ditjen Tanaman Pangandan dan Direktur Perlindungan Tanaman Ditjen Tanaman Pangan
Tanggapan THLTBPP:
1. Hubungan POPT dan THL-TB PP dan Pos POPT yang kurang begitu jelas
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Saran THL-TBPP:
Berikut hasil rumusan RTL Sosialisasi Penanganan THL-TB Penyuluh Pertanian pada gelombang II, diantaranya:
TOPIK I: KEBIJAKAN THL-TB PENYULUH PERTANIAN
Nara Sumber: Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
Tanggapan THL-TBPP:
1. Tanda tangan kontrak THL TBPP mohon dimulai bulan Januari 2011
Saran THL-TBPP:
- Supaya ada kelonggaran waktu dalam anggaran APBD Perubahan Kab/Kota masing-masing, sehingga pengajuan honor jeda kontrak dapat disetujui/direalisasikan bulan September s.d Desember 2011.
Saran THL-TBPP:
- Agar honor tambahan 2 bulan THL-TBPP diusulkan anggarannya dalam APBN Perubahan, mengingat tidak semua Kab/Kota mampu menyediakan dana honor tambahan tersebut
Saran THL-TBPP:
- Tuntutan regenerasi Penyuluh (karena pensiun) serta untuk melaksanakan Perintah Rakyat berupa UU No.16 Th 2006 tentang SP3K
Saran THL-TBPP:
- Perlu adanya komunikasi antar Kementrian Pertanian dengan Kementrian/lembaga terkait (al; Kementrian PAN RB, BKN, Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri)
- Mendorong dan mengawal hasil rekomendasi Panja DPR RI (Gabungan Komisi II,VII dan X) tanggal 26 April 2010 tentang penyelesasian Tenaga Honorer
Saran THL-TBPP:
- Perpanjangan kontrak THL TBPP agar terus dilaksanakan sampai terbitnya payung hukum yang mengakomodir THL TBPP menjadi CPNS
Saran THL-TBPP:
- Agar ada alokasi dana pendampingan dari dana dekonsentrasi dan atau APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
Saran THL-TBPP:
- Perluanya segera diterbitkanya Pedoman Penanganan THL-TBPP (versi penanganan di Provinsi)
- Perlunya rapat koordinasi antara kementan dengan pemprov maupun kab/kota sehingga terjalin penanganan THL-TBPP yang harmonis dari Pemerintah Pusat sampai ke Kab/Kota
TOPIK II: PERSPEKTIF FORMASI CPNS SEKTOR PERTANIAN/PENYULUH PERTANIAN
Nara sumber: Deputy Bidang Aparatur, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi
Tanggapan THL-TBPP:
1. Sudah sejauh mana progres pembuatan payung hukum perubahan status dari THL-TBPP menjadi PTT Penyuluh Pertanian
Saran THL-TBPP:
- Segera ditindaklanjuti pembuatan payung hukum perubahan status dari THL menjadi PTT
Saran THL-TBPP:
- Melakukan verifikasi pendataan penyuluh (termasuk THL-TBPP) di kab/kota
Saran THL-TBPP:
- Perlu adanya SKB Mentan, Menpan, Menkeu, Menkum & HAM dan Mendagri untuk memprioritaskan THL-TBPP sebagai CPNS Penyuluh Pertanian yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota.
- Perlu dilakukan pengawalan dan advokasi dari Pemerintah Pusat terhadap proses seleksi CPNS
Saran THL-TBPP:
- Memprioritaskan THL-TBPP untuk mengisi formasi CPNS penyuluh pertanian memenuhi kebutuhan 1 desa, 1 penyuluh termasuk menggantikan Penyuluh yang memasuki usia pensiun
TOPIK III: IMPLEMENTASI FORMASI CPNS SEKTOR PERTANIAN/ PENYULUH PERTANIAN
Nara Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Tanggapan THL-TBPP
1. Formasi Pengangkatan Penyuluh masih dibutuhkan
Saran THL-TBPP:
- Dibukanya Peluang CPNS Pertanian untuk Formasi Penyuluh Pertanian Pelamar Umum dan THL – TBPP
Saran THL-TBPP:
- Syarat Umur THL –TBPP Maksimal 46 Tahun per Januari 2007
Saran THL-TBPP:
- Formasi CPNS Bagi THL – TBPP menggantikan Penyuluh PNS yang Pensiun dan Penyuluh Pertanian yang Pindah ke Struktural
Saran THL-TBPP:
- Pengangkatan CPNS Penyuluh Pertanian harus sesuai dengan Data Base THL – TBPP yang sudah ada
Saran THL-TBPP:
- Penerimaan CPNSD Penyuluh Pertanian harus ada Pengalaman Kerja Minimal Tiga Tahun sebagai THL – TBPP
Saran THL-TBPP:
- Agar BKD Kabupaten / Kotamadya mempunyai Data Base THL – TBPP yang sudah ada di Daerah Masing – masing
Saran THL-TBPP:
- Diusahakan Tahun 2011 sudah mulai dilaksanakan Pengangkatan CPNS Penyuluh Pertanian Untuk THL –TBPP melalui Jalur Khusus
Saran THL-TBPP:
- Agar Formasi untuk CPNS Penyuluh Pertanian Juga Ikut Sebagai prioritas Utama. ( Untuk Menjaga Kestabilan Ketahanan Pangan Nasional ).
TOPIK IV: ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN
Nara Sumber: Pejabat Badan Meteorologi Klimatologi dan Giofisika (BMKG) &
Direktur Perlindungan Tanaman Ditjen Tanaman Pangandan dan Direktur Perlindungan Tanaman Ditjen Tanaman Pangan
Tanggapan THLTBPP:
1. Hubungan POPT dan THL-TB PP dan Pos POPT yang kurang begitu jelas
Saran THL-TBPP:
- Sinergisitas kinerja THL
- Perjelas Mengenai Pos POPT sehingga mudah melakukan koordinasi
Saran THL-TBPP:
- Perbanyak SLI terutama pada daerah-daerah yang rawan bencana kekeringan dan banjir, serta serangan hama.
Saran THL-TBPP:
- Cyber Extension diperluas sampai kepada tingkat desa sehingga akses informasi cepat.
- Bahasa BMKG agar lebih mudah dipahami dengan penyampaian sesuai kearifan lokal
- Akses informasi dimulai dari musim hujan dan musim kemarau sehingga petani mampu mengatur jadwal tanam
Saran THL-TBPP:
- Go Organik (pengurangan efek rumah kaca)
Saran THL-TBPP:
- Rekomendasi / legalitas dan informasi BMKG oleh BMKG
Saran THL-TBPP:
- Antisipasi pemerintah secara cepat terhadap pasca bencana
- Mempermudah prosedur bantuan
- Penggantian bantuan bersifat cepat dan berkualitas
Tweet
Follow @kackdir