HASIL SOSIALISASI PENANGANAN THL-TB PENYULUH PERTANIAN (Gelombang II, 12 s/d 14 November 2010)

Kepada seluruh rekan-rekan THL-TBPP seperjuangan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya, diberikan kesehatan kemurahan rejeki dan kemudahan dalam berikhtiar untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi kita sebagai Penyuluh Pertanian. Kami sampaikan lagi hasil pertemuan Sosialisasi Penanganan THL-TB Penyuluh Pertanian gelombang II pada tanggal 12 s/d 14 November 2010 di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Kami berharap semoga rumusan gelombang II ini menjadi gambaran dan masukan yang bisa di sempurnakan lagi untuk rumusan RTL pada gelombang ke III yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 Nopember 2010.
Berikut hasil rumusan RTL Sosialisasi Penanganan THL-TB Penyuluh Pertanian pada gelombang II, diantaranya:

TOPIK I: KEBIJAKAN THL-TB PENYULUH PERTANIAN
Nara Sumber: Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian 

Tanggapan THL-TBPP:
1. Tanda tangan kontrak THL TBPP mohon dimulai bulan Januari 2011
Saran THL-TBPP: 

• Supaya ada kelonggaran waktu dalam anggaran APBD Perubahan Kab/Kota masing-masing, sehingga  pengajuan honor jeda kontrak dapat disetujui/direalisasikan bulan September s.d Desember 2011.  

2. Dimohon kontrak THL TBPP Tahun 2011 selama 10 bulan (bukan 8 bulan sebagaimana yang diinformasikan Kapusluh)
Saran THL-TBPP:

• Agar honor tambahan 2 bulan        THL-TBPP  diusulkan anggarannya  dalam APBN Perubahan, mengingat  tidak semua Kab/Kota mampu menyediakan dana honor tambahan tersebut 

3. Rekruetmen THL TBPP sudah sejalan dengan kebutuhan tenaga Penyuluh Pertanian untuk mendukung pembangunan secara umum
Saran THL-TBPP:

• Tuntutan regenerasi Penyuluh (karena pensiun) serta untuk melaksanakan Perintah Rakyat berupa UU No.16 Th 2006 tentang SP3K 

4. BPPSDMP agar  dapat merealisasikan RENSTRA 2010 – 2014 yang salah satu butirnya Pengangkatan THL-TBPP menjadi CPNS,melalu 3 tahapan mulai Tahun 2011
Saran THL-TBPP:

• Perlu adanya komunikasi antar Kementrian Pertanian dengan Kementrian/lembaga terkait (al; Kementrian PAN RB, BKN, Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri)  
• Mendorong dan mengawal hasil rekomendasi Panja DPR RI (Gabungan Komisi II,VII dan X) tanggal 26 April 2010 tentang penyelesasian Tenaga Honorer 

5. THL-TBPP dibutuhkan untuk mengawal program 4 Sukses Pembangunan Pertanian
Saran THL-TBPP:

• Perpanjangan kontrak THL TBPP agar terus dilaksanakan sampai terbitnya payung hukum yang mengakomodir THL TBPP menjadi CPNS

6. Adanya dana pendampingan THL TBPP bagi daerah (Prov/Kab)
Saran THL-TBPP:

• Agar ada alokasi dana pendampingan dari dana dekonsentrasi dan atau APBD Provinsi/Kabupaten/Kota

7. Kontrak Kerja THL-TBPP tetap dilakukan dengan Kementrian Pertanian, sedangkan mekanisme pembayaran Honor dan BOP dikelola oleh Provinsi dengan sumber  Dana Dekonsentralisasi
Saran THL-TBPP:

• Perluanya segera diterbitkanya Pedoman Penanganan THL-TBPP (versi penanganan di Provinsi)
• Perlunya rapat koordinasi antara kementan dengan pemprov maupun kab/kota sehingga terjalin penanganan THL-TBPP yang harmonis dari Pemerintah Pusat sampai ke Kab/Kota

----------------------------------------------------------------------------------------------

TOPIK II: PERSPEKTIF FORMASI CPNS SEKTOR PERTANIAN/PENYULUH PERTANIAN
Nara sumber: Deputy Bidang Aparatur, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi

Tanggapan THL-TBPP:
1. Sudah sejauh mana progres pembuatan payung hukum perubahan status dari THL-TBPP menjadi PTT Penyuluh Pertanian
Saran THL-TBPP:

• Segera ditindaklanjuti pembuatan payung hukum perubahan status dari THL menjadi PTT

2. Perlu inventarisasi kebutuhan/kekurangan penyuluh dan potensi penyuluh tiap kabupaten/kota
Saran THL-TBPP: 

• Melakukan verifikasi pendataan penyuluh (termasuk THL-TBPP) di kab/kota

3. Rekruitmen CPNS Penyuluh Pertanian yang diusulkan oleh Kab/Kota diprioritaskan pada THL-TBPP berdasarkan database Kementan
Saran THL-TBPP:

• Perlu adanya SKB Mentan, Menpan, Menkeu, Menkum & HAM dan Mendagri untuk memprioritaskan THL-TBPP sebagai CPNS Penyuluh Pertanian yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota. 
• Perlu dilakukan  pengawalan dan advokasi dari Pemerintah Pusat terhadap proses seleksi CPNS

4. Perlu diwujudkan 1 desa 1 penyuluh sesuai semangat Revitalisasi Penyuluhan Pertanian
Saran THL-TBPP: 

• Memprioritaskan THL-TBPP untuk mengisi formasi CPNS penyuluh pertanian memenuhi kebutuhan 1 desa, 1 penyuluh termasuk menggantikan Penyuluh yang memasuki usia pensiun

---------------------------------------------------------------------------------------------

TOPIK III: IMPLEMENTASI FORMASI CPNS SEKTOR PERTANIAN/ PENYULUH PERTANIAN
Nara Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Tanggapan THL-TBPP
1. Formasi Pengangkatan Penyuluh masih dibutuhkan
Saran THL-TBPP:

• Dibukanya Peluang  CPNS Pertanian untuk Formasi  Penyuluh Pertanian Pelamar Umum dan THL – TBPP

2. Perbandingan jumlah Penyuluh dengan Desa belum mencukupi untuk mengisi Satu Desa Satu Penyuluh
Saran THL-TBPP:

• Syarat Umur THL –TBPP Maksimal 46 Tahun per Januari 2007

3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Program Kementerian Pertanian Pengangkatan THL – TBPP segera diangkat jadi CPNS
 Saran THL-TBPP:

• Formasi CPNS Bagi THL – TBPP menggantikan Penyuluh PNS yang Pensiun dan Penyuluh Pertanian yang Pindah ke Struktural

4. Kementerian dan Propinsi Mengamankan Data Base THL – TBPP dari Penambahan Dari Luar
 Saran THL-TBPP:

• Pengangkatan CPNS Penyuluh Pertanian harus sesuai dengan Data Base THL – TBPP yang sudah ada

5. Pengalaman THL – TBPP sebagai Nilai Plus dan Bukti Pengabdian dibandingkan dengan Pelamar Umum
 Saran THL-TBPP:

• Penerimaan CPNSD Penyuluh Pertanian harus ada Pengalaman Kerja Minimal Tiga Tahun sebagai THL – TBPP

6. Sebagian Besar Pemerintah Kota dan Kabupaten belum mengetahui Keberadaan dan Data Base THL – TBPP di Daerah masing – masing
 Saran THL-TBPP:

• Agar BKD Kabupaten / Kotamadya mempunyai Data Base THL – TBPP yang sudah ada di Daerah Masing – masing

7. Agar Mempercepat Keberhasilan Program  4 sukses diBidang Pertanian Perlu Motivasi Bagi THL – TBPP
 Saran THL-TBPP:

• Diusahakan Tahun 2011 sudah mulai dilaksanakan Pengangkatan CPNS Penyuluh Pertanian Untuk THL –TBPP melalui Jalur Khusus

8. Formasi untuk Tahun 2010 Lebih Banyak Diprioritaskan Untuk Tenaga Pendidik dan Kesehatan
 Saran THL-TBPP:

• Agar Formasi untuk CPNS Penyuluh Pertanian Juga Ikut Sebagai prioritas Utama. (  Untuk Menjaga Kestabilan Ketahanan Pangan Nasional ).

----------------------------------------------------------------------------------------------

TOPIK IV: ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN
Nara Sumber: Pejabat Badan Meteorologi Klimatologi dan Giofisika (BMKG) &
Direktur Perlindungan Tanaman Ditjen  Tanaman Pangandan dan Direktur Perlindungan Tanaman Ditjen Tanaman Pangan

Tanggapan THLTBPP:
1. Hubungan POPT dan THL-TB PP dan Pos POPT yang kurang begitu jelas 
Saran THL-TBPP:

• Sinergisitas kinerja THL
• Perjelas Mengenai Pos POPT sehingga mudah melakukan koordinasi

2. Sekolah Lapangan Iklim (SLI)
 Saran THL-TBPP:

• Perbanyak SLI terutama pada daerah-daerah yang rawan bencana kekeringan dan banjir, serta serangan hama.

3. Informasi BMKG 
Saran THL-TBPP:

• Cyber Extension diperluas sampai kepada tingkat desa sehingga akses informasi cepat.
• Bahasa BMKG agar lebih mudah dipahami dengan penyampaian sesuai kearifan lokal
• Akses informasi dimulai dari musim hujan dan musim kemarau sehingga petani mampu mengatur jadwal tanam

4. Efek Rumah Kaca
Saran THL-TBPP:

• Go Organik (pengurangan efek rumah kaca)

5. Kebijakan atas anomali iklim
 Saran THL-TBPP:

• Rekomendasi / legalitas dan informasi BMKG oleh BMKG

6. Dampak Perubahan Iklim
 Saran THL-TBPP:

• Antisipasi pemerintah secara cepat terhadap pasca bencana
• Mempermudah prosedur bantuan
• Penggantian bantuan bersifat cepat dan berkualitas

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: HASIL SOSIALISASI PENANGANAN THL-TB PENYULUH PERTANIAN (Gelombang II, 12 s/d 14 November 2010) - 9756people
Info Petani -

HASIL SOSIALISASI DAN PENANGANAN THL-TB PENYULUH PERTANIAN (Gelombang I, 8 s/d 10 Nopember 2010)

Kepada rekan-rekan THL-TBPP seperjuangan di seluruh tanah air.
Semoga kita senantiasa tetap dalam limpahan rahmat dan karunia, serta selalu mendapatkan perlindungan NYA.

Hingga saat ini kami terus mengikuti dan memantau perkembangan Sosialisasi Penanganan THL-TBPP yang telah memasuki gelombang II. Perlu dipahami oleh rekan-rekan bahwa yang menjadi utusan/peserta Sosialisasi Penanganan THL-TBPP ini bukan representasi pengurus FK THL-TBPP Nasional, FK THL-TBPP Provinsi maupun FK THL-TBPP Kabupaten/Kota, tetapi merupakan undangan hasil penunjukan oleh BPPSDMP sendiri yang tentunya berkoordinasi dengan Bakorluh atau lembaga yang menangani penyuluhan di tingkat provinsi yang kemudian diteruskan ke Bapeluh/Dinas terkait di Kabupaten/Kota. Namun demikian, bersama pengurus FK Provinsi masing-masing kami terus berkoordinasi dengan para utusan yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut.

Adapun materi yang disampaikan dalam acara Sosialisasi Penanganan THL-TBPP, diantaranya:

1. Kebijakan THL-TB Penyuluh Pertanian.
2. Dukungan penyuluhan dalam pelaksanan 4 Sukses Pembangunan Pertanian.
3. Pembinaan THL-TB Penyuluh Pertanian (Permentan No.26 Tahun 2010).
4. Perspektif Rekruitmen CPNS bagi THL-TB Penyuluh Pertanian.
5. Perspektif Formasi CPNS sektor Pertanian/Penyuluh Pertanian Kebijakan formasi CPNS.
6. Implementasi Formasi CPNS Sektor Pertanian/Penyuluh Pertanian.
7. Antisipasi Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian.
8. Pengalaman Tugas THL-TB Penyuluh Pertanian.
9. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Penanganan THL-TB Penyuluh Pertanian tahun 2011.

Inilah hasil Sosialisasi Penanganan THL-TBPP Gelombang I yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

I. KEBIJAKAN THL-TB PENYULUH PERTANIAN 
A.      Nara Sumber
Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian

B.      Tanggapan THL-TBPP
1.       Penetapan THL-TBPP pada tahun 2011 dilakukan oleh Gubernur sesuai data nominatif THL-TBPP angkatan I, II, III yang dikeluarkan oleh BPPSDMP tidak sesuai dengan proses rekruitmen sebelumnya
Saran:
a.      Penetapan THL-TBPP ditetapkan kembali melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian. Sementara Gubernur sebagai pihak yang menindaklanjuti surat keputusan menteri memohon kepada Bupati/Walikota dalam penempatan tugas THL-TBPP.
b.      Kontrak THL-TBPP tahun 2011 ditandatangani oleh PPK Propinsi (Bakor/Satker)
c.       Disediakan honor bagi petugas yang mengelola THL-TBPP di tingkat (Bakor/Satker) melalui dana dekonsentrasi.

2.       Penambahan 4 bulan honor dan BOP THL-TBPP oleh pemerintah daerah
Saran:
a.      Untuk memperkuat usulan anggaran bagi daerah untuk honor dan BOP THL-TBPP selama 4 bulan dibutuhkan yuridis hukum yang memperkuat usulan tersebut berupa Surat Edaran Bersama Kementrian Pertanian ; Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/walikota Seluruh Indonesia.
b.      Perlu dilakukan Koordinasi Lintas Sektoral serta Legislatif di daerah masing-masing untuk memperlancar penganggaran honor dan BOP THL-TBPP.
c.       Daerah akan mengupayakan honor dan BOP THL-TBPP selama 4 bulan dengan maksimal sesuai kemampuan masing-masing daerah pada anggaran perubahan tahun 2011.

3.       Keberlanjutan THL-TBPP pasca 2011
Saran: 
a.      Kementrian Pertanian melalui BPPSDMP melakukan langkah-langkah strategis untuk mengangkat THL-TBPP menjadi CPNS sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Strategis BPPSDMP tahun 2010 – 2014
b.      Melakukan komunikasi dengan Kementrian Terkait (KemenPAN & RB ; BKN ; Kemendagri) untuk penyelesaian THL-TBPP.
c.       Mendorong dan mengawal Hasil Rekomendasi Panitia Kerja Gabungan Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR tanggal 26 April 2010 tentang penyelesaian tenaga honorer.
d.      Kementrian Pertanian mengupayakan Honor dan BOP THL-TBPP untuk tahun 2012. Karena daerah belum sanggup menganggarkan honor dan BOP THL -TBPP.




II. PERSPEKTIF FORMASI CPNS SEKTOR PERTANIAN/PENYULUH PERTANIAN 

A.      Nara Sumber
Deputi Bidang Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

B.      Tanggapan THL-TBPP  
Tindak lanjut hasil Panja Gabungan DPR RI Komisi II, VIII, X tanggal 26 April 2010 tentang penanganan tenaga honorer sudah sejauh mana progresnya
Saran:
Segera ditindak dan ditelusuri oleh semua pihak.  

Perlu analisis perencanaan kebutuhan penyuluh dan potensi penyuluh tiap kabupaten/kota
Saran:
Melakukan mobilisasi pendataan  

Rekruitmen CPNS Penyuluh Pertanian dari THL-TB Penyuluh Pertanian dikawal dan diadvokasi oleh Pusat
Saran:
Perlu adanya aturan yang jelas sebagai dasar hukum pengangkatan THL-TB Penyuluh Pertanian menjadi CPNS.  
Perlu sinergi antara Kementan, Kemendagri, BKN dan Kemenpan & RB dan Menkum & HAM tentang rekruitmen CPNS Penyuluh Pertanian dari THL-TB Penyuluh Pertanian 
Saran:
Perlu direalisasikan secepatnya dan Mentan sebagai motor penggerak.   

Mengisi formasi CPNS Penyuluh Pertanian yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota berasal dari THL-TB Penyuluh Pertanian sesuai dengan data base yang dikeluarkan oleh BKN
Saran:
Pemerintah pusat dan daerah segera merealisasikan satu desa satu penyuluh sesuai dengan amanat UU No.16 tahun 2006.


III. IMPLEMENTASI FORMASI CPNS SEKTOR PERTANIAN/PENYULUH PERTANIAN 

A.      Nara Sumber
Direktur Perencanaan Kepegawaian Dan Formasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN)

B.      Tanggapan THL-TBPP
1.       Informasi formasi pengangkatan penyuluh masih dibutuhkan
Saran:
Dibukanya peluang CPNS pertanian untuk formasi penyuluh pertanian pelamar umum dan THL-TBPP.

2.       Perbandingan jumlah penyuluh dengan desa belum mencukupi untuk mengisi satu desa satu penyuluh
Saran:
Syarat UmurTHL-TBPP maksimal 46 thn per Januari 2007.

3.       Pengalaman, pendidikan, usia dari THL-TBPP sangat pantas untuk diangkat CPNS
Saran:
Adanya tes khusus bagi THL-TBPP untuk menjadi CPNS.

4.       Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program Departemen Pertanian pengangkatan THL-TBPP segera diangkat jadi CPNS
Saran:
Formasi CPNS bagi THL-TBPP menggantikan penyuluh PNS yang pensiun dan penyuluh pertanian yang pindah ke struktural.

5.       Dari hasil Penerimaan CPNS Penyuluh Pertanian Banyak yang tidak menjadi Penyuluh Pertanian
Saran:
Formasi CPNS penyuluh pertanian harus ditempatkan sebagai penyuluh pertanian.

6.       Tidak setuju dengan pengangkatan oleh Kab/Kota
Saran:
Formasi CPNS penyuluh pertanian harus direkrut oleh pusat.

7.       Adanya Koordinasi antara Pusat dan Daerah
Saran:
Pengangkatan CPNS bagi THL-TBPP dilakukan oleh pusat dan daerah.

8.       Kementrian Pertanian dan Provinsi mengamankan database THL-TBPP penambahan dari luar
Saran:
Pengangkatan CPNS penyuluh pertanian harus sesuai dengan data base THL-TBPP yang sudah ada.

9.       Pengalaman sebagai THL-TBPP sebagai Nilai Plus dan bukti pengabdian dibandingkan dengan pelamar umum
Saran:
Penerimaan CPNSD Penyuluh Pertanian pertanian atau penyuluh pertanian harus ada pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai THL-TBPP.

10.   Pemerintah hendaknya bisa mempercepat payung hukum bagi THL-TBPP
Saran:
Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan THL-TBPP menjadi penyuluh CPNS agar segera didorong untuk diterbitkan.

11.   Untuk mempercepat tujuan Program 4 Sukses Pembangunan Pertanian diperlukan penyuluh pertanian sebagai penggeraknya
Saran:
Perlu dilakukan pengusulan penyuluh pertanian satu desa satu penyuluh sebagai bentuk implementasi UU No. 16 Tahun 2006.

12.   Sebagian besar Pemerintah Kab/Kota belum mengetahui keberadaan dan database THL-TBPP di daerah masing masing
Saran:
Agar BKD kab/kota mempunyai data base THL-TBPP yang sudah ada di daerah masing-masing.

13.   Agar mempercepat keberhasilan Program 4 Sukses Pembangunan Pertanian perlu motivasi bagi THL-TBPP
Saran:
Diusahakan tahun 2011 sudah mulai dilaksanakan Pengangkatan CPNS Penyuluh Pertanian untuk THL-TBPP baik melalui Jalur umum dan khusus.

IV. ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN PROGRAM 4 SUKSES PEMBANGUNAN PERTANIAN 

A.      Nara Sumber
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika  (BMKG)

B.      Tanggapan THL-TBPP
1.       Berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian 
Saran:
a.      Pengaturan jadwal tanam dan pola tanam
b.      Pengaturan drainase
c.       Pengolahan jerami menjadi pupuk organik (jangan dibakar) 
d.      Pengaturan jarak tanam dan pola tanam
e.       Pembangunan lumbung pangan pedesaan
f.        Menggalakan konsumsi pangan non beras 

2.       Pertumbuhan sektor peternakan dipengaruhi oleh perubahan iklim
Saran:
a.      Mempersiapkan pakan silase dan obat-obatan 
b.      Perbaikan sanitasi kandang

3.       Peningkatan pengetahuan  diversifikasi pangan/ penganekaragaman konsumsi pangan 
Saran:
a.      Pelatihan bagi petani tentang penganekaragaman pangan 
b.      Pemanfataan  bahan pangan sumber daya lokal spesifik daerah 
c.       Mensubstitusi bahan pangan beras dengan nonberas

4.       Publikasi data iklim
Saran:
a.      Papan Publikasi iklim
b.      Memperbanyak pengadaan pengukur curah hujan pada setiap BPP

5.       Pembinaan kelompoktani
Saran:
a.      Penyusunan rencana tanam yang serempak 
b.      Rotasi pola tanam 
c.       Mengarahkan untuk menggunakan varietas tahan hama penyakit
d.      Sekolah Lapang Iklim kepada petani

6.       Antisipasi serangan OPT
Saran:
a.      Konsultasi ke petugas POPT atau PHP 
b.      Penggunaan pestisida sesuai konsep  5 Tepat

7.       Penanganan pasca panen
Saran:
a.      Menggunakan mekanisasi  power tresser
b.      Sistim Terpanisasi

8.       Penguatan kelembagaan
Saran:
Penyuluhan di kelompok tani tentang permodalan atau pemanfaatan

9.       Ketentuan Hukum
Saran:
a.      Menerapkan materi wajib pada pelatihan-pelatihan petani
b.      Menetapkan PP, Pergub, Perbup/Perkot terkait kebijakan iklim

10.   Dukungan Anggaran
Saran:
a.      Menganggarkan anggaran secara berkelanjutan 
b.      Bantuan Saprodi di daerah bencana
c.       Asuransi Modal usahatani

Catatan:
Hasil ini (diantaranya berupa RTL) merupakan hasil rumusan para utusan dalam kapasitas sebagai peserta Sosialisasi Penanganan THL-TBPP. Masih ada 2 Gelombang lagi yakni Sosialisasi gelombang II dan III yang tentunya akan terus kami pantau dengan cermat.
Tentang penyikapan resmi FK THL TBPP Nasional tentunya kami akan menunggu setelah Sosialisasi Penanganan THL TBPP Gelombang III usai/tuntas.
Harap rekan-rekan bersabar, dan menghimbau dan mengharapkan untuk tidak mengambil tindakan dan atau penyikapan sendiri-sendiri. Sebagai bentuk penyikapan kita bersama, mohon saran/masukan rekan-rekan yang sifatnya membangun demi terwujudnya THL-TBPP sebagai generasi penerus Penyuluh Pertanian secara defenitif.

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: HASIL SOSIALISASI DAN PENANGANAN THL-TB PENYULUH PERTANIAN (Gelombang I, 8 s/d 10 Nopember 2010) - 9756people
Info Petani -

PROSPEK SUKUN (ARTOCARPUS COMMUNIS) sebagai pangan sumber karbohidrat

I. PENDAHULUAN
Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, maka pola konsumsi pangan yang bermutu dengan gizi yang seimbang merupakan momentum yang tepat untuk melakukan diversifikasi pangan pada menu harian. Pangan yang beragam menjadi penting mengingat tidak ada satu jenis pangan yang dapat menyediakan gizi yang lengkap bagi seseorang. Konsumsi pangan yang beragam meningkatkan kelengkapan asupan zat gizi karena kekurangan zat gizi dari satu jenis pangan akan dilengkapi dari pangan lainnya (Khomsan 2006). Namun, pangan pokok masyarakat Indonesia masih bertumpu pada satu komoditas, yaitu beras. Budaya mengonsumsi nasi bagi penduduk negeri ini sangat tinggi, bahkan sebagian besar masyarakat merasa belum makan jika belum mengkonsumsi nasi.
Beras sebagai salah satu jenis pangan yang menempati posisi paling strategis diantara jenis pangan lainnya, sehingga ada tuntutan masyarakat agar kebutuhan beras dapat terpenuhi. Peningkatan permintaan beras tidak seimbang dengan ketersediaan dalam negeri, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut selama ini dilakukan melalui impor beras. Sementara tanaman pangan sumber karbohidrat lain seperti aneka umbi dan buah (salah satunya adalah sukun) belum dimanfaatkan secara optimal. Apabila kondisi ini terus berlanjut, ketahanan pangan nasional berkelanjutan semakin sulit dipertahankan, meskipun tahun ini Indonesia berhasil swasembada beras.
Faktor lain yang perlu pertimbangan adalah kontribusi serealia terutama beras, dalam menu makan masyarakat Indonesia mencapai 62% (Dahuri  2007). Porsi ini terlampau tinggi, karena dalam Pola Pangan Harapan, porsi konsumsi serealia maksimum adalah 51%.  Berdasarkan hal tersebut, maka pengolahan pangan pokok alternatif berbasis aneka umbi dan buah sumber karbohidrat menjadi penting untuk dikembangkan.  Salah satu komoditas sumber karbohidrat yang berasal dari buah yang potensial untuk dikembangkan adalah sukun.
Buah sukun (Artocarpus communis) merupakan komoditas sumber karbohidrat potensial, yang mempunyai berbagai nama daerah, yaitu sakon (Aceh), suku (Nias), amu (Gorontalo), suu uek (Rote), sukun (Jawa, Sunda, Bali), sunne (Seram) kuu (Sulawesi Utara), kundo (Alor), karata (Bima), kalara (Sawu), Bakara (Sulawesi Selatan) (Dasi dan Winamo 1992 dalam Mariska, dkk 2004; Ditjend PPHP 2003). Terdapat dua jenis sukun, yaitu sukun tanpa biji dan sukun dengan biji (Rincón, et.al., 2005). Di Indonesia, jenis pertama lebih populer dengan sebutan  sukun yang diolah menjadi berbagai produk makanan, sedangkan sukun dengan biji lebih dikenal dengan sebutan kluwih dan biasanya dimanfatkan sebagai sayur.
Tanaman sukun berasal dari daerah New Guinea Pasifik yang kemudian dikembangkan didaerah Malaysia  sampai ke Indonesia. Buah sukun berbentuk bulat agak lonjong seperti buah melon. Warna kulit buah hijau muda sampai kuning kecoklatan. Ketebalan kulit berkisar antara 1-2 mm. Buah muda permukaan kulit buahnya kasar dan nampak dipenuhi seperti duri agak tajam, lalu menjadi halus setelah buah tua. Tekstur buah saat mentah keras,  dan menjadi  lunak-masir  setelah matang. Daging buah berwarna putih, putih kekuningan dan kuning, tergantung jenisnya (Gambar 1). Rasa buahnya saat mentah agak manis dan manis setelah matang, dengan aroma spesifik. Ukuran berat buah dapat mencapai 4 kg. Panjang tangkai buah, berkisar antara 2,5-12,5 cm tergantung varietas.

II. PERMASALAHAN
2.1. Penanganan Pascapanen
Permasalahan yang dihadapi  dalam pemanfaatan buah-buahan dan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat jauh lebih kompleks dibandingkan dengan  serealia (beras). Masalah utama yang perlu diperhatikan, yaitu:
Pertama, Harga per unit volume, bila dibandingkan dengan beras lebih rendah.  Hal ini menyebabkan biaya penanganan, transportasi dan penyimpanan relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan beras.
Kedua, Buah-buahan dan umbi-umbian umumnya memiliki kadar air  tinggi (60-80%), sehingga mudah rusak, dan biaya pengeringannya relatif mahal
Ketiga, Produksi buah-buahan dan umbi-umbian lebih banyak tergantung musim. Hal ini menyebabkan fluktuasi harga sangat tinggi.
Keempat, Institusi pemasaran dan jasa penunjang bagi produk palawija, termasuk buah-buahan tidak sebaik yang tersedia pada beras.
2.2.       Diversifikasi Pangan
Berdasarkan kandungan karbohidrat dan nilai  gizinya,  buah sukun dapat digunakan sebagai sumber pangan lokal. Dengan beberapa cara pengolahan, buah sukun dapat digunakan untuk menunjang ketahanan pangan. Penganekaragaman konsumsi pangan  merupakan upaya yang tidak mudah dan cepat dinilai keberhasilannya. Perilaku  konsumsi pangan yang sudah terpola pada masyarakat Indonesia tidaklah mudah diubah  begitu saja. Usaha-usaha yang selama ini telah dilakukan untuk menganekaragamkan makanan, khususnya dalam rangka mengurangi ketergantungan akan beras masih belum cukup. Sosialisasi dan  pengenalan berbagai jenis pangan olahan perlu dilakukan  secara  terus menerus. Untuk menjaga kesinambungan penganekaragaman pangan non beras,  perlu dikenalkan aneka olahan dari tepung-tepungan.
III. PRODUKSI DAN KONSUMSI SUKUN
3.1.       Produksi
Produksi sukun di Indonesia terus meningkat dari  35.435 ton (tahun 2000)  menjadi 92.014 ton (tahun 2007) dengan luas panen 13.359 ha. Sentra produksi sukun adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur, NTT, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan dan Jambi (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2007). Pengembangan tanaman sukun oleh Direktorat Jenderal Hortikultura seluas 380 ha (tahun 2003), saat ini sudah mulai panen. Untuk mengantisipasi melimpahnya sukun saat panen raya dan memperpanjang umur simpannya, maka  perlu dilakukan upaya perbaikan mutu tepung sukun. Tepung sukun mengandung sekitar 80% karbohidrat dan energi 302 kalori/100 gram.
Produksi buah sukun dapat mencapai 50-150 buah/tanaman. Produktivitas tanaman tergantung daerah dan iklimnya. Paling sedikit setiap tanaman dapat menghasilkan 25 buah dengan rata-rata 200-300 buah per musim. Untuk setiap hektar  lahan dapat menghasilkan buah sukun sebanyak 16-32 ton. Budidaya tanaman sukun secara monokultur jarang dilakukan. Umumnya pohon sukun ditanam  sebagai tanaman pinggiran, untuk penghalang angin, atau kadang – kadang sebagai pelindung tanaman kopi.  Musim panen sukun biasanya dua kali setahun, yaitu bulan Januari – Pebruari dan Juli – September.
Pohon sukun tersebar luas diseluruh Indonesia, namun karena pemanfaatannya masih terbatas,  catatan produksi belum mendapat perhatian.  Biro Pusat Statistik belum melakukan pendataan sehingga untuk mendapatkan data riil ketersediaan di seluruh Indonesia tidak mudah.
3.2.       Konsumsi
Buah sukun telah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan.  Di daerah Fiji, Tahiti, Hawai, Samoa dan kepulauan Sangir Talaut, sukun dimanfaatkan sebagai makanan tradisional dan makanan ringan. Cara memanfaatkannya dengan direbus, digoreng maupun dibakar, atau dimasak seperti kentang.  Pemanfaatan sukun sebagai bahan pangan semakin penting, sejak pemerintah mulai melancarkan program diversifikasi pangan. Meski Indonesia pada tahun 1984 telah diakui badan pangan dunia mampu berswasembada beras, namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Dengan menurunnya produksi beras dan meningkatnya konsumsi beras per kapita (136 kg/kapita/tahun), sejak tahun 1990 an Indonesia tidak lagi  dapat mencukupi kebutuhan beras. Diharapkan swasembada beras yang dapat diraih lagi pada tahun ini dapat terus dipertahankan. Namun perlu diingat bahwa kita seyogyanya menurunkan porsi karbohidrat asal serealia (beras) hingga mencapai pola pangan harapan seperti diuraikan diatas.
Bobot buah sukun rata-rata 1.500 gram/buah, dengan bobot daging buah yang dapat dimakan sekitar 1.350 g.   Konsumsi  beras rata-rata perkapita untuk sekali makan sebanyak 150 g (= 117g karbohidrat, kadar karbohidrat beras sekitar 78%). Kandungan karbohidrat buah sukun 27% (Anonim 1992), berarti  satu buah sukun dengan bobot daging 1.350g mengandung karbohidrat sebesar 365g.  Jadi satu  buah sukun dapat  dikonsumsikan sebagai penggati beras  untuk 3-4 orang. Pada tahun 2000  produksi buah sukun di Jawa Barat 1.446.100 kg atau kurang lebih sebanyak  964.067 buah. Bila setiap keluarga dalam sehari satu kali   mengonsumsikan buah sukun sebagai pengganti beras, maka produksi sukun dalam setahun dapat dikonsumsikan oleh 3.792 jiwa. Ini  setara dengan konsumsi beras 5.688 ton.
IV. KOMPOSISI KIMIA SUKUN
Buah sukun mengandung  karbohidrat, mineral dan vitamin  cukup  tinggi (Tabel 1). Setiap 100g buah sukun mengandung  karbohidrat  27,12 g, kalsium 17 mg, vitamin C 29 mg, kalium  490 mg dan nilai energi 108 kalori (Tabel 2).  Dibandingkan dengan beras, buah sukun mengandung mineral dan vitamin lebih lengkap tetapi nilai kalorinya rendah, sehingga dapat digunakan  untuk makanan diet rendah kalori.
Tabel 1. Komposisi kimia buah sukun per 100 g bahan.

Nutrisi	Mineral	Vitamin	Lemak	Asam Amino
Air 70,65 g Energi 103 cal Total lemak 1,07 g Karbohidrat 27,12 g Serat 4,9 g Ampas 0,93 g	Kalisium (Ca) 17 mg Besi (Fe) 0,54 mg Magnesium (Mg) 25 mg Potasium (K) 490 mg Seng (Zn) 0,12 mg Tembaga  (Cu) 0,084 mg Mangan  (Mn) 0,06 mg Selenium 0,6 mg	Vit C 29 mg Thiamin 0,11 mg Riboflamin 0,03 mg Niacin 0,9 mg As. Pantothenic 0,457mg Vit. B6 0,1 mg Folate 14 mcg Vit B12 0 mcg Vit a 40 Iu Vit A RE 4 mcg RE Vit E 1.12 mg ATE	Asam lemak jenuh Unsaturated 0,048 g Asam lemak tak jenuh Monounsaturated  0,034 g Asam lemak tak jenuh polyunsaturated 0,066 g	Theonine 0,052 g Isoleucine 0,064 g Lysine 0,037 g Methionine 0,01 g Cystine 0,009 g Phenylalanine 0,026 g Tyrosine 0,019 g Valine 0,047 g

Sumber :
Tabel 2. Kandungan vitamin dan mineral  sukun, beras, jagung, singkong, ubijalar

Komposisi Per 100 g	Sukun Muda	Sukun Tua	Tepung Sukun	Jagung kuning	Sing-kong	Beras giling	Terigu	Ubi merah	Kentang Hitam
Energi (kal) Air        (g) Protein  (g) Lemak   (g) Karbohidrat (g) Serat   (g) Abu    (g) Kalsium (mg) Fosfor (mg) Besi  (mg) Vitamin B1 (mg) Vitamin B2 (mg) Vitamin C (mg)	46 87,1 2,0 0,7 9,2 2,2 1,0 59 46 - 0,12 0,06 21	108 69,3 1,3 0,3 28,2 - 0,9 21 59 0,4 0,12 0,06 17	302 15 3,6 0,8 78,9 - 2 58,8 165,2 1,1 0,34 0,17 47,6	317 24.0 7,9 3,4 63,6 - - 9 148 2,1 264 0,33 0	158 60 0,8 0,3 37,9 - - 33 40 0,7 230 0,06 0	349 13,0 6.8 0,7 78.9 - - 10 140 0,8 0,12 0 0	357 12 8,9 1,3 77,3 - - 16 106 1,2 0 0,12 0	125 68,5 1,8 0,7 27,9 - - 49 0,7 0,7 2310 0,09 20	142 64,0 0,9 0,4 33,7 - - 34,0 75,0 0,2 0 0,02 38

Sumber :
V.         POTENSI SUKUN SEBAGAI PANGAN FUNGSIONAL
Sekitar 2500 tahun yang lalu, Hipocrates mengungkapkan makanlah makanan karena dia obat dan obat itu terkandung dalam makanan (Hasler 1998). Pada tahun 1980 an istilah pangan fungsional diperkenalkan di Jepang. Pangan fungsional ialah suatu bahan pangan yang apabila dikonsumsi akan menyehatkan badan karena mengandung zat gizi atau komponen bioaktif, baik adanya secara alami maupun ditambahkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak sekali potensi pangan alami kita yang perlu digali pemanfaatan dan fungsinya secara lebih mendalam.
Buah-buahan dan sayuran merupakan bahan pangan yang mempunyai indeks glikemik (IG)  rendah, yaitu 23-70 (Marsono, dkk 2002). Bahan pangan yang mempunyai IG rendah berperan membantu mengendalikan kadar gula darah pada tingkat aman. Buah-buahan diketahui mengandung komponen bioaktif yang dapat digunakan untuk berbagai pencegahan dan pengobatan penyakit kronis, termasuk diabetes mellitus (DM). Komponen bioaktif buah-buahan yang diduga mempunyai aktivitas hipoglikemik antara lain: alkaloid, glikosida, galaktomanan, polisakarida, peptidoglikan, glikopeptida, terpenoid, asam-asam amino, dan ion an-organik (Jachak 2002; Grover, dkk 2002).
Dalam falsafah penyembuhan tradisional, salah satu  sumber yang dianut dalam mencari bahan obat-obatan antara lain, mencari lawannya. DM berkaitan dengan keberadaan gula, atau rasa manis, maka  bahan alam  yang dicoba untuk diekstrak yang mempunyai kecenderungan pahit. Salah satu yang secara empiris digunakan di masyarakat ialah buah pare. Selain itu, beberapa jenis buah yang diduga mempunyai IG rendah juga perlu dipelajari lebih lanjut. Berdasarkan asumsi tersebut maka jenis buah-buahan yang diduga potensial menurunkan gula darah yaitu: Pare (Momordica charanthia),  Mangga (Mangifera indica), Arbei (Fragaria vesca), Bengkuang (Pachyrrhi-userosus), Labu kuning (Cucurbita moschata), Salak (Zalacca edulis), Sukun (Artocarpus communis), Pala (Myristica fragrana),  Jambu biji (Psidium guajava), Belimbing (Averrhoa balimbi), Mengkudu (Morinda citrifolia), Jambu mete (Anacardium occidentale) dan Sawo (Achras zapota).
Sukun mengandung senyawa aktif alkaloid dan saponin. Alkaloid dan saponin merupakan senyawa kimia aktif yang banyak digunakan dalam pengobatan. Sukun secara empiris digunakan sebagai obat menekan asam urat. Pemberian ekstrak buah sukun dosis sedang yaitu 1,08 g/200 g bobot badan tikus dapat menurunkan kadar asam urat darah sampai 0,925 mg/dl, selanjutnya diikuti oleh dosis rendah 0,54 g/200 g bobot badan tikus menurunkan asam urat sampai 0,66 mg/dl dan dosis tinggi yaitu 2,16 g/200 g bobot badan (bb) tikus dapat menurunkan asam urat sampai 0,3 mg/dl. Bila dibandingkan dengan pem­banding (kontrol positif) yaitu allopurinol dengan dosis 5,4 mg/200 bb tikus dapat menurunkan asam urat sampai 2 mg/dl, berarti kemampuan ekstrak buah sukun untuk menanggulangi masalah asam urat lebih kecil dibanding dengan obat sintetis yang mengandung bahan aktif allopurinol. Hal ini berarti bahwa ekstrak buah sukun berkasiat untuk menurunkan asam urat darah walaupun daya kerjanya tidak sekuat allopurinol.

VI. PENGOLAHAN PRODUK SETENGAH JADI
Pengolahan produk setengah jadi merupakan salah satu cara pengawetan hasil panen, terutama untuk komoditas yang berkadar air tinggi, seperti aneka buah dan umbi.  Keuntungan lain dari pengolahan produk setengah jadi ini yaitu, sebagai bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, aman dalam distribusi, awet serta menghemat ruangan dan biaya penyimpanan. Teknologi ini mencakup teknik pembuatan sawut/ chip/granula/grits, teknik pembuatan tepung, teknik separasi atau ekstraksi dll. Pada tulisan ini hanya akan diuraikan tentang teknologi pembuatan tepung, khususnya tepung sukun.

6.1.  Teknologi Produksi  Tepung
Tepung merupakan salah satu bentuk alternatif produk setengah jadi yang dianjurkan, karena lebih tahan disimpan, mudah dicampur (dibuat komposit), diperkaya  zat gizi (difortifikasi), dibentuk, dan lebih cepat dimasak sesuai tuntutan kehidupan modern yang serba praktis (Winarno 2000).  Prosedur pembuatan tepung sangat beragam, dibedakan berdasarkan sifat dan komponen kimia bahan pangan.  Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama bahan pangan yang mudah menjadi coklat apabila dikupas dan kedua bahan pangan yang tidak mudah menjadi coklat.
Pada umumnya buah-buahan dan umbi-umbian mudah mengalami pencoklatan setelah dikupas. Hal ini disebabkan oksidasi dengan udara sehingga terbentuk reaksi pencoklatan oleh pengaruh enzim yang terdapat dalam bahan pangan tersebut (browning enzymatic).  Pencoklatan karena enzim merupakan reaksi antara oksigen dan suatu senyawa phenol yang dikatalisis oleh polyphenol oksidase.
Untuk menghindari terbentuknya warna coklat pada bahan pangan yang akan dibuat tepung dapat dilakukan dengan mencegah sesedikit mungkin kontak antara bahan  yang telah dikupas dan udara dengan cara merendam dalam air (atau larutan garam 1% dan/atau menginaktifkan enzim dalam proses blansir)  (Widowati dan Damardjati 2001). Proses pembuatan tepung sukun dapat dilihat pada Gambar 2.
6.2. Karakteristik Tepung Sukun
Berdasarkan  kadar karbohidrat yang cukup tinggi (27,12%), buah sukun  berpeluang untuk  diolah menjadi tepung. Pemanfaatan tepung sukun menjadi makanan olahan   dapat mensubtitusi penggunaan terigu sampai 50 hingga 100% tergantung jenis produknya.
Kendala dalam pembuatan tepung  sukun ialah terjadinya warna coklat saat diproses menjadi tepung. Untuk menghindari terbentuknya warna coklat pada tepung yang dihasilkan, usahakan sesedikit mungkin  terjadinya kontak antara bahan dengan udara. Caranya yaitu dengan merendam buah yang telah dikupas dalam air bersih, dan menonaktifkan enzim dengan cara diblansir yaitu dikukus. Lama  pengkukusan tergantung jumlah bahan,  berkisar antara 10-20 menit. Tingkat ketuaan buah juga sangat berperan  terhadap warna tepung yang dihasilkan.        Buah yang muda menghasilkan  tepung sukun berwarna putih kecoklatan.  Semakin tua buah semakin putih warna tepungnya. Buah sukun yang baik untuk diolah menjadi tepung  adalah buah mengkal yang dipanen 10 hari sebelum  tingkat ketuaan optimum,  (Widowati, dkk 2001).
Gambar 2. Diagram alir pembuatan tepung sukun

Bobot kotor buah sukun  berkisar antara  1200-2500 g/buah, rendemen daging buah  81,21%. Dari total berat daging buah setelah disawut dan dikeringkan menghasilkan rendemen sawut kering sebanyak 11 – 20% dan menghasilkan rendemen tepung sebesar 10 – 18%, tergantung tingkat ketuaan dan jenis sukun. Pengeringan sawut sukun  menggunakan  alat pengering sederhana  berkisar antara 5-6 jam dengan suhu pengeringan 55-60^oC. Bila pengeringan dengan sinar matahari  lama pengeringan tergantung cuaca. Pada udara yang cerah, lama pengeringan  sekitar 1 – 2 hari.
Tabel 3. Rendemen produk tepung sukun

Komponen yang diamati	Rendemen
Berat sukun kotor Daging buah Kulit buah Hati buah Chip/sawut kering Tepung	1200-2000 g 81,21% 18,79% 9,09% 11,01% 10,70%

Tepung sukun (Gambar 3) mengandung  84,03% karbohidrat, 9,90% air, 2,83% abu, 3,64% protein dan 0,41% lemak. Tabel 4 menunjukkan bahwa kandungan protein tepung sukun lebih tinggi dibandingkan tepung ubi kayu, tepung ubi jalar, tepung pisang dan tepung haddise (Widowati, dkk 2001).
Gambar 3.Tepung sukun
Jenis sukun yang tumbuh di Indonesia beranekaragam, dan jenis sukun berpengaruh terhadap sifat tepung yang dihasilkan. Kadar amilosa tepung sukun antara 11-17% menunjukkan tekstur produk olahannya sangat pulen seperti sukun Bone, sukun Cilacap, sukun Kediri, sukun Sukabumi dan sukun Pulau Seribu, sedangkan yang berkadar amilosa 17 – 20% menghasilkan produk olahan pulen seperti sukun Kulon Progo dan sukun Pur­worejo. Kadar gula total pada sukun antara 0,21 – 0,32%. Kandungan pektin sukun Cilacap, Sukabumi dan Kediri cukup tinggi yaitu sekitar 20%, sedangkan sukun Kulonprogo, Pulau Seribu, Bone dan Purworejo kandungan pektinnya rendah (10%). Sukun Bone mengandung vitamin A (64 IU) dan vitamin C (9 mg/100 mg) tertinggi dibanding sukun lainnya (Suismono dan Suyanti 2008).
Viskositas puncak pada tepung sukun lebih dari 1000 BU berarti mem-punyai daya mengembang lebih mekar dibanding terigu. Semakin tua tingkat kematangan akan meningkatkan viskositas puncak karena kadar patinya meningkat.
Tabel 4. Komposisi kimia aneka tepung umbi-umbian dan buah-buahan.

Komoditas	Kadar (%)
	Air	Abu	Protein	Lemak	Karbohidrat
Pisang Sukun Labu kuning Haddise Ubikayu Ubijalar	10,11 9,09 11,14 9,32 7,80 7,80	2,66 2,83 5,89 6,62 2,22 2,16	3,05 3,64 5,04 2,67 1,60 2,16	0,28 0,41 0,08 0,08 0,51 0,83	84,01 84,03 77,65 81,32 87,87 86,95

Sumber: Widowati, et.al., (2001)
VII. PENUTUP
berdasarkan kandungan nutrisinya, buah sukun mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai salah satu makanan pokok pendamping beras. Kandungan vitamin dan mineral buah sukun lebih lengkap dibandingkan dengan beras, namun kalorinya lebih rendah. Hal ini mempunyai keuntungan tersendiri, yaitu dapat digunakan sebagai makanan diet. Untuk golongan masyarakat tertentu yang menginginkan diet makanan kalori rendah dapat memilih buah sukun  dalam menu sehari-hari.
Untuk mengatasi kelemahan sifat umum buah-buahan segar, serta mengantisipasi ketersediaan yang lumintu, maka bentuk tepung  sangat dianjurkan. Dalam bentuk tepung, sukun akan menjadi lebih awet, menghemat beaya transportasi dan penyimpanan, nilai ekonominya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan dalam pembuatan aneka produk pangan.
Pengembangan agroindustri aneka tepung  di pedesaan (sentra bahan baku) diharapkan dapat meningkatkan bargaining position petani, mengubah pola petik-jual menjadi petik-olah-jual, meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat, mengurangi laju urbanisasi karena tersedia lapangan kerja di desa, bahkan dimungkinkan terjadi aliran dana berbalik dari kota ke desa. Dalam bentuk tepung, sukun dapat diolah menjadi aneka produk makananyang tidak kalah dengan produk olahan berbasis tepung beras ataupun terigu (Gambar 4).

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: PROSPEK SUKUN (ARTOCARPUS COMMUNIS) sebagai pangan sumber karbohidrat - 9756people
Info Petani -

Jaminan Mutu Obat Hewan Produk Indonesia

Indonesia telah memiliki sistem jaminan mutu obat hewan yang telah diakreditasi secara nasional dan Asean.

Semua obat hewan yang diedarkan di dalam wilayah Republik Indonesia harus mendapatkan nomor pendaftaran. “Untuk mendapatkan nomor pendaftaran semua obat hewan yang akan diedarkan harus memenuhi persyaratan minimal pengujian mutu obat hewan melalui Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan atau BBPMSOH,” kata Drh. Pudjiatmoko, PhD Kepala BBPMSOH kepada Sinar Tani.

BBPMSOH selain melakukan pengujian mutu obat hewan, juga menerbitkan sertifikat hasil pengujian mutu obat hewan yang telah memenuhi persyaratan mutu baik obat hewan yang diedarkan di dalam negeri maupun untuk dijual keluar negeri. Sertifikat hasil pengujian ini sangat dibutuhkan dalam rangka penjaminan mutu obat hewan Indonesia yang akan ekspor ke manca negara.

BBPMSOH adalah satu-satunya institusi pemerintah Indonesia yang mempunyai wewenang melakukan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan yang beredar di Indonesia. BBPMSOH merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

BBPMSOH telah ditunjuk sebagai focal point untuk vaksin hewan di tingkat ASEAN sejak tahun 1993. Sebagai lembaga pengujian mutu obat hewan, BBPMSOH telah diakreditasi di tingkat nasional sejak Juni 1998 dan tingkat ASEAN sejak Agustus 2002. Maka dari itu, pada saat ini peran BBPMSOH semakin penting dalam percaturan jaminan mutu obat hewan di kawasan Asia Tenggara.

Pada program pencapaian swasembada daging sapi di Indonesia, BBPMSOH berperan penting dalam memberikan jaminan mutu obat hewan yang digunakan baik untuk pencegahan dan pengobatan penyakit hewan maupun untuk peningkatan produktifitas ternak secara umum termasuk sapi.

Pada era perdagangan bebas dan seiring pesatnya perkembangan teknologi obat hewan, BBPMSOH berperan penting dalam memberikan jaminan mutu obat hewan yang akan diekspor ke luar negeri. BBPMSOH juga berperan dalam pembinaan teknis kepada produsen obat hewan untuk meningkatkan jaminan mutu obat hewan produksi dalam negeri. Jaminan mutu obat hewan tersebut sangat diperlukan dalam rangka peningkatan ekspor obat hewan Indonesia ke manca negara.

Sumber: Sinar Tani - Membangun Kemandirian Agribisnis, Senin, 01/11/2010

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: Jaminan Mutu Obat Hewan Produk Indonesia - 9756people
Info Petani -

Seroprevalensi Chalmydophila abortus pada Sapi Betina di 6 Propinsi, Indonesia

Hayati M., Maharis R., Pramastuti I., Hakim A., Syaefurrosad, Maizir A. dan Pudjiatmoko

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunungsindur, Bogor

ABSTRAK

Pengkajian seroprevalensi terhadap Chlamydophila abortus telah dilakukan di 12 Kabupaten dari 6 Propinsi di Indonesia. Setiap Kabupaten diambillO sampel serum dari sapi betina. Pengambilan sampel berlangsung dari bulan Juni-Agustus 2010. Sebanyak 120 sampel serum diuji menggunakan metode ELISA. Dari hasil pengujian ELISA tersebut diperoleh hasil 25 % sampel seropositif, 15 % suspected dan 60 % seronegatif. Seropositif Chlamydophila abortus pada sapi betina ini merupakan laporan pertama kali di Indonesia.

Kata Kunci: Chlamydophila abortus, sapi, seroprevalensi

ABSTRACT

A study of the seroprevalence of Chlamydophila abortus has been carried out at 12 Regency from 6 Province, in Indonesia. Ten samples of sera from cows in each region were collected. The sampling took place from June-August 2010. The samples totally 120 sera were tested using ELISA method. The result of ELISA test showed that 25 % seropositive, 15 % suspected and 60% seronegative samples. This Seropositive against Chlamydophila abortus in cows is the first report in Indonesia.

Key word: Chlamydophila abortus, cows, seroprevalence

PENDAHULUAN

Beberapa negara di dunia telah melaporkan berbagai kasus abortus yang disebabkan infeksi Chlamydophila abortus. Salah satu laporan menyatakan pada tahun 2007 di Jerman dari 100 sampel sapi betina yang diambil, sebanyak 61 % terinfeksi Chlamydophila sp. (13). Sedang­kan kasus infeksi C. abortus di Inggris, Swedia, Italia dan Turki pemah dilaporkan pada sapi, kambing dan domba (9,11,14,18).

Bakteri Chlamydophila abortus yang dapat menyebabkan Epizootic Bovine Abortion masuk kedalam famili Chlamydiaceae. Bakteri ini merupakan bakteri intraseluler obligat, gram negatif, non motil dan biasa menyerang sapi, kambing dan domba (8,17). Gejala klinis yang tampak dari penyakit ini antara lain, vaginitis, endometritis, repeat breeding, abortus pada kebuntingan 4-9 bulan, stillbirth (lahir kemudian mati), dan jika fetus lahir maka dalam kondisi lemah serta diikuti dengan retensi plasenta (7, 9). Gejala lain seperti pneumonia, enteritis, poliarthritis dan encephalitis juga pernah dilaporkan (9).

Chlamydophila abortus merupakan penyakit zoonosis yang dapat menyebabkan abortus pada wanita yang berkontak langsung dengan domba dan sapi (1). Pada suatu penelitian ditemukan bahwa kasus mastitis pada sapi juga dapat disebabkan oleh infeksi C. abortus (4). Hal ini mengakibatkan resiko terinfeksi bakteri bagi pemerah susu dan manusia yang meminumnya sangat tinggi.

Pertumbuhan C. abortus dapat dihambat oleh antibiotik seperti tetrasiklin dan erithromisin. Sampai sekarang informasi tentang resistensi C. abortus terhadap antibiotik belum banyak diamati (15).

Diagnosa C. abortus dapat dilakukan secara serologis, identifikasi dan isolasi. Metode yang biasa digunakan adalah microimmunofluorescence, ELISA, PCR dan isolasi agen pada biakan ku1tur se1 (1, 6, 16). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode ELISA lebih mudah, sensitif dan spesifik jika dibandingkan dengan uji serologis lain (10). Salah satu penelitian yang membandingkan antara metode CFT dan ELISA untuk pengujian serologis C. abortus. Pada penelitian tersebut diperoleh bahwa metode ELISA lebih sensitif dan spesifik dari pada metode CFT (12).

Kejadian infeksi C. abortus pada sapi te1ah banyak dilaporkan di luar negeri, tetapi di Indonesia kasus ini belum banyak diungkapkan atau dilaporkan secara resmi. Sedangkan kasus aborsi dan gangguan reproduksi sering terjadi di Indonesia. Tujuan pengkajian ini untuk mengetahui seroprevalensi C. abortus pada sapi potong/perah di beberapa wilayah Indonesia. Seropositif C. abortus pada sapi di Indonesia dalam studi ini merupakan laporan pertama kali.





MATERI DAN METODE

Sampel Serum

Pengambilan Serum diambil dari sapi perah atau sapi potong betina dari petemakan rakyat di 12 Kabupaten dari 6 Propinsi, yaitu: Sleman, Bantul (DIY), Lebak, Tangerang (Banten), Mojokerto, Sumenep (Jawa Timur), Tanggamus, Way Kanan (Lampung), Semarang, Boyolali (Jawa Tengah), Tasikmalaya dan Bandung (Jawa Barat). Dari masing-masing lokasi diperoleh sebanyak 10 sampel sehingga terkumpul sebanyak 120 sampel. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Juni - Agustus 2010.

Uji Serologis

Pengujian ELISA dilakukan di Laboratorium Bakteriologi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur. Seratus dua puluh sampel serum sapi yang telah terkumpul diuji serologis dengan menggunakan ELISA kit komersial dari Idexx, Laboratories Inc, USA.

Metode yang digunakan adalah indirect ELISA

Berikut adalah prosedur yang dilakukan sesuai dengan petunjuk pada kit ELISA. Sampel dan kontrol diencerkan dengan wash solution dengan perbandingan 1:400. Kemudian 100 µl sampel dan kontrol yang telah diencerkan diteteskan pada setiap well yang terdapat pada plate. Plate diinkubasi selama 60 menit (± 5 menit) pada suhu 37°C. Setelah diinkubasi, plate dibilas dengan wash solution 300µl sebanyak 3 kali. Chekit-Chlamydia-Anti ruminant IgG-PO conjugate diteteskan sebanyak 100 µl setiap well dan inkubasikan selama 60 menit (± 5 menit) pada suhu 37°C. Lalu plate dibilas dengan wash solution 300 µl sebanyak 3 kali. Chekit TMB-Substrate diteteskan sebanyak 100 µl pada setiap well dan diinkubasikan pada suhu ruang selama 15 menit. Reaksi warna dihentikan dengan cara penambahan 100 µl Chekit stop solution pada setiap well. Hasil pembacaan ELISA reader dengan panjang gelombang 450 nm dianalisis dengan rumus sebagai berikut:



S/P (Sampel positif ratio) (%) = (OD sampel - OD negatif) : (OD Positif - OD negatif) x 100%

HASIL DAN DISKUSI

Interpretasi hasil pembacaan ELISA dilakukan dengan cara sebagai berikut: sampel dinyatakan positif jika S/P ratio (dalam persen) sama dengan atau lebih besar 40%, jika S/P ratio sebesar 30 - 40% dinyatakan suspect dan sampel dinyatakan negatif apabila S/P ratio <>

Hasil pengujian titer antibodi menggunakan ELISA dengan interpretasi tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah. Dari 120 sampe1 serum yang diuji, terdapat 30 sampel (25 %) seropositif antibodi terhadap C. abortus, sedangkan sebanyak 18 sampel (15 %) merupakan suspected C. abortus. Seropositif terbanyak terjadi di Kabupaten Sleman sebanyak 5 dari 10 (50%) sampel yang diambil, lalu diikuti Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Sumenep dengan 4 dari 10 (40%) sampel. Sedangkan Kabupaten Way Kanan sebanyak 3 dari 10 (30%) sampel seropositif. Kabupaten Bandung, Bantul, Lebak, Boyolali, Mojokerto dan Tanggamus dengan seropositif masing­masing sebanyak 2 dari 10 (20%) sampel. Dan seropositif yang paling sedikit terdapat di Tasikmalaya dan Semarang yaitu sebanyak 1 dari 10 (10%) sampel. Sampel yang diuji menunjukkan adanya positif antibodi terhadap C. abortus di semua lokasi pengambilan. Di daerah pengambilan sampel tidak dilakukan vaksinasi C. abortus dan dapat disimpulkan seropositif ini menunjukkan terdapat infeksi C. abortus di daerah tersebut.

Tabel: Hasil pengujian Cabonus dengan menggunakan metode ELISA

Propinsi	Kabupaten	Jumlah Sampel	Jumlah Positif (%)	Jumlah Suspect (%)	Jumlah Negatif (%)
D.I.Y.	Sleman	10	5 (50)	1 (10)	4 (40)
	Bantul	10	2 (20)	3 (30)	5 (50)
Banten	Tangerang	10	4 (40)	1 (10)	5 (50)
	Lebak	10	2 (20)	2 (20)	6 (60)
Jawa Timur	Sumenep	10	4 (40)	3 (30)	3 (30)
	Mojokerto	10	2 (20)	2 (20)	6 (60)
Lampung	Way Kanan	10	3 (30)	0(0)	7 (70)
	Tanggamus	10	2 (20)	1 (10)	7 (70)
Jawa Tengah Boyolali		10	2 (20)	2 (20)	6 (60)
	Semarang	10	1 (10)	1 (10)	8 (80)
Jawa Barat	Bandung	10	2 (20)	0(0)	8 (80)
	Tasikmalaya	10	1 (10)	2 (20)	7 (70)
Total sampel		120	30 (25)	18 (15)	72 (60)

Kasus gangguan reproduksi akibat infeksi dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus dan parasit seperti Brucella abortus, Leptospira sp., Bovine Viral Diarrhoea, Infectious Bovine Rhinotrhacaeitis, Trikomoniasis dan C. abortus (7). Selain Brucella, Toxoplasma dan Neospora, C. abortus juga ditemukan sebagai salah satupenyebab abortus pada ruminansia di Belgia (19). Hal tersebut juga terjadi di Turki, bahwa selain akibat infeksi Brucellosis, C. abortus juga mengakibatkan abortus (18). Chlamydophila abortus menjadi penyebab utama kasus abortus di Swiss dan diikuti oleh infeksi Toxoplasma gondii dan Coxiella burnetti. Selain kasus infeksi, kasus abortus juga dapat disebabkan malformasi alat reproduksi dan defisiensi vitamin dan mineral (5).

Kasus C. abortus pada ruminansia di Indonesia jarang atau bahkan tidak pemah dilaporkan. Selama ini Brucellosis masih dianggap sebagai penyebab terbesar kasus abortus di Indonesia. Dari beberapa laporan diatas dan banyaknya seropositifyang diperoleh pada studi ini, infeksi C. abortus dapat digunakan sebagai diagnosa banding pada kasus abortus dan gangguan reproduksi lainnya yang terjadi di Indonesia.

Beberapa Seropositif menunjukkan gejala klinis seperti abortus, mastitis, repeat breeding atau anestrus. Sapi yang tidak menunjukkan gejala klinis dapat saja menjadi reaktor C. abortus dan menularkannya kepada individu yang lain. Chlamydophila abortus dapat menular melalui rute faecal-oral atau venereal (3). Adanya infeksi C. abortus pernah dideteksi pada vagina sapi betina (6). Sedangkan pada sapi jantan ditemukan bakteri C. abortus pada semen sehingga transmisi venereal dapat terjadi (2).

Adanya arus keluar masuk hewan dari dalam dan luar peternakan, penggunaan pejantan yang terinfeksi, pemisahan individu dalam satu kelompok kandang yang tidak sempurna, kondisi sapi dan kandang yang kotor, diidentifikasi meningkatkan resiko penularan C. abortus (13). Kondisi tersebut ditemukan pada kandang-kandang sapi di setiap lokasi pengambilan sampel. Tingkat sanitasi kandang yang rendah menyebabkan dalam satu kelompok kandang dapat terjadi beberapa kasus C. abortus.

Sebagai salah satu penyebab penyakit zoonosis, C. abortus perlu diamati perkembangannya untuk dapat dilakukan penatalaksanaan kesehatan masyarakat veteriner yang lebih baik. Kontak langsung manusia dengan hewan yang terinfeksi sangat sering terjadi terutama bagi pemerah susu sapi dan peternak. Fakta bahwa bakteri ini dapat diekskresikan melalui susu yang diproduksi meningkatkan resiko terinfeksi terhadap manusia yang meminumnya (4).

KESlMPULAN



Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa kasus Chlamydophila abortus ditemukan di 12 kabupaten dari 6 Propinsi, Indonesia. Persentase seroprevalensi infeksi Chlamydophila abortus pada sapi di Indonesia cukup tinggi berkisar antara 10 % sampai 50 %. Selanjutnya perlu dilakukan kajian tentang deteksi dan isolasi Chlamydophila abortus di Indonesia.



UCAPAN TERIMA KASIH



Ucapan terima kasih ditujukan kepada petugas Dinas Pertanian dan Peternakan yang membidangi fungsi kesehatan hewan atas bantuan teknis terlaksananya pengambilan sampel serum sapi dari Kabupaten Sleman, Bantul, Tangerang, Lebak, Sumenep, Mojokerto, Way Kanan, Tanggamus, Boyolali, Semarang, Bandung dan Tasikmalaya.

DAFTAR PUSAKA

1. Aitken I. D., Longbottom D. 2004. Enzootic Abortion of Ewes (Ovine Chlamydiosis). pp. 635-641. In:

OIE (ed). Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

2. Amin A.S. (2003). Comparison of Polymerase Chain Reaction and Cell Culture for The Detection of Chlamydophila Species in The Semen of Bulls, Buffalo-bulls and Rams. Veterinary Journal, 166(1): 86-92.

3. Anonimous. 2009. Import Risk Analysis: Cattle Germplasm from All Countries. MAP Biosecurity New Zealand.

4. Biesenkamp-Uhe, C.Li, Y. Hehnen, HR. Sachse, K., Kaltenboeck, B. 2007. Therapeutic Chlamydophila abortus and C. pecorum Vaccination Transiently Reduces Bovine Mastitis Associated with Chlamydophila Infection. Infection Immunity 75 (2): 870-877.

5. Chanton-Greutmann H., Thoma R, Corboz L, Borel N, Pospichii A. 2002. Abortion in Small Ruminants in Switzerland: Investigation During Lambing Seasons (1996-1998) with Special Regard to Chlamydial Abortions. Scweiz Arch Tierheiikd 144(9): 483-92.

6. DeGraves F.J., Gao D., Hehnen H., Schlapp T., dan Kaltenboeck B. 2003. Quantitative Detection of Chlamydia psitacii and C. pecorum by High­Sensitivity Real-Time PCR Reveals High Prevalence of Vaginal Infection in Cattle. Journal of Clinical Microbiology 41(4): 1726-1729.

7. Dian R., Wulan C.P., Lukman A. 2007. Petunjuk teknis: Penanganan Gangguan Reproduksi pada Sapi Potong. hal. 16-22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

8. Everett K.D.E., Bush R.M. dan Andersen A.A. 1999. Emended Description of The Order Chlamydiales, Proposal of Parachlamydiaceae fam. Nov. and Simkaniaceae fam. Nov., Each Containing One Monotypic Genus, Revised Taxonomy of The Family Chlamydiaceae, Including a New Genus and Five New Species and Standards for The Identification of Organisms. International Journal of Systemic Bacteriology 49:415-440.

9. Godin A., Bjorkman C., Englund S., Niskanen K.R., Alenius S. 2008. Investigation of Chlamydophila spp. In Dairy Cows with Reproductive Disorders. Acta Vet Scand, 50(1): 39.

10. Griffiths P.C., Plater J.M., Horigan M.W., Rose M.P., Venables C., Dawson M. 1996. Seological Diagnosis of Ovine Enzootic Abortion by Comparative Inclusion Immunofluorescence Assay, Recombinant Lipopo1ysaccaride Enzyme­Linked Immunosorbent Assay and Complement Fixation Test. Clinical Microbiology 34 (6): 1512­8.

11. Griffiths P.c., Plater J.M., Martin T.C., Hughes S.L., Hughes K.J., Hewinson R.G, Dawson M. 1995. Epizootic Bovine Abortion in Dairy Herd: Characterization of Chlamydia psittaci Isolate and Antibody Response. British Veterinary Journal, 151 (6):683-693.

12. Kaltenboeek B., Heard D., DeGraves F.J., and Sehmeer N. 1997. Use of Synthetic Antigens Improves Detection by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay of Antibodies against Abortigenic Chlamydia psittaci in Ruminants. Journal of Clinical Microbiology 35 (9): 2293 ­2298.

13. Kemmerling K., Muller D., Mielenz M., dan Sauerwein. 2003. Chlamydophila species in dairy farms: Polymerase Chain Reaction Prevalence, Disease Association and Risk Factors Identified in a Cross-sectional Study in Western Germany. Journal of Dairy Science, 92(9): 4347-4354.

14. Masala G, Poreu R., Sanna G, Tanda A., dan Tola S. 2005. Role of Chlamydophila abortus in Ovine and Caprine Abortion in Sardinia, Italy. Vet. Res. Commun. 29(1): 117-123.

15. MeOrist S. 2000. Obligate Intracellular Bacteria and Antibiotic Resistance. Trends in Microbiology 8:483.

16. Perez-Martinez, J. A. dan J. Storz. 1985. Antigenic Diversity of Chlamydia psitacii of Mammalian Origin Determined by Microimmunofluorescence. Infection and Immunity 50(3): 905-910.

17. Rodolakis A., Bernard F. dan Lantier F. 1989.

Mouse Models for Evaluation of Virulence of Chlamydia psittaci Isolated from Ruminants. Res. Veterinary Science 46: 34-39.

18. Otlu S., Sahin M., Dnver A., dan Celebi 0.2007.

Detection of Brucella melitensis and Chlamydophila abortus Antibodies in Aborting Sheep in the Kars Province of Turkey. Bull Veterinary Inst Pulawy 51: 493-495.

19. Vercammen F., DE Deken R., dan Brandt J. 2004.

Seropreva1ence of Abortive Infectious Agents in Ruminants of The Royal Zoological Society of Antwerp (1992-2002). European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians (EAZWW) 5^th Scientific Meeting, Ebeltoft. Denmark.

Sumber : Buletin Pengujian Mutu Obat Hewan No. 15 Tahun 2010 hal. 4 - 7.

Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: Seroprevalensi Chalmydophila abortus pada Sapi Betina di 6 Propinsi, Indonesia - 9756people
Info Petani -