728x90 , banner , kackdir , space iklan space banner
728x90 , banner , kackdir , space iklan space banner
 
MASYARAKAT PELAYANAN PENDIDIKAN
Keberhasilan proyek pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, dikenal sangat tergantung pada perhatian yang diberikan pada faktor manusia. Apabila hanya digunakan pendekatan teknis belaka dengan asimisi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara otomatis, maka hal ini tidak akan membawa hasil. Sangat disayangkan bahwa pada banyak tahap perencanaan pembangunan tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan pokok tentang kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Ini membuktikan bahwa pendekatan lama secara vertikal (top down) belum berubah menjadi bottom up yang efektif (Rukmana, 1993).

Dengan adanya reformasi disegala bidang termasuk pendidikan tentu saja akan diikuti dengan perubahan dalam sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan. Kesadaran anggota masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan dan program publik pada umumnya akan semakin meningkat. Keadaan ini akan terjadi pada sektor pendidikan. Orang tua dan anggota masyarakat akan menjadi stake holder yang semakin aktif dalam memantau pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan (Indryanto, 1998).

Implikasinya, public accountability dan efficacy menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan. Manakala anggota masyarakat dan orang tua menjadi stake holder yang aktif terhadap kebijakan dan program pendidikan. maka mereka juga menuntut bahwa kebijakan dan program pendidikan juga mencerminkan kepentingan mereka. Permasalahan yang dikemukakan tidak hanya pada kebijakan dan program apa yang akan dilaksanakan, tetapi mengapa kebijakan program pendidikan itu yang dilaksanakan. Anggota masyarakat dan orang tua melalui kelompok kepentingannya akan secara lebih langsung terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan. Melalui proses ini mekanisme public accountability akan berlangsung.

Sayangnya yang terjadi selama ini peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan proses pendidikan (Pengambilan keputusan, monitoring, pengawasan dan akuntabilitas). Dengan demikian, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada orang tua sebagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (Anonymous, 2000).

Untuk mengkaji dan mengevaluasi tercapainya tujuan perencanaan adalah dengan penelitian. Salah satu penelitian yang berguna dalam mengevaluasi sasaran dan tujuan suatu program, terutama yang berorientasi kepada masyarakat adalah Penelitian Survai. Dari penelitian ini dapat diketahui sejauh mana tujuan yang digariskan pada awal program tercapai (Mantra, 1998).
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: MASYARAKAT PELAYANAN PENDIDIKAN - 9756people
Info Petani -
TRANSPORTASI
    Transportasi-Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang diperkirakan pada tahun 2035 akan bertambah menjadi dua kali lipat dari jumlah saat ini atau menjadi 400 juta jiwa, telah memunculkan kerisauan akan terjadinya keadaan “rawan pangan” di masa yang akan datang. Selain itu, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terjadi pula peningkatan konsumsi perkapita untuk berbagai jenis pangan, akibatnya dalam waktu 35 tahun yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali lipat jumlah kebutuhan saat ini (Siswono Yudohusodo, 2002).Transportasi

    Transportasi-Lemahnya dukungan makro ekonomi terhadap pengembangan produk pertanian dapat menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan agropolitan. Perlu adanya perlindungan yang serius terhadap kegiatan pertanian melalui stabilisasi harga produk pertanian pada level yang wajar. Lemahnya dukungan kebijakan fiskal dan moneter seperti bebas masuknya produk pertanian impor dengan harga murah dan mahalnya suku bunga kredit pertanian merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat pengembangan perdesaan. Pada akhirnya, kondisi ini menjadi disinsentif terhadap usaha pertanian.
    Transportasi-Pada tingkat mikro, masih rendahnya produktifitas dan pemasaran, pertanian, kelembagaan yang tidak kondusif, dan lingkungan permukiman yang masih rendah merupakan permasalahan-permasalahan yang seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan perdesaan.
    Transportasi-Kondisi budaya petani lokal yang cenderung subsisten perlu mendapatkan perhatian yang serius apabila ingin merubah budaya tersebut menjadi budaya agribisnis. Tanpa adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan petani, akan sulit meningkatkan produktifitas pertanian untuk mendukung pengembangan agroindustri.    

Transportasi-Penelitian Sunardi (1999) di Kabupaten Magelang membuktikan bahwa faktor aksesibilitas merupakan faktor potensi wilayah yang mempunyai hubungan paling erat dengan ketersediaan fasilitas pelayanan dibandingkan dengan faktor potensi wilayah yang lain. Faktor aksesibilitas ditentukan dengan membandingkan luas wilayah dengan panjang jalan. Dengan kata lain bahwa semakin padat jalur-jalur transportasi maka kemungkinan semakin besar tersedianya suatu fasilitas pelayanan.

Transportasi-Terdapat dua teori utama yang secara khusus menerangkan peranan jalur transponasi dalam pengembangan wilayah perkotaan (Sabari, 1994). Teori tersebut adalah Teori Poros oleh Babcock dan Teori Sewa-Nilai Lahan dari Haig. Teori Poros memandang peran jalur transportasi dalam perspektif ekologis, keberadaan poros transportasi akan mengembangkan pertumbuhan daerah perkotaan karena sepanjang jalur ini berasosiasi dengan mobilitas tinggi sehingga berimplikasi pada perkembangan zone-zone yang ada disepanjang poros transportasi lebih besar dari zone-zone yang lain. Haig memandang dari perspektif ekonomi, sewa dan nilai lahan sepanjang jalur transportasi yang memiliki sewa dan nilai lahan tinggi sebagai fungsi aksesibilitas akan tumbuh terutama karena investasi di sektor-sektor non agraris.

Transportasi-Jalur-jalur transportasi dan utililas kota merupakan pembentuk pola penggunaan lahan di kota. Sejak awal pertumbuhan komunitas, berbagai kegiatan usaha memilih lokasi di sepanjang jalur-jalur lalu lintas primer dan tempat-tempat yang merupakan konsentrasi para pelanggan potensial (Branch, 1995). Sehingga kota-kota yang dilalui jalur transportasi padat aktifitas ekonomi akan cenderung lebih berkembang dan mampu melayani daerah belakangnya.

Transportasi-Pada semua kota, terdapat hubungan yang erat antara struktur jaringan transportasi, bentuk fisik kota, dan pola keruangan aktifitas kekotaan. Saat proses pembangunan kota berlangsung, perubahan sistem transportasi perkotaan akan mempengaruhi unsur-unsur fungsional pada fisik kekotaan dan mengarahkan pola pertumbuhan kota (Herbert, 1982).Transportasi
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: TRANSPORTASI - 9756people
Info Petani -
GEOGRAFI
Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan kasual gejala-gejala muka bumi dan peristiwa yang terjadi di permukaaan bumi baik fisik maupun yang menyangkut mahluk hidup beserta permaslahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi dan kompleks wilayah untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan ( Bintarto, 1983 ) Geografi

    Pembangunan keruangan biasanya dicirikan dengan adanya pengorganisasian tata ruang (spatial organization) dari kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial yang membawa tekanan-tekanan tak terelakkan terhadap kebijaksanaan regional tergantung dari tingkatan atau tahapan pembangunan dan pengorganisasian tata ruang yang bersangkutan. Pentingnya kebijaksanaan regional dan jenis-jenis permasalahan yang harus dihadapi akan berubah-ubah ( Fisher, 1975 ).  Pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah sebagai tempat kegiatan diperlukan adanya penataan ruang agar dicapai penyebaran yang efisisen.
Banyak penelitian menyimpulkan bahwa kemampuan memenuhi peningkatan permintaan pelayanan di kota sekunder negara dunia ketiga sangatlah rendah selama dua dekade belakangan. Penelitian Osborn di bebcrapa kota menengah di Indonesia membuktikan bahwa pelayanan infrastruktur dan kebutuhan dasar seperti sekolah, rumah sakit, air bersih, drainase, dan bangunan fisik sangatlah kurang (Osbom dalam Rondinelli, 1983). Sisi lain diungkapkan oleh Conyers (1982) yang menyatakan bahwa fasilitas pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan di negara dunia keliga menyerap lebih banyak sumber dana dan tenaga kerja dibandingkan jenis pelayanan sosial lainnya.

Geografi-Bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan, dimana investasi di bidang ini tersebar luas di bawah kendali pemerintah pusat. Meskipun secara kualitas dalam bidang kesehatan kurang mendapat perhatian, akibatnya kota-kota besar mendapatkan pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik dibanding kota-kota kecil. Hal ini dapat terlihat dari variasi jumlah dan jenis dokter spesialis yang tersedia (Atmodirono, 1974).

Kekurangan fasilitas pelayanan pendidikan telah mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembangunan fasilitas secara cepat. Presiden Republik Indonesia secara khusus di tahun 70-an mengeluarkan instruksi (yang kemudian dikenal dengan inpres) untuk menyediakan bangunan Sekolah Dasar setiap tahunnya dengan dana berasal dari penjualan ekspor minyak bumi. Hingga tahun 1978 telah dibangun 24.065 Sekolah Dasar Inpres dengan total proporsi 30% dari keselumhan Sekolah dasar di negeri ini. Tahun 1979-1980 saja telah dibangun 10.000 Sekolah Dasar baru, 15.000 kelas baru, dan perbaikan 15.000 bangunan Sekolah Dasar lainnya. Untuk tingkat menengah, pembangunan dikonsentrasikan pada pengembangan laboratorium sains dimana selama tahun 1974-1975 telah berdiri 1000 laboratorium baru bagi tingkat SLTP dan 200 lainnya untuk tingkat SLTA (Postlethwaite, 1980).

Hal yang terjadi kemudian adalah sistem sentralistik dalam pengelolaan dan alokasi program pendidikan terjadi bukan hanya dalam hal pengadaan sarana dan prasarana, tapi ke semua aspek program, sehingga telah membentuk sikap tertentu kepada pengelola pendidikan baik di pusat maupun di daerah. Salah satu sikap yang selama ini terbentuk adalah adanya ketergantungan pengelola pendidikan baik di daerah dan sekolah kepada pemerintah pusat dalam hal orientasi program pendidikan dan penyediaan dana pendidikan (Indryamo, 1998).Geografi
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: GEOGRAFI - 9756people
Info Petani -
PENDIDIKAN DAN FASILITASNYA
Pendidikan adalah salah satu aset bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan adalah keberhasilan negara dalam mengangkat derajat dan martabat bangsa, bangsa yang tertinggal dan terbelakang dalam pendidikannya maka akan menjadi bangsa yang terbelakang dan tertinggal juga dalam percaturan dunia. Kemajuan pendidikan di suatu Negara berkaitan erat dengan keberadaan fasilitas pendidikan karena fasilitas pendidikan memiliki dua peran penting dalam suatu wilayah. Pertama, menentukan kualitas sumberdaya manusia dan yang kedua menjadi penentu bagi perkembangan suatu wilayah. Sebagai penentu kualitas sumberdaya manusia, fasilitas pelayanan pendidikan dianggap sebagai basic need sehingga sistemnya barus menjangkau seluruh masyarakat. Sebagai penentu perkembangan wilayah fasilitas ini menjadi komponen utama dalam penentuan hiraki pusat pelayanan dan pertumbuhan suatu wilayah. pendidikan

Penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan secara efektif dan efisien penting dalam pengembangan wilayah, keberadaan sarana dan prasarana pelayanan dapat menjadi pemacu sekaligus penghambat perkembangan suatu wilayah. Oleh karenanya jika suatu kota, terutama kota kecil dan menengah, ingin memantapkan perannya sebagai penyangga pusat pertumbuhan maka keberadaan fasilitas pelayanan yang ada perlu mendapat perhatian 1ebih dan dikaji agar dapat diketahui efektivitas dan efisiensi pelayanan yang dapat diberikan.
Bencana alam gempa bumi tektonik yang memporak-porandakan Yogyakarta dan Jawa Tengah telah meninggalkan akibat dan dampak yang sangat luar biasa dalam dunia pendidikan. Berbagai macam sarana dan prasarana serta infra struktur pendidikan hancur dan luluh lantak digoncang oleh kekuatan gempa 5,9 SR. Kabupaten Bantul sebagai wilayah yang mengalami dampak gempa paling parah. Salah satu kerusakan yang paling parah adalah kerusakan fasilitas pendidikan dimana terdapat lebih dari 500 gedung sekolah dasar yang rusak dengan kategori hancur dan rusak berat. Bahkan data laporan awal tim gabungan Bapenas dan Pemda DIY menyebutkan lebih dari 900 gedung sekolah (90%) di Bantul mengalami kerusakan dan kehancuran. Pada sektor pendidikan, kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun untuk bangunan dan Rp 58,8 miliar untuk peralatan pendidikan. Di Jogja, sekitar 2.155 fasilitas pendidikan, dari gedung hingga peralatan KBM mengalami kerusakan dan hancur sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Hal yang memperparah kerusakan fisik fasilitas pendidikan adalah hampir seluruh bangunan Sekolah Dasar di pedesaan dibangun pada sekitar tahun 1970-an dengan dana INPRES. Maka dari itu, mutu dan kelayakan bangunan tidak memenuhi standar untuk penyelenggaraan proses KBM lagi.
Kabupaten Bantul mengalami kerusakan baik itu hancur, rusak berat, maupun rusak ringan. Beberapa Kecamatan yang mengalami kerusakan sekolah terparah adalah Kecamatan Piyungan, Pleret, Jetis, Imogiri, dan Pundong.. Salah satu alasan parahnya kerusakan fisik yang terjadi di kecamatan-kecamatan ini karena sebagian dari daerah-daerah ini berada pada jalur patahan gempa.
Setelah lebih dari setahun gempa berlalu perlu dilakukan tindakan cepat guna menghindari kerugian yang lebih besar seperti terhambatnya proses pendidikan secara umum di Kabupaten Bantul. Observasi di lapangan mengindikasikan bahwa sejumlah sekolah, meskipun tampak aman, telah mengalami kerusakan parah yang tidak terlihat yang dapat berbahaya bagi anak-anak sekolah. Karena banyaknya gedung sekolah yang berumur lebih dari 35 tahun dan tidak lagi memenuhi standar keamanan terhadap gempa bumi, rekonstruksi menyeluruh harus diprioritaskan di atas perbaikan dan rehabilitasi. Namun juga perlu diperhatikan bahwa proses rekonstruksi tersebut harus memungkinkan semua siswa mendapatkan akses pendidikan dan fasilitas sekolah secara adil dan merata. pendidikan
Rating: 5 Reviewer: Info Petani - ItemReviewed: PENDIDIKAN DAN FASILITASNYA - 9756people
Info Petani -
728x90 , banner , kackdir , space iklan space banner
 
5 Info Petani © 2012 Design Themes By Blog Davit