Info Petani -
Dua belas hari sudah para menteri dan pejabat negara setingkat menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Jakarta. Dalam pidato setelah pelantikan itu SBY menegaskan para menteri KIB II harus mampu berpikir cerdas dan siap bekerja keras memenuhi tuntutan tugas. Bagi para Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) se Indonesia, tentunya menteri yang paling ditunggu kinerjanya adalah Menteri Pertanian yang baru yaitu Ir. H. Suswono, MMA. Siapakah sosok pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 20 April 1959 ini?
Secuil Kisah dari Wisma Indraprasta, Bogor
Pada tahun 1983 penulis memasuki bangku kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai mahasiswa angkatan 20 melalui jalur Proyek Perintis II (PP II). Di tahun pertama (Tingkat Persiapan Bersama, TPB) penulis tinggal di kamar kontrakan bersama kakak kelas satu daerah di kelurahan Babakan Sirna, sekitar 350 meter utara Kampus Pusat IPB Baranang Siang. Karena hanya berdua, maka untuk urusan makan dan cuci pakaian kami bergabung dengan kumpulan anak-anak mahasiswa Tegal, Jawa Tengah yang mengontrak satu rumah. Mereka membuat papan nama pada rumah tersebut dengan tulisan "Wisma Indraprasta". Setiap hari rata-rata 3 kali kami wira-wiri antara kamar kontrakan dan Wisma tersebut. Dengan modal patungan dari 10 mahasiswa, selain makan dan cuci pakaian dengan jasa pembantu, kami bisa berlangganan salah satu koran nasional (Kompas).
Di antara teman-teman mahasiswa Tegal itu ada satu yang paling senior. Orangnya pendiam, berkacamata minus, kalau berbicara suaranya kecil, jernih dengan intonasi dan tekanan suara yang khas. Pada saat itu dia sedang merampungkan tugas akhirnya (skripsi). Namanya Suswono, kami memanggilnya Mas Sus, seorang mahasiswa Fakultas Peternakan IPB. Meski agak jarang berkomunikasi dengannya, penulis mengamati Mas Sus ini memiliki "kekuatan" dan kharisma tersendiri. Dalam kesehariannya, sebagaimana kami yang lain, Mas Sus merupakan representasi mahasiswa Kampus Rakyat. Kini, setelah Susunan KIB II diumumkan oleh Presiden SBY, penulis baru menyadari bahwa 26 tahun yang lalu penulis telah pernah bersama dengan seorang Calon Menteri Pertanian Periode 2009 - 2014.
Pukulan di Akhir Tahun
Pada tanggal 30 Oktober 2009, melalui situs resmi Departemen Pertanian (Deptan), Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian Dr. Ir. Ato Suprapto, MS menyampaikan pengumuman tertulis tentang berakhirnya kontrak kerja THL-TBPP Angkatan I Tahun 2007. Poin penting dari berita itu adalah Deptan tidak memperpanjang lagi kontrak kerja mereka. Meskipun sudah diprediksi berdasarkan berita-berita sebelumnya, tak pelak lagi realitas ini sangat memukul rekan-rekan THL-TBPP 2007. Sebagai THL-TBPP Angkatan II Tahun 2008, penulis merasa ikut prihatin dengan perkembangan terakhir ini. Alangkah baiknya sekiranya diadakan polling terlebih dahulu, untuk mengetahui kesiapan mereka atas pemutusan kontrak kerja ini. Namun, penulis meyakini sebagian besar, jika tidak semuanya, THL-TBPP 2007 tidak siap dengan berakhirnya kontrak kerja mereka.
Dalam sebuah kesempatan Menteri Pertanian Suswono menyatakan untuk program 100 hari beliau akan memprioritaskan pada akselerasi program 2009. Apakah penegasan pemutusan masa kotrak bagi THL-TBPP 2007 ini adalah bagian dari akselerasi itu? Alangkah cepatnya nasib rekan-rekan THL-TBPP I ini ditentukan.
Paradoks Kebijakan
Di depan Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, tanggal 19 Agustus yang lalu Presiden SBY menyampaikan Pidato Kenegaraan yang sangat memukau tentang Pembangunan Nasional dalam Perspektif Daerah. Tema pidato itu adalah "Pembangunan untuk Semua" (Development for All). Menurut Presiden pada hakikatnya pembangunan suatu bangsa harus bersifat inklusif, menjangkau dan mengangkat derajat seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah nusantara. Salah satu pendekatan dari gagasan pembangunan untuk semua itu adalah penerapan konsep triple track strategy, yakni strategi yang pro-growth, pro-job, dan pro-poor. Esensi pembangunan untuk semua adalah pembangunan yang menitikberatkan pada kemajuan kualitas manusia. Manusia Indonesia bukan sekedar obyek pembangunan melainkan justru subyek pembangunan. Demikian pidato Presiden.
Kini, apa yang dialami rekan-rekan THL-TBPP Angkatan I 2007 sangat kontras dengan semangat pidato Presiden di atas. Salah satu tanda adanya peningkatan kualitas hidup adalah semakin terjaminnya rasa tenteram. Apa yang dirasakan rekan-rekan THL-TBPP 2007 saat ini adalah kegelisahan menatap masa depan, pasca berakhirnya kontrak kerja. Rasa itu tentu saja menular pada kami, THL-TBPP angkatan berikutnya, yaitu THL-TBPP 2008 dan 2009. THL-TBPP direkrut dan dilatih (baca: dipersiapkan) untuk menjadi pendamping masyarakat, petani. Selama 3 tahun THL-TBPP 2007 menunaikan tugas sesuai tupoksi. Spesifikasi dan kualifikasi kami sangat jelas yakni seorang pendamping! Jika kemudian di tengah jalan kondisi mengharuskan kami merubah spesifikasi dari seorang petugas pendamping menjadi seorang pelaku usaha, sungguh itu merupakan perubahan yang sangat berat. Di sinilah, strategi ke-enam dari konsep pembangunan untuk semua gagasan Presiden SBY itu diuji. THL-TBPP adalah bagian dari rakyat Indonesia, yang bukan sekedar obyek apalagi komoditas pembangunan, melainkan subyek pembangunan yang perlu ditangani secara komprehensif, tuntas dan manusiawi.
Di samping itu ada hal lain yang tidak kalah pentingnya. Sebagian dari rekan-rekan THL-TBPP 2007 itu, seperti juga sebagian THL-TBPP 2008, adalah pendamping program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). BLM-PUAP adalah bantuan modal langsung dari pemerintah pusat pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di desa untuk dikelola menjadi modal abadi yang terus tumbuh. Jika mereka (THL-TBPP pendamping PUAP) diputus kontraknya, bagaimana kelanjutan program PUAP? Apakah kita menginginkan program itu kandas di tengah jalan dan kucuran dana itu menguap tanpa bekas?
Hasil evaluasi Badan Pengembangan SDM Pertanian sendiri telah mengakui bahwa lebih dari 80 % THL-TBPP menunjukkan kinerja yang baik. Dapat dikatakan keberadaan THL-TBPP, dari angkatan I sampai III, telah memunculkan keseimbangan baru antara pendamping (penyuluh) dan pelaku usaha (petani). Masyarakat petani mulai merasakan manfaat kehadiran para petugas ini. Ketika kontrak kerja diputus, maka kesimbangan itu menjadi terganggu dan masyarakat petanilah yang paling dirugikan. Seyogyanya pilihan alur kebijakan Deptan adalah memperkuat sistem lembaga penyuluhan dengan meningkatkan performa dan kualitas penyuluhnya (termasuk meningkatkan status THL-TBPP pada posisi yang lebih baik). Tetapi mengapa yang dipilih oleh Deptan adalah kebijakan "banting setir" (THL-TBPP diarahkan untuk menjadi pelaku usaha)?
Menteri Pertanian Suswono menyatakan ada 4 target sukses pertanian yaitu swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing serta ekspor. Menurutnya, ke-empat target itu akan dicapai melalui strategi 7 gema revitalisasi, di antaranya revitalisasi sumberdaya manusia dan revitalisasi kelembagaan petani. Bagaimana target-target itu bisa dicapai, jika implementasi strategi tidak dijalankan? Bagaimana revitalisasi kelembagaan petani bisa terwujud, jika pendamping-pendampingnya "digerogoti"?
Harapan Kepada Menteri Pertanian Suswono
Penulis memahami bahwa rekan-rekan THL-TBPP Angkatan I 2007 berada dalam posisi dan situasi yang sulit, persis seperti pengembara di titik persimpangan jalan yang membingungkan. Tapi yakinlah rekan-rekan, bahwa keberadaan kita masih dibutuhkan oleh petani. Masih segar dalam ingatan kita akan tekad Pemerintah di awal periode 2004 - 2009 yang akan mengkondisikan keberadaan penyuluh pertanian dalam komposisi 1 penyuluh : 1 desa dan 1 desa : 1 penyuluh. Tapi, masih di penghujung tahun 2009 ini, semangat itu menjadi redup dengan keluarnya kebijakan pemutusan kontrak kerja itu.
Kepada Mas Sus, sebagai sesama alumnus dan pengguna jasa "Pondok Indraprasta", Babakan Sirna, Bogor, penulis ingin menyampaikan ucapan Selamat atas dilantiknya Bapak sebagai Menteri Pertanian KIB II. Jika 26 tahun yang lalu, kita sesekali sempat ngobrol saat baca koran, maka kini betapa jauhnya jarak kita, baik jarak fisik maupun jarak kedudukan. Tetapi, ijinkan penulis sebagai salah satu dari 26.000 THL-TBPP se Indonesia menyampaikan harapan. Tolonglah kondisikan kami, agar dapat melanjutkan darma bakti kami kepada masyarakat, bangsa dan negara sesuai spesifikasi kami sebagai penyuluh pertanian (pendamping petani), bukan sebagai yang lain.
Menggantungkan harapan semata-mata kepada Deptan, tentu saja tidak adil. Jalan keluar permasalahan ini juga sangat bergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN). Karena itu kami berharap ada koordinasi dan kesepahaman yang sangat baik antara Deptan dan Men PAN, agar nanti dapat keluar kebijakan khusus yang mengatur kelanjutan program THL-TBPP dalam format yang sebaik-baiknya. Sekali lagi, sesuai arahan Presiden SBY, target utama Deptan adalah swasembada pangan berkelanjutan. Dalam hal ini, peran THL-TBPP sebagai ujung tombak pembangunan pertanian tidak bisa diabaikan untuk mendukung tercapainya target tersebut.
Penulis: Ir. Nur Samsu; merupakan THL TBPP angkatan 2008 BPP PAITON Kabupaten Probolinggo - Jawa Timur
Tweet
Follow @kackdir
